HALOJEMBER - Sembilan WNI, empat jurnalis dan lima relawan, yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 ditahan militer Israel.
Armada kapal sipil (Flotilla) pembawa bantuan kemanusiaan ini dicegat di perairan internasional, sekitar 463 kilometer dari pantai Gaza.
Sembilan warga negara Indonesia tersebut termasuk dalam 420–430 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari 40 negara yang ditahan Israel pada pertengahan bulan Mei 2026 ini.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia selama ini tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, di tengah keterbatasan komunikasi dan ketiadaan hubungan diplomatik langsung, desakan agar pemerintah Indonesia melobi Amerika Serikat dan negara-negara anggota Board of Peace (BOP) kini menggema.
Sementara itu, desakan dari DPR semakin mengerucut, Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak pemerintah untuk melakukan lobi kepada Israel dan Amerika Serikat dalam proses pembebasan kesembilan WNI.
Ia juga menyinggung kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
“Saya rasa, kita tahu bahwa Pak Presiden Prabowo begitu dekat dengan Donald Trump Presiden Amerika” ujarnya
Berbeda dengan negara-negara lain yang warganya juga ditahan, Italia, Prancis, dan Spanyol langsung memanggil duta besar Israel, sementara Malaysia yang juga tidak memiliki hubungan diplomatic dengan Israel, PM Malaysia Anwar Ibrahim melontarkan kecaman keras dan mengupayakan pembebasan 16 warganya.
Kurangnya akses informasi ini membuat Indonesia harus berputar lewat Yordania dan Turki untuk sekadar mencari informasi. Menlu Sugiono mengakui: "Sejauh ini informasi yang kita terima masih sulit karena komunikasi yang terbatas".
Adapun terdapat warga negara Yordania dan Turki yang juga berpatisipasi dalam Flotilla dan ditahan Israel.
Ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel, menjadi tembok tebal yang membatasi gerak pemerintah, terutama terlihat bahwa posisi resmi Indonesia yang kuat dalam mendukung Palestina belum diimbangi dengan strategi lobi alternatif yang cukup lincah.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa pemerintah meminta bantuan negara-negara teman seperti Jordan, Mesir dan Turki yang juga anggota BOP.
"Saya sendiri sudah menghubungi kedutaan kita untuk berkomunikasi dengan Kemenlu di Jordan, Turki, Mesir untuk mencari informasi akurat terkait posisi dan situasi, serta keadaan saudara kita yang ditangkap," ujar Menteri Luar Negeri Sugiono.
Baca Juga: Tragedi Kemanusiaan di Lebanon: 168 Anak Tewas di Tengah Taktik Serangan Tanpa Peringatan Israel
Namun, yang justru kontroversial di netizen Indonesia saat ini adalah para pejabat Indonesia masih sibuk menjelaskan bahwa kasus ini “itu tidak ada, saat ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan", sebagaimana yang disampaikan Menlu Sugiono seusai rapat dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pilihan diksi itu kontras dengan narasi Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang dengan tegas menyebut insiden ini sebagai "penculikan", Ada jarak antara kemarahan publik dan kehati-hatian diplomatik.
Di satu sisi, diplomasi senyap menghindari eskalasi dan menyelesaikan masalah secara diam-diam seringkali lebih efektif daripada retorika keras di depan publik, namun, di sisi lain publik bertanya-tanya kapan dan bagaimana aksi nyata yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan Warga Negara Indonesia. (mg4)
Editor : Hariri HJ