Edufun Fact Ekonomi dan Bisnis Fashion Health Hukum dan Kriminal Info Loker Infotainment Jtizen Lifestyle Movie Musik News Opini Otomotif Pemerintahan Plesir & Kuliner Politik Puisi Seni & Budaya Suwar Suwir

15 Contoh Soal SKB Pengelola Penanganan Perkara CPNS dan Jawabannya

Halo Jember • Jumat, 1 November 2024 | 17:15 WIB

 

Ilustrasi Pengelola Penanganan Perkara (Freepik)
Ilustrasi Pengelola Penanganan Perkara (Freepik)

HALOJEMBER – Dalam penerimaan CPNS 2024 Kemenkumham membuka formasi untuk posisi Pengelola Penanganan Perkara.

Formasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas administrasi dan penanganan perkara hukum di berbagai instansi, termasuk pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pengelola Penanganan Perkara bertugas untuk mengelola administrasi perkara yang meliputi registrasi, pencatatan, dan pengarsipan dokumen perkara secara terstruktur.

Pekerjaan tersebut melibatkan proses pendataan dan pengolahan dokumen  yang masuk ke dalam sistem pengelolaan perkara nasional, sehingga setiap proses hukum dapat berjalan dengan lancer dan transparan.

Berikut 15 contoh soal SKB Pengelola Penanganan Perkara:

1. Apa tujuan utama dari administrasi perkara tindak pidana umum?

a. Meningkatkan pendapatan negara
b. Menjamin hak asasi manusia
c. Menegakkan hukum
d. Memfasilitasi perdamaian internasional
e. Mengamankan kepentingan korporasi

Jawaban: b. Menjamin hak asasi manusia

2. Bagaimana proses administrasi perkara tindak pidana umum diawali setelah ter- jadinya suatu kejadian kriminal?

a. Penyidikan
b. Penuntutan
c. Penangkapan
d. Pemeriksaan saksi
e. Pemberian vonis

Jawaban: c. penangkapan

3. Apa yang dimaksud dengan "surat perintah penyelidikan" dalam administrasi perkara tindak pidana umum?

a. Surat resmi dari presiden
b. Surat tugas dari jaksa
c. Surat perintah pengadilan
d. Surat dari advokat
e. Surat izin dari tersangka

Jawaban: d. surat dari advokat

4. Tugas utama jaksa dalam administrasi perkara tindak pidana umum adalah:

a. Menyelidiki kejahatan
b. Menyusun surat dakwaan
c. Menangkap tersangka
d. Mengumpulkan bukti
e. Menyidangkan perkara

Jawaban: d. mengumpulkan bukti 

5. Lingkungan mana yang mencakup pelaksanaan penanganan perkara Tindak Pi- dana Umum?

a. Kejaksaan Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
b. Kepolisian
c. Pengadilan Tinggi
d. Advokat
e. Mahkamah Agung

Jawaban: a. Kejaksaan Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

6. Apa yang menjadi fokus utama dari Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum?

a. Menjaga perdamaian internasional
b. Menjamin hak asasi manusia
c. Menegakkan hukum dan keadilan
d. Meningkatkan pendapatan negara
e. Menyusun undang-undang baru

Jawaban: a. menjaga perdamaian internasional  

7. Bagaimana proses penanganan perkara Tindak Pidana Umum diawali dalam Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum?

a. Penyidikan
b. Penuntutan
c. Penangkapan
d. Pemeriksaan saksi
e. Pelaksanaan eksekusi

Jawaban: d. pemeriksaan saksi

8. Yang dapat dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Kepailitan adalah

a. Orang atau badan Hukum.
b. Hanya orang perorang saja.
c. Hanya Badan Hukum saja.
d. Badan Hukum dan bukan Badan Hukum.
e. Persero

Jawaban: d. badan hukum dan bukan badan hukum

9. Untuk menyatakan seseorang jatuh pailit, diisyaratkan .

a. Dua atau lebih kreditor.
b. Harus banyak kreditor.
c. Cukup seorang kreditor.
d. Kurang dari dua kreditor.
e. Lebih dari 5 kreditor.

Jawaban: c.  cukup seorang kreditor

10. Hükum Adat tidak berlaku lagi setelah adanya kodifikasi hükum perdata

a. Pernyataan tersebut adalah keliru.
b. Pernyataan tersebut adalah benar.
c. Pernyataan tersebut sebagian benar dan sebagian salah.
d. Pernyataan tersebut benar sepanjang dinyatakan di dalam Undang-Undang.
e. Pernyataan tersebut salah sepanjang dinyatakan di dalam Undang-Undang.

Jawaban: a. pernyataan tersebut adalah keliru

11. Jual beli menurut Hükum Adat sudah dipandang sah bilamana…

a. Dilakukan terang dan tunai.
b. Dilakukan dihadapan PPAT.
c. Dilakukan dihadapan Notaris.
d. Dilakukan dihadapan Hakim Adat.
e. Dilakukan sembunyi-sembunyi.

Jawaban: a. dilakukan terang dan tunai

12. Menurut Hukum Adat tuntutan hak atas tanah akan kadaluarsa bilamana…

a. Telah lewat 20 tahun.
b. Telah lewat 30 tahun.
c. Telah lewat 25 tahun.
d. Hükum Adat tidak mengenal kadaluarsa.
e. Kurang dari 20 tahun.

Jawaban: d. hukum adat tidak mengenal kadaluarsa

13. Jangka waktu yang diperlukan setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima surat gugatan sudah harus menetapkan hari sidang adalah ....

a. 7 hari.
b. 14 hari.
c. 21 hari.
d. Tidak ada jangka waktu.
e. Tak terbatas.

Jawaban: d. tidak ada jangka waktu

14. Berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh

a. Ketua dan Anggota-Anggota Majelis Hakim.
b. Ketua dan Anggota-Anggota Majelis Hakim serta Panitera sidang.
c. Ketua Majelis Hakim dan Panitera sidang.
d. Anggota-Anggota Majelis Hakim serta Panitera sidang.
e. Panitera sidang yang bersangkutan.

Jawaban: d. Anggota-Anggota Majelis Hakim serta Panitera sidang.

15. Putusan Verstek dijatuhkan oleh karena…

a. Penggugat dan Tergugat semuanya tidak dapat menghadap pada sidang pertama.
b. Pihak Tergugat semuanya tidak datang menghadap pada hari sidang pembacaan putusan.
c. Pihak tergugat semuanya tidak datang menghadap pada sidang yang kedua, meskipun pada sidang pertama sebagian telah hadir.
d. Pihak tergugat semuanya hadir pada sidang pertama dan setelah sidang dimundurkan pada sidang kedua semuanya tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan patut.
e. Pihak Tergugat semuanya datang menghadap pada hari sidang pembacaan putusan.

Jawaban: d. Pihak tergugat semuanya hadir pada sidang pertama dan setelah sidang dimundurkan pada sidang kedua semuanya tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan patut.

 

Penulis: Audya Amalia Mufida

Editor : Halo Jember
#tes skb cpns #penanganan perkara