JEMBER, Halo Jember – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember dan BEM se-Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran DPRD Jember, Senin (15/6/2026) sore.
Aksi bertajuk Indonesia Cemas itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai tengah membebani masyarakat.
Pantauan di lokasi, aksi ini diikuti sekitar 300 peserta.
Mereka membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, mulai dari persoalan ekonomi, pengawasan program prioritas nasional, hingga desakan revisi Undang-Undang Polri dan evaluasi implementasi Undang-Undang TNI.
Koordinator lapangan aksi, Alfin Maulana, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu perhatian utama mahasiswa.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dan persoalan distribusi energi menjadi keresahan yang harus segera dijawab pemerintah.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti sejumlah program prioritas nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat lapisan bawah.
"Kami menuntut kepada pemerintah pusat bagaimana untuk pengawasan ketat terhadap program tersebut. Jangan sampai program ini hanya menguntungkan masyarakat yang di tingkatan atas tapi tidak bermanfaat kepada masyarakat di tingkatan bawah," tegas Alfin kepada Halo Jember.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti rencana revisi UU Polri serta implementasi UU TNI yang dinilai perlu diawasi secara ketat.
Mahasiswa meminta pemerintah menjaga ruang sipil tetap independen dan memastikan tidak ada kebijakan yang berpotensi mengurangi prinsip-prinsip demokrasi.
Mereka juga mendesak penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil serta evaluasi penempatan personel TNI di jabatan sipil.
Aksi berlangsung cukup dinamis. Massa beberapa kali meminta anggota DPRD Jember keluar menemui mereka secara langsung.
Tuntutan itu akhirnya direspons pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi, komisi, dan sejumlah anggota dewan yang datang ke lokasi aksi untuk berdialog dengan mahasiswa.
Suasana diskusi berlangsung terbuka. Bahkan para anggota dewan memilih duduk bersama massa aksi untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan.
Dalam forum tersebut, mahasiswa meminta DPRD Jember tidak hanya menerima tuntutan, tetapi juga mengawal dan meneruskannya ke pemerintah pusat serta DPR RI.
Alfin menegaskan aksi tidak akan berhenti sampai di tingkat daerah. Menurutnya, mahasiswa akan terus mengawal seluruh tuntutan hingga mendapatkan respons yang jelas dari pemerintah pusat.
"Kami tetap kawal persoalan tuntutan ini sampai pusat, sampai ada jawaban. Ketika ini tidak ada kejelasan dari DPRD Jember yang mengawal ke pusat, kita bakal datang dengan gerakan-gerakan yang lainnya," pungkasnya.
Editor : Sidkin