HALOJEMBER – Tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kini akan memasuki tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Setiap peserta yang berhasil melewati tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diwajibkan mengikuti tahapan lanjutan ini. Salah satu formasi yang tersedia dan menjadi incaran banyak peserta adalah jabatan Analis Pengelola Keuangan APBN.
Posisi Analis Pengelola Keuangan APBN ini memiliki tugas utama untuk menjalankan analisis terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga pemerintah sesuai dengan wewenang dan regulasi yang berlaku.
Lingkup pekerjaan dalam jabatan ini mencakup berbagai tanggung jawab penting, seperti mengelola perikatan dan penyelesaian tagihan, menjalankan perintah pembayaran, serta menganalisis laporan keuangan instansi.
Sebagai jabatan fungsional, Analis Pengelola Keuangan APBN berperan penting dalam memastikan anggaran di berbagai satuan kerja kementerian atau lembaga dikelola dengan baik dan transparan sesuai peraturan.
Berikut 15 contoh soal SKB Anallis Pengelola Keuangan APBN:
1. Dalam sebuah rapat di kementerian keuangan, para pegawai membahas tentang pentingnya pemahaman Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Undang-undang ini dianggap sebagai fondasi dalam pengelolaan keuangan negara. Seorang analis menyatakan bahwa pemahaman terhadap aturan dasar ini sangat krusial untuk memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan baik. Apa tujuan utama dari Undang-Undang tersebut?
a. Mengatur pengelolaan dana swasta
b. Menetapkan aturan dasar mengenai pengelolaan keuangan negara
c. Mengawasi pelaksanaan anggaran daerah
d. Menyusun laporan keuangan kementerian
Jawaban: b. Menetapkan aturan dasar mengenai pengelolaan keuangan negara.
2. Ketika melakukan evaluasi tahunan, tim di kementerian keuangan mendiskusikan siklus pengelolaan anggaran APBN. Mereka memulai dengan penyusunan, kemudian melalui proses pengesahan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi. Apa urutan yang benar dari tahapan siklus pengelolaan anggaran APBN ini?
a. Penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, evaluasi
b. Pelaksanaan, evaluasi, penyusunan, pengesahan
c. Evaluasi, penyusunan, pelaksanaan, pengesahan
d. Pengesahan, pelaksanaan, penyusunan, evaluasi
Jawaban: a. Penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, evaluasi.
3. Seorang pejabat pengelola keuangan di kementerian mempresentasikan penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai upaya meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pencairan dana. Dengan adanya SPAN, pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan. Apa fungsi utama dari SPAN dalam pengelolaan anggaran?
a. Mengurangi utang pemerintah
b. Memudahkan proses audit keuangan
c. Mendukung pengelolaan anggaran dan pencairan dana
d. Meningkatkan pendapatan daerah
Jawaban: c. Mendukung pengelolaan anggaran dan pencairan dana.
4. Rentabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam laporan keuangan yang menunjukkan...
a. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek
b. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang
c. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu
d. Kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya
Jawaban: c. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu
5. Pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan adalah defenisi dari...
a. Pasar modal yang sempurna
b. Pasar modal yang efisien
c. Pasar persaingan sempurna
d. Pasar oligopoly
Jawaban: b. Pasar modal yang efisien
6. Salah satu ciri keuangan negara adalah...
a. berorientasi penerimaaan
b. berorientasi pengeluaran
c. mengikuti market principle
d. melakukan pinjaman hanya terhadap pihak luar
Jawaban: b. Pasar modal yang efisien
7. Perwujudan asas moralitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan antara lain tercermin dari ...
a. pembinaan wawasan nusantara
b. pembinaan kebudayaan bangsa
c. pembersihan aparat pemerintah dari penyuapan
d. penggunaan akal sehat dalam tindakan pemerintah
Jawaban: c. pembersihan aparat pemerintah dari penyuapan
8. Jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain ...
a. pajak kendaraan bermotor
b. bea balik nama kendaraan bermotor
c. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
d. pajak pengambilan bahan galian golongan C
Jawaban: d. pajak pengambilan bahan galian golongan C
9. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai...
a. alokasi dasar
b. kapasitas fiskal
c. celah fiskal
d. kebutuhan fiscal
Jawaban: b. kapasitas fisikal
10. Jenis pajak yang dapat diklasifikasikan sebagai pajak pusat antara lain ...
a. pajak reklame
b. pajak kendaraan bermotor
c. pajak bumi dan bangunan
d. bea balik nama kendaraan bermotor
Jawaban: b. pajak kendaraan bermotor
11. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
a. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
b. membiayai penyediaan layanan umum
c. memperbaiki infrastruktur perekonomian
d. menutup kekurangan arus kas
Jawaban: d. menutup kekurangan arus kas
12. Khusus Dana SP2D Gaji Induk, Bank Operasional dan/ atau BPG melakukan penyaluran dana pada . . .
a. Hari akhir bulan
b. Hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan
c. Setiap minggu ketiga
d. Minggu keempat setiap bulan
Jawaban: b. hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan
13. Jenis rencana yang sudah menggambarkan rencana konkret termasuk di dalamnya tujuan, kebijaksanaan, aturan, dan anggaran adalah ...
a. policy
b. prosedur
c. program
d. strategi
Jawaban: c. program
14. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi…
a. Pemerintah Daerah
b. Pengguna Anggaran
c. Lembaga yang bersangkutan
d. Kuasa Bendahara Umum Negara
Jawaban: d. kuasa bendahara umum negara
15. Dokumen yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah...
a. KPPN
b. DIPA
c. Satuan Kerja
d. Kuasa PA
Jawaban: b. DIPA
Penulis: Audya Amalia Mufida
Editor : Halo Jember