AMBULU, Radar Jember - Sektor pariwisata dinilai mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama menjelang akhir tahun ketika mobilitas wisatawan meningkat. Namun, potensi tersebut hanya bisa diwujudkan jika pengelolaannya dilakukan secara serius, terencana, dan berbasis ekosistem ekonomi yang inklusif.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Jember, Dr Haris Hermawan, menjelaskan bahwa pariwisata bukan sekadar aktivitas rekreasi, melainkan sistem ekonomi yang kompleks. “Pariwisata harus dikelola sebagai ekosistem ekonomi, bukan sekadar tempat berlibur,” ujarnya.
Menurut Haris, pariwisata itu terdapat multiplier effectnya. Dia menjelaskan, setiap rupiah yang dibelanjakan wisatawan berpotensi menciptakan dampak berlipat terhadap perekonomian lokal. Uang yang dikeluarkan untuk akomodasi, kuliner, transportasi, hingga cenderamata akan berputar di masyarakat dan memperluas lapangan kerja. “Jika dikelola dengan benar, rantai pasok lokal bisa tumbuh kuat. Mulai dari UMKM, petani bahan baku kuliner, pengrajin, hingga pelaku ekonomi kreatif akan ikut mendapatkan manfaat langsung,” paparnya.
Lebih jauh, Haris menyarankan pemerintah daerah menerapkan pendekatan multisektoral dengan memperkuat tata kelola destinasi dan pemberdayaan pelaku ekonomi lokal. Ia juga menekankan pentingnya insentif fiskal bagi pelaku usaha di sektor hospitality serta dorongan terhadap promosi digital. “Pemerintah bisa memberi keringanan pajak bagi pelaku usaha yang berkontribusi dalam pengembangan wisata. Termasuk bagi pelaku ekonomi kreatif yang membuka lapangan kerja lokal,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, fasilitas publik, jaringan internet, dan sistem reservasi daring dinilai menjadi kunci untuk memperpanjang masa tinggal wisatawan. Hari menambahkan, belajar dari daerah yang berhasil dari sektor pariwisata adalah Bali, Jogyakarta, hingga Labuan Bajo.
Baca Juga: Lomba Konten Kreatif Mitra Petani 2025: Ajak Generasi Muda “Ngonten Asyik Bertani Cerdas Bareng CBA
Selain infrastruktur, Haris menegaskan pentingnya membangun branding destinasi yang khas. “Setiap daerah harus punya identitas. Bukan hanya menjual panorama, tapi juga pengalaman budaya dan cerita lokal. Itulah yang membuat wisatawan ingin kembali,” katanya.
Ia juga menilai kolaborasi pemerintah dan sektor swasta sangat menentukan. Pemerintah bisa membuka peluang investasi melalui skema kemitraan pengelolaan aset wisata. “Dengan melibatkan pihak swasta, pengembangan destinasi bisa lebih profesional dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Haris menegaskan bahwa pariwisata bisa menjadi lokomotif ekonomi daerah jika dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan berpihak pada masyarakat. “Potensi besar ini akan terasa nyata ketika pariwisata dikelola sebagai penggerak ekonomi rakyat. Bukan hanya menambah PAD, tapi juga meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar destinasi,” pungkasnya. (dhi/dwi)
Editor : Dwi Siswanto