Halojember - Pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang menyebut industri event organizer (EO) sebagai sarang pemborosan anggaran negara hingga Rp30 triliun menuai reaksi keras dari pelaku industri kreatif. Ucapan tersebut disampaikan di salah satu televisi nasional dan dengan cepat memicu perdebatan luas, terutama di kalangan pekerja di balik layar yang merasa disudutkan.
Bagi banyak pelaku industri, tudingan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan pukulan langsung terhadap profesi yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Backstagers Indonesia sebagai salah satu wadah pelaku industri event menilai pernyataan tersebut tidak hanya tanpa dasar yang jelas, tetapi juga berpotensi mencemarkan nama baik seluruh ekosistem industri.
Mereka menyoroti klaim angka Rp30 triliun yang dinilai fantastis dan tidak disertai data terbuka, audit, maupun bukti konkret. Kondisi ini dikhawatirkan dapat membentuk opini publik yang menyesatkan dan merugikan sektor yang tengah berupaya bangkit pascapandemi.
Di sisi lain, industri event disebut memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sektor ini diklaim menghidupi lebih dari 3 juta pekerja, mulai dari kru teknis, seniman, vendor lokal, hingga pekerja lepas. Tak hanya itu, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) disebut mencapai Rp128 triliun, sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah dan pertumbuhan UMKM.
Ketua Umum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana Putra, secara terbuka meminta klarifikasi atas pernyataan tersebut. Ia menegaskan pentingnya penyampaian data yang akurat agar tidak merugikan industri yang telah menjadi bagian penting dari roda ekonomi nasional.
Kontroversi ini pun kembali membuka diskusi lebih luas tentang transparansi anggaran, akuntabilitas, serta pentingnya menjaga kepercayaan publik tanpa mengorbankan sektor-sektor yang menopang jutaan mata pencaharian.