HALO JEMBER – Setelah 12 tuntutan yang disampaikan influencer muda @salsaer, ramai diperbincangkan. Kini unggahan bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” jadi sorotan publik di Instagram hingga X.
Fenomena ini muncul setelah gelombang demonstrasi besar di berbagai kota pada akhir Agustus lalu. Tuntutan ini adalah hasil gabungan dari desakan masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, hingga warganet yang memenuhi media sosial dengan aspirasi mereka.
Tak hanya itu, 211 organisasi masyarakat sipil dan lembaga akademis juga turut memberikan kontribusi dalam merumuskan poin-poin penting tersebut.
Dengan menekankan tiga aspek penting Transparansi, Reformasi dan Empati, unggahan ini digagas oleh sejumlah influencer yang mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Beberapa influencer yang terlibat dalam gagasan ini adalah Andovi Da Lopez, Jeromi Polin, Ferry Irwandi, hingga penyanyi band Hindia, Baskara Putra.
Berikut rangkuman isi tuntutan rakyat 17+8 yang menjadi sorotan publik:
17 Tuntutan Rakyat dengan Deadline 5 September 2025:
Tugas Presiden Prabowo
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
- Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )
- Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun.
- Publikasikan transparansi anggaran berupa gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bersalah termasuk selidiki melalui KPK
Tugas Ketua Umum Partai Politik
- Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM/
Tugas Tentara Nasional Indonesia ( TNI )
- Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia.
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun dengan Deadline 31 Agustus 2026
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR ( tidak mantan koruptor ) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kerja. Hapuskan perlakuan istimewa pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawa;an khusus, dan pajak ditanggung APBN.
- Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
- Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
- Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
- TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar ( foof estate ) tahun ini, dan DPR harus mulai merevisi UU TNI.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan.
Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Masyarakat menegaskan kembali 17+8 Tuntutan Rakyat yang mendesak segera direalisasikan oleh pihak-pihak yang berwenang.
Jika aspirasi ini terus diabaikan, maka kepercayaan rakyat terhadap mandat yang diemban para pemimpin dapat hilang, dan kegagalan dianggap nyata di mata publik.
Penulis: Fida Nurfauziah Mufiana
Editor : Dwi Siswanto