HALOJEMBER - Aksi “Indonesia Gelap” juga melebar di Jember. Pada siang kemarin (21/2), ratusan massa yang mengatasnamakan Solidaritas Jember Melawan (SJM) melakukan demonstrasi di DPRD Jember. Mereka menolak tiga kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan rakyat.
Korlap aksi, Hasyisy Ahmad, mengatakan, SJM telah bersepakat menuntut tiga hal utama. "Menolak revisi Undang-Undang (UU) Minerba, efisiensi anggaran, dan menolak pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara, Red)," sebutnya.
Dikatakan, meski dalam revisi UU Minerba tak ada klausul pemberian hak pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi, namun masih bisa berpotensi terjadi melalui BUMN.
Sejak turun Inpres Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi anggaran juga dinilai merugikan sektor pendidikan.
Pemangkasan anggaran mengancam berbagai program strategis pendidikan. Mulai dari beasiswa, revitalisasi sekolah, hingga subsidi bagi kampus swasta.
Ujungnya, kualitas pendidikan dipertaruhkan dan makin memperburuk ketimpangan pendidikan di tanah air.
Pembentukan BPI Danantara juga mendapatkan kritik pedas. Hasyisy menjelaskan, model pengelolaannya yang meniru Temsek Holding Limited di Singapura justru dinilai rawan menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, minim transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya memperkuat lembaga investasi yang sudah ada dengan regulasi pengawasan yang lebih ketat. "Ketika Indonesia mengalami kelesuan ekonomi, tentu hal ini tidak etis dilaksanakan," tegasnya.
Massa aksi yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat itu meminta dengan keras DPRD Jember mengawal seluruh tuntutan mereka hingga pusat.
Pakta integritas bermeterai yang seharusnya ditandatangani seluruh fraksi DPRD Jember tak dipenuhi saat itu juga.
Mereka pun mengecam, jika pakta integritas tak kunjung diteken, maka Wakil Ketua DPRD Jember Widarto harus melepaskan jabatannya.
Widarto yang juga anggota Fraksi PDIP menyatakan siap bertanggung jawab menyampaikan pakta integritas tersebut kepada seluruh fraksi.
Bahkan, Widarto juga berani turun dari jabatannya bila tidak mendapatkan tanda tangan pakta integritas dari seluruh Fraksi DPRD Jember.
"Yang penting semua fraksi harus sepakat bahwa ini harus disampaikan ke pusat dan komitmen kami bersama," tuturnya.
Dalam demo tersebut, selain Widarto yang menemui massa, ada juga anggota Fraksi PDIP Candra Ary Fianto, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Ahmad Hoirozi, dan anggota Fraksi Partai Golkar, Nilam Noor Fadilah Wulandari. (sil/c2/dwi)
Editor : Halo Jember