HALOJEMBER - Pansus Non-ASN telah resmi dibentuk melalui rapat paripurna DPRD Jember. Rapat perdana selambat-lambatnya digulirkan pada Senin (24/2). Hal yang paling mendesak untuk dibahas adalah gaji tenaga honorer.
Wakil Ketua Pansus Non-ASN Tabroni mengatakan, langkah awal yang bakal dilakukan adalah rapat bersama seluruh anggota pansus.
Usai gagasan-gagasan dalam rapat tersebut diutarakan dan disepakati, maka baru melakukan tindak lanjut.
Oleh karena itu, pihaknya juga mencari tahu banyak referensi tentang tenaga honorer.
Tak sekadar dari peraturan ataupun undang-undang, tapi juga dari kebijakan di daerah lain, pemerintah pusat, termasuk berbagai pembahasan masalah honorer pada hearing sebelum-sebelumnya.
“Akan kami follow up di dalam pansus,” ucapnya.
Menurutnya, masalah mendesak yang jadi perhatian pertama adalah gaji honorer yang tak kunjung dicairkan pemkab.
Pihaknya bakal mencari referensi kebijakan pemerintah pusat dan sejumlah daerah yang telah mencairkan gaji. Setidaknya, memasuki bulan Maret persoalan gaji bisa tuntas.
“Paling tidak bisa dirapel. Itu hal mendesak yang pertama,” kata anggota Fraksi PDIP itu.
Rapat perdana pansus akan diagendakan paling lambat Senin (24/2) mendatang dan memanggil BKPSDM Jember. Ini dalam rangka meminta kepastian kapan anggaran gaji honorer yang telah dianggarkan dalam APBD akan dieksekusi.
“Ada kebijakan di Pemkab Jember yang menafsirkan keputusan pemerintah pusat, yang berbeda dengan cara menafsirkan dari kabupaten lain. Tafsir berbeda, maka keputusan berbeda. Nah, ini yang akan kami mintai penjelasan,” bebernya.
Wakil Ketua DPRD Jember Fuad Ahsan menyatakan, Pansus Non-ASN otomatis akan mencari informasi-informasi yang benar dan secara detail.
Tugas pansus ini akan berjalan selama enam bulan. Namun, bila persoalan tenaga honorer ini tuntas lebih cepat, maka pansus akan dibubarkan. (sil/c2/dwi)
Editor : Halo Jember