Halojember.jawapos.com - Penghentian bersamaan tiga program bantuan sosial menjelang 2026 menimbulkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan perlindungan sosial Indonesia.
Menurut pengamat, sejumlah faktor dapat menjadi penyebab: berakhirnya masa anggaran, evaluasi efektivitas program, serta penyesuaian strategi pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan fiskal.
Program bantuan stunting ayam–telur misalnya, dikritisi karena adanya hambatan distribusi yang membuat penyaluran tidak merata di berbagai daerah.
Sementara itu, IPKP dianggap sebagai program yang sifatnya intervensi situasional, sehingga pemerintah menilai perlu ada evaluasi sebelum memutuskan kelanjutan skema ini.
Bansos beras 10 kg merupakan yang paling luas cakupannya, namun juga paling berat dari sisi logistik dan penganggaran.
Dengan menyasar 22 juta KPM, program ini membutuhkan alokasi besar yang kemudian memicu diskusi apakah skema tersebut masih menjadi prioritas fiskal pada 2026.
Di sisi lain, progres pencairan PKH dan BPNT yang tersendat meninjukkan bahwa sistem penyaluran masih menghadapi adaptasi, terutama setelah sebagian KPM berpindah dari PT Pos ke KKS.
Jika penyaluran bansos tunai saja masih mengalami hambatan teknis, pemerintah diyakini sedang mencari formula baru yang lebih efisien untuk tahun mendatang.
Ketiadaan pengumuman resmi mengenai program pengganti hingga akhir 2025 turut memperkuat spekulasi bahwa pemerintah sedang menata ulang mekanisme bantuan sosial secara menyeluruh.
Editor : Sidkin