Halo Jember - Wacana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mencuat setelah Komisi II DPR RI mendorong agar ketentuan tersebut dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Usulan ini memicu perdebatan luas karena menyangkut anggaran negara, masa kerja pegawai, serta konsistensi aturan kepegawaian.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa apa pun wacana kebijakan terkait status PPPK tetap harus berjalan sesuai aturan.
Rini menjelaskan bahwa skema masuk, jalur karier, hingga pola manajemen PPPK dan PNS berbeda secara mendasar.
Karena itu, setiap perubahan perlu dikaji secara matang, terutama terkait kemampuan fiskal negara.
Ia mengingatkan bahwa PNS bekerja hingga usia pension 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi sehingga membawa konsekuensi anggaran jangka panjang.
Di sisi lain, analis kebijakan publik menilai bahwa konversi PPPK ke PNS secara otomatis berpotensi menambah beban fiskal signifikan. Perbedaan fasilitas kedua status pegawai menjadi titik sorotan.
PNS berhak atas gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, hingga pengembangan kompetensi.
Sementara PPPK menerima gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi, tetapi tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hak-hak jangka panjang lainnya.
Perubahan status massal dinilai dapat menggandakan beban dana pensiun negara yang selama ini sudah besar.
Secara hukum, pengangkatan PPPK menjadi PNS dimungkinkan, tetapi tidak otomatis.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 melalui Pasal 99 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa PPPK tidak dapat langsung diangkat menjadi calon PNS.
Mereka harus mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS sebagaimana pelamar umum. Ketentuan ini kembali diperkuat dalam PermenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, yang menegaskan bahwa tidak terdapat jalur khusus maupun pengangkatan langsung.
Dengan demikian, PPPK tetap memiliki peluang menjadi PNS, namun syarat utamanya adalah lolos seleksi terbuka.
Jika memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi CPNS, barulah PPPK dapat diangkat sebagai PNS secara resmi.
Adapun syarat mengikuti seleksi CPNS merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, antara lain berusia 18–35 tahun saat melamar, tidak pernah dipidana dua tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan tidak hormat, dan tidak sedang menjadi PNS atau PPPK aktif, selain sejumlah ketentuan teknis lainnya.
Rini menambahkan bahwa kementerian dan lembaga (KL) harus mulai menyiapkan formasi PNS secara lebih terencana.
Mengingat pada awal pemerintahan ini formasi CPNS belum dibuka karena stabilitas struktur kepegawaian, kebijakan baru harus benar-benar dihitung dari berbagai sisi, terutama proyeksi kebutuhan pegawai dan kondisi fiskal.
Menurutnya, mempertimbangkan masa kerja PNS yang bisa mencapai lebih dari 30 tahun, setiap penambahan formasi harus dihitung dampaknya hingga jangka panjang.
Wacana perubahan status PPPK menjadi PNS muncul beriringan dengan proses revisi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang kini masuk Prolegnas Prioritas 2025.
Perdebatan diperkirakan masih akan panjang karena menyangkut hak jutaan aparatur negara, struktur birokrasi, dan keberlanjutan keuangan negara.
Pemerintah menegaskan bahwa meski terbuka terhadap masukan, setiap kebijakan tetap harus taat regulasi serta mempertimbangkan kemampuan anggaran agar reformasi birokrasi berjalan seimbang dan berkelanjutan.
Penulis: Agil Prasetyo