JEMBER, Halojember - Ketidakpastian harga material konstruksi mulai memicu keresahan di kalangan pelaku jasa konstruksi di Jember.
Kondisi itu mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jember dengan Komisi C DPRD Jember, Rabu (29/4/2026).
Para kontraktor mendesak pemerintah kabupaten segera menetapkan standar analisa harga agar proyek pembangunan tidak berjalan di tengah ketidakpastian dan ancaman kerugian.
Baca Juga: Dewan Gagal Korek Keterangan PT KAI, Mangkir dari Panggilan Dewan RDP Lanjutan Eksekusi Tanah
Wakil Ketua I BPC Gapensi Jember Herwindro Wicaksono mengatakan, selama ini pelaku usaha dihadapkan pada simpang siurnya harga bahan konstruksi, terutama aspal.
Ia mencontohkan harga aspal yang sebelumnya tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di kisaran Rp 1,5 juta kini melonjak menjadi lebih dari Rp 1,9 juta.
Lonjakan tersebut dinilai membuat kontraktor kesulitan menyusun penawaran secara rasional.
“Masak sebelum kerja kami sudah rugi. Yang kami butuhkan hanya kepastian harga yang normal agar usaha bisa berjalan sehat,” ujarnya.
Baca Juga: Jalan Penghubung Balung–Jenggawah di Desa Glundengan Rusak Parah, Warga Terpaksa Putar Arah
Menurut Herwindro, ketidakjelasan harga bukan hanya mengganggu iklim usaha, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan di lapangan.
Saat kontraktor tertekan selisih harga yang terlalu jauh, risiko pengurangan spesifikasi material demi menutup biaya menjadi ancaman yang sulit dihindari.
Padahal, pelaku jasa konstruksi hanya menginginkan margin keuntungan yang wajar tanpa harus mengorbankan mutu hasil pekerjaan.
“Kalau harga dari PU dan harga di lapangan selisihnya terlalu besar, kami khawatir kualitas pekerjaan yang dikorbankan. Ini yang harus dicegah sejak awal,” katanya.
Herwindro juga menyoroti ketatnya persaingan tender, terutama ketika produsen Asphalt Mixing Plant (AMP) ikut bersaing dalam proyek.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat kontraktor kecil berada pada posisi yang kurang kompetitif karena produsen AMP memiliki keunggulan dari sisi harga bahan baku.
Karena itu, ia berharap ada regulasi yang lebih tegas agar proyek-proyek skala kecil tetap memberi ruang bagi kontraktor lokal.
Ia juga meminta pemerintah tidak terus menunda penetapan harga karena berdampak langsung pada tertundanya pekerjaan konstruksi.
“Kalau terus mundur, semakin tidak pasti. Akhirnya roda ekonomi juga ikut tersendat,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD Jember Agung Budiman mengakui keresahan yang disampaikan para kontraktor cukup beralasan.
Menurutnya, ketidakpastian harga bahan bangunan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif memang menjadi persoalan serius yang harus segera direspons pemerintah daerah.
Baca Juga: Puluhan Tahun Rusak, Jalan Dusun SIdomulyo Jember Ini Akhirnya Diperbaiki, Petani Bisa Bernapas Lega
Komisi C, kata dia, mendorong agar harga satuan segera ditetapkan sehingga pelaksanaan proyek pembangunan tidak kembali menumpuk di akhir tahun.
“Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, pekerjaan menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas,” katanya.
Politisi Golkar itu menegaskan, kepastian harga bukan semata kebutuhan pelaku usaha konstruksi.
Lebih dari itu, kepastian tersebut berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan daerah dan perputaran ekonomi di Jember.
Ia berharap setelah harga ditetapkan, para kontraktor juga tetap melakukan perhitungan matang dan tidak memaksakan mengikuti tender jika nilainya dianggap tidak rasional.
Pemerintah daerah pun didorong mempercepat penyerapan anggaran agar aktivitas konstruksi dapat berjalan lebih merata sepanjang tahun.
“Kalau semua jelas sejak awal, kontraktor bisa bekerja tenang, kualitas terjaga, dan roda perekonomian Jember bisa bergerak lebih cepat,” pungkasnya.*
Editor : Sidkin