HALO JEMBER - Tak hanya Bupati Jember Muhammad Fawait yang geram kepada PT KAI Daop 9 Jember, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Jember juga turut naik pitam.
Hal itu terjadi ketika Bupati Jember Gus Fawait bersama Pj Sekda Jupriono dan rombongan sidak perlintasan kereta api di Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Jember, Senin (7/7/2025).
Kedua pihak, pemkab dan KAI bersitegang di sela perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemkab di perlintasan tersebut.
Sebab, perlintasan ini dikenal sering memakan korban, terutama pengendara sepeda motor.
Terlebih saat hujan, pengendara yang melintasi rel itu harus ekstra hati-hati. Sebab perlintasan menjadi cukup licin.
Hal itu membuat banyak warga mengeluhkan dan mengadukan kondisi itu kepada Bupati Jember melalui Wadul Guse.
Gus Fawait yang menerima laporan itu langsung mengerahkan tim URC untuk memperbaiki jalan di perlintasan kereta tersebut.
Namun saat sidak itu, staf KAI Daop 9 Jember mempertanyakan sikap pemerintah yang dirasa ujuk-ujuk melakukan perbaikan tanpa berkoordinasi.
Gus Fawait menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan bersurat ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan PT KAI.
Surat itu dilayangkan pada 28 Mei lalu.
Sehingga terhitung sebulan lebih belum ada tindakan konkret di lapangan.
Oleh karena itu, pihaknya mengerahkan tim perbaikan jalan agar tidak ada korban yang jatuh saat melintasi perlintasan kereta tersebut.
"Memang kalau bukan kewenangan kami, perlu waktu untuk berkoordinasi. Tapi kalau kelamaan koordinasinya, ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan keselamatan warga. Kami harus turun langsung," tambahnya geram.
Tidak hanya bupati, Pj Sekda Jember Jupriono juga tidak habis pikir dengan buruknya komunikasi yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan BUMN ini.
Dia juga menyayangkan upaya koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah namun masih dirasa belum mendapatkan jawaban yang pas.
Saat itu, Jupriono juga terlihat memegang bahu kiri staf KAI, tepatnya Asisten Manager Hukum PT KAI Daop 9 Jember, Yulianto Setyo Nugroho.
"Kalau seperti itu maksudnya pelayanan apa? Sampean dari Daop 9 ini," kata Jupriono.
Sementara itu, Asisten Manager Hukum KAI Daop 9 Jember, Yulianto Setyo Nugroho, yang bersitegang dengan keduanya bergeming.
Setyo tetap memedomani Permenhub Nomor 94 Tahun 2018 tentang kewenangan tanggung jawab jalan yang sesuai dengan jenis jalannya.
"Kecuali ada satu, perbaikan geometri, dari KAI yang menyebabkan aspal rusak, itu perbaikan dan tanggung jawab dari KAI. Sepengetahuan saya, selama ini belum ada perbaikan jalan dari KAI, jadi tetap tanggungjawabnya kembali ke pemegang jalan," katanya.
Terkait surat koordinasi yang dilayangkan Pemkab Jember kepada PT KAI, Setyo juga mengakui PT KAI telah menerima.
Hanya saja pihaknya menyebut surat itu datang terlambat.
Meski begitu, ia tetap menegaskan kewenangan dan tanggung jawab tetap ada di pemilik jalan.
"Kita timbal balik berkoordinasi. Intinya kalau kita tetap sama, perlintasan sebidang itu tetap mengutamakan keselamatan keduanya, kereta api, ya, juga pengguna jalan," terangnya. (mau/kin)
Editor : Sidkin