HALOJEMBER – Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menjadi salah satu tahap penting dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia.
Peserta yang telah lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Materi yang akan diujikan dalam SKB bervariasi, disesuaikan dengan jabatan yang dilamar oleh peserta.
Salah satu posisi yang tersedia dalam seleksi CPNS 2024 adalah Analis Kebijakan Ahli Pertama. Formasi ini termasuk kategori tenaga teknis yang saat ini banyak dibutuhkan di berbagai instansi.
Beberapa lembaga yang membuka peluang bagi jabatan ini antara lain DPR RI, BPOM, Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, dan lainnya.
Posisi Analis Kebijakan merupakan jabatan fungsional yang mencakup tugas, tanggung jawab, serta wewenang untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan.
Jabatan ini tersedia di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik yang berbasis data dan analisis.
Kisi-kisi tes SKB Analis Kebijakan
Berikut kisi-kisi tes SKB formasi Analis Kebijakan CPNS 2024 sesuai PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013:
- Pengetahuan substansi kebijakan publik
- Metode riset
- Teknik dan analisa kebijakan
- Penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi
- Komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring Kerja sama
- Pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi
15 Contoh Soal SKB Analis Kebijakan Ahli Pertama
1. Komunikasi Publik berorientasi kepada...
a. Pendengar/Komunikan
b. Pembicara/Sumber
c. Pendengar dan pembicara
d. Diri pribadi
e. Media
Jawaban: b.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menyampaikan persentasi lisan dengan baik adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Kontak mata
b. Vokalik
c. Perencanaan
d. Kualitas tulisan
e. Ketepatan penyampaian
Jawaban: b.
3. Yang tidak termasuk unsur-unsur dalam design penelitian riset kebijakan yaitu…
a. Menentukan topik
b. Merumuskan masalah penelitian
c. Metode penelitian
d. Analisis Data
e. Mencari akar permasalahan
Jawaban: e.
4. Tujuan penelitian mengungkapkan...
a. Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian
b. Teori yang dianggap relevan dengan bidang penelitian
c. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
d. Merancang proses pelaksanaan penelitian
e. Jawaban dari rumusan masalah penelitian
Jawaban: a.
5. Melakukan suatu analisis bagaimana menjelaskan kebijakan dan perkembangannya dari kebijakan yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari...
a. Analisis kebijakan yang bersifat deskriptif
b. Analisis kebijakan yang bersifat preskriptif
c. Analisis kebijakan yang bersifat organis
d. Analisis kebijakan yang bersifat vertikal
e. Analisis kebijakan yang bersifat struktural
Jawaban: a
6. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk publikasi hasil kajian kebijakan, kecuali…
a. Monograf
b. Naskah akademik
c. Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi
d. Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi
e. Buku referensi tingkat nasional
Jawaban: a.
7. Kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” merupakan pendapat…
a. Thomas R. Dye
b. Carl J. Friedrick
c. James E. Anderson
d. F. Willoughby
e. David Easton
Jawaban: a.
8. Bagian penelitian yang berisikan sumbangsih hasil penelitian terhadap instansi dan masyarakat, yakni...
a. Metodologi penelitian
b. Hasil penelitian
c. Rumusan masalah penelitia
d. Tujuan penelitian
e. Manfaat penelitian
Jawaban: e.
9. Kegiatan jabatan fungsional Analis Kebijakan di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam unsur penunjang adalah ….
a. Mengajar/melatih pada diklat kebijakan
b. Berperan aktif dalam seminar ilmiah di bidang kebijakan
c. Memperoleh gelar kehormatan akademis
d. Menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan
e. Menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan
Jawaban: c.
10. Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah merupakan bentuk …. dalam analisis kebijakan.
a. Prediksi
b. Rekomendasi
c. Pemantauan
d. Hasil
e. Evaluasi
Jawaban: b.
11. Jabatan fungsional Analis Kebijakan dan angka kreditnya diatur melalui Permenpan nomor ….
a. 13 Tahun 2011
b. 35 Tahun 2011
c. 45 Tahun 2012
d. 45 Tahun 201
e. 53 Tahun2013
Jawaban: d.
12. Kompetensi politis seorang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan meliputi standar-standar berikut, kecuali ….
a. Kemitraan
b. Komunikasi
c. Membangun jejaring
d. Presentasi
e. Regulasi dan legislasi
Jawaban: a.
13. Bentuk persentasi komunikasi organisasi publik secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat pemberian informasi dan mencari komitmen. Tipe persentasi yang bersifat pemberian informasi adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Persentasi Orientasi
b. Persentasi untuk Latihan Pekerjaan Tertentu
c. Laporan Status
d. Rapat-Rapat Umum
e. Persentasi Pendekatan Tim
Jawaban: e.
14. Bentuk kedua dari komunikasi publik dalam organisasi adalah untuk mencari komitmen. Komunikasi ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pendengar melalui informasi yang diberikan. Beberapa tipe dari persentasi ini adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Persentasi Pemasaran
b. Persentasi Memotivasi
c. Persentasi Penerimaan Karyawan atau Mahasiswa
d. Persentasi untuk Latihan Pekerjaan Tertentu
e. Pendekatan Tim
Jawaban: d.
15. Suatu bentuk analisis yang ditunjukkan untuk mendukung kegiatan pembuatan kebijakan dalam bentuk hasil penelitian, adalah...
a. Information for Policy
b. Policy monitoring
c. Policy determination
d. Analysis of policy
e. Analysis for policy
Jawaban: a.
Penulis: Audya Amalia Mufida
Editor : Halo Jember