HALO JEMBER – Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (API) Jatim Iskhak Subagio menyampaikan, untuk mengembalikan marwah petani, hal yang harus dilakukan adalah membenahi data. Baik dari luasan lahan maupun komoditas yang ditanam.
Langkah tersebut dianggap bisa menjadi potret pertanian di Jember, Jatim, bahkan Indonesia. “Data tentang pertanian harus fix dan terpadu,” tegas Iskhak.
Pihaknya juga menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap objek pertanian. Mulai dari lahan yang semakin menyusut, hingga tingkat kesuburan.
Tidak sampai di situ saja, menurutnya, kondisi organisme pengganggu tanaman atau hama juga perlu diperhatikan dengan baik. Sehingga hasil komoditas pertanian petani bisa menjadi lebih baik.
“Perbaiki juga jalur distribusi dan pemasarannya,” imbuhnya.
Perbaikan tiga hal tersebut, menurut Subagio, harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Artinya, kata dia, tidak dapat dilakukan secara parsial serta tidak boleh dilakukan dalam jangka satu atau dua tahun saja. Dia menegaskan, sensus pertanian yang diharapkan menjadi potret petani di Indonesia.
“Survei itu hanya pakai sampling saja. Makanya, kenapa masalah petani selalu muncul, karena datanya tidak pernah valid,” bebernya.
Dia juga menilai, untuk mengatasi keluhan yang sering dirasakan oleh petani, termasuk kekeringan dan kekurangan pupuk subsidi, perlu kerja sama antarpihak. Bukan hanya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saja.
Organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya juga dinilai perlu berperan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun, menurutnya, hal tersebut belum terwujud dengan baik, sehingga keluhan masih banyak dirasakan.
Subagio juga menuturkan, pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada petani, khususnya yang memiliki kelompok.
Tak jarang alat atau bantuan lain yang diberikan selama ini mangkrak, karena tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni.
Baca Juga: Penambahan Pupuk Terlambat, Tidak Semua Petani Bisa Menebus Pupuk Subsidi
“Kelompok tani itu seharusnya melakukan inovasi dulu, baru difasilitasi. Jangan dibentuk hanya untuk memberikan bantuan,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)
Editor : Dwi Siswanto