HALO JEMBER - Negeri ini semakin gawat, penuh dengan tikus got gorong-gorong (TG3). Kali ini spesies endemik gerombolan koruptor datang dari Bolmut. Sebanyak 14 ekor diangkut KPK, termasuk bupatinya sendiri. Negeri berhias wajah koruptor. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Senin, 21 September 2026, muncul lagi gerombolan TG3 dari Bolaang Mongondow Utara alias Bolmut. Sebanyak 14 orang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan. Salah satunya Bupati Bolmut Sirajudin Lasena.
Ini bukan lagi OTT biasa. Ini sudah seperti razia tikus nasional. Bedanya, kalau tikus got biasanya lari melihat manusia, kali ini manusia lari ketika melihat rombongan KPK.
Baca Juga: Setelah OTT Rp106,3 Miliar, KPK Obrak-abrik Kantor ATR/BPN, Nusron Masih Ngumpet
Lima orang diamankan di Jakarta, termasuk Sirajudin. Delapan orang diamankan di Sulawesi Utara, termasuk Bolmut, dan satu orang lainnya di Gorontalo.
“Ambe, so rame ini gorong-gorong!”
KPK menyebut perkara tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara berhubungan dengan proyek-proyek di Kabupaten Bolmut. Salah satu proyek disebut adalah pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR.
Jalan lagi, jalan lagi. Rakyat berharap jalan dibangun supaya kendaraan lancar. Tetapi kalau proyek jalan malah menjadi jalan menuju ruang pemeriksaan KPK, ini namanya infrastruktur multifungsi. Ada jalan untuk rakyat. Ada jalan untuk kontraktor. Ada pula jalan khusus menuju Gedung Merah Putih.
Baca Juga: Buka Rahasia, BPN “Sarang Mafia” Mungkin Benar, Terbukti KPK Gelandang 17 Pegawainya
KPK juga menyita uang tunai dalam rupiah dengan nilai mencapai ratusan juta dari sejumlah lokasi. Nah, ini yang bikin dahi mengernyit. Uangnya jalan-jalan dari Bolmut ke Jakarta, mampir Gorontalo, lalu akhirnya berwisata ke tangan KPK.
“Cuma pe uang, kok?”
Iya, cuma uang. Tetapi jumlahnya ratusan juta. Kalau uang sebanyak itu dimasukkan ke celengan ayam, ayamnya mungkin langsung minta pensiun.
Sirajudin bukan orang baru dalam pemerintahan. Ia lahir di Boroko, Bolmut, 8 Januari 1975. Pendidikan ekonominya lengkap: S1 Akuntansi, S2 Ekonomi Pembangunan UGM, dan doktor S3 Administrasi Publik UNG.
Ia pernah menjadi Kepala BPKD Bolmut, kemudian Pj Bupati 2023–2024. Dalam Pilkada 2024, ia terpilih sebagai Bupati Bolmut periode 2025–2030 bersama Mohammad Aditya Pontoh. Mereka diusung PDIP, PPP, dan Partai Hanura. Keduanya dilantik 20 Februari 2025.
Baru menjabat sekitar satu setengah tahun, sekarang harus berurusan dengan KPK. Ini seperti baru beli sepatu dinas, tetapi belum sempat lecet, sudah diajak jalan-jalan ke tempat tidak ada dalam agenda pemerintahan.
Berdasarkan LHKPN periodik 2025 yang disampaikan 29 Maret 2026, harta Sirajudin tercatat Rp1.204.416.050 setelah dikurangi utang Rp260.171.046.
Asetnya terdiri dari tanah dan bangunan Rp810 juta, kendaraan dan mesin Rp326 juta, harta bergerak lainnya Rp202,5 juta, serta kas dan setara kas Rp126.087.096. Surat berharga dan harta lainnya tercatat nihil.
Kendaraannya ada sepeda gunung tahun 2020 senilai Rp1 juta dan Suzuki Baleno tahun 2023 senilai Rp325 juta. Sepeda ada. Mobil ada. Tanah ada. Yang sekarang ditunggu adalah bagaimana KPK membuktikan perkara ini.
Sebab 14 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan dan konstruksi perkara belum diumumkan secara lengkap. Jangan main hakim sendiri. Biarkan hukum bekerja. Tapi satu hal patut dicatat, republik ini semakin mirip kompleks perumahan tikus.
Baru satu gorong-gorong dibersihkan, terdengar suara dari gorong-gorong sebelah. “Kita pe giliran, ambe!”
Aduh! Kalau begini terus, bukan tikus takut sama kucing. Kucingnya harus bikin laporan kehilangan keberanian. GT3 dari Bolmut sudah diangkut. Besok entah dari gorong-gorong mana lagi.
Yang jelas, rakyat cuma bisa menghela napas, “Torang mo bangun jalan supaya lancar ba kendaraan, bukan supaya lancar ba masuk KPK.”
Iyo, kan? So pusing ini negeri.
Penulis; Rosadi Jamani #camanewak #jurnalismeyangmenyapa #JYM
Editor : Hariri HJ