Diharapkan, hal-hal yang bersangkutan dengan hak-hak anak juga diperhatikan, termasuk menciptakan sekolah yang bebas dari asap rokok.
Sekretaris Komisi D DPRD Jember Indi Naidha mengatakan, anak adalah awal dari satu rantai generasi yang sangat menentukan bentuk dan kehidupan bangsa di masa depan.
Maka, mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas berarti membangun bangsa.
Dia menyambut baik komitmen Pemkab Jember memperjuangkan terbentuknya Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai langkah memberikan perlindungan dan hak anak.
Dikatakan, dari 2,61 juta jiwa penduduk Jember, ada 510,47 ribu jiwa anak usia 0-14 tahun pada 2024 atau sebesar 19,59 persen. Belum lagi anak yang usianya 14-18 tahun.
"Persoalan perlindungan anak merupakan persoalan wajib daerah," ucap legislator Fraksi PDIP itu, Rabu (29/6).
Dia menegaskan peran wajib pemkab dalam melindungi anak. Maka, sesuai amanat Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Sekolah, kata dia, harus menjadi ruang aman bagi anak. Untuk itu, program KLA melalui SRA diharapkan benar-benar bisa menekan angka kekerasan terhadap anak di Jember.
Apabila kebijakan SRA harus terlaksana, tambahnya, maka orang-orang yang ada di baliknya harus berkompeten.
Bukan hanya secara teknis, tapi kebiasaan juga harus dibawa dalam lingkungan sekolah. Seperti komitmen kecil memastikan sekolah adalah kawasan bebas asap rokok.
"Sekolah bebas rokok itu komitmen kecil tapi penting dalam mewujudkan KLA,” serunya.
Sebuah dilema. Sebagai Kota Tembakau, Jember memang diliputi banyak perokok aktif.
Tapi, sedianya, titik-titik larangan merokok harus ditegaskan, termasuk di lingkungan pendidikan yang banyak dihuni anak.
Sebelumnya, Bupati Fawait menyampaikan, urusan tembakau dan pendidikan seperti kontradiksi.
Tapi dia meyakinkan bahwa pemkab selalu hadir di tengah-tengah untuk merangkul keduanya.
"Maka pendapatan dari tembakau Insyaallah juga akan bermanfaat banyak untuk pendidikan di Jember," ucapnya usai paripurna, Senin (25/6). (sil/dwi)
Editor : Sidkin