Halo Jember – Lahan tebu yang menjadi salah satu tumpuan purnakarya perkebunan untuk menambah penghasilan kini tak lagi seluas sebelumnya. Dari sekitar 200 hektare yang pernah dikelola melalui kerja sama operasional (KSO), luasan yang bisa digarap pada musim tanam 2024/2025 menyusut menjadi sekira 90 hektare.
Kondisi itu terjadi ketika jumlah petani tebu rakyat yang terlibat justru semakin bertambah, sehingga lahan yang tersedia harus dibagi kepada lebih banyak peserta.
Ketua DPW Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) Jawa Timur Mansyur mengatakan, KSO tersebut mulai dirintis sejak 2018 dengan luasan awal sekitar 21 hektare.
Luasan itu kemudian bertambah secara bertahap hingga mencapai kurang lebih 200 hektare pada 2023 dengan peserta sekitar 40 orang.
Namun, kebijakan dari holding PTPN membuat luasan yang bisa dikelola pada musim tanam berikutnya berkurang lebih dari separuh. Alhasil, ruang bagi petani tebu rakyat untuk mendapatkan tambahan penghasilan ikut menyempit. “Untuk areal yang diterima itu kurang lebih 90 hektare.
Kemarin kami sudah menyurat ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) di bawah Kementerian Pertanian, PTPN I, serta holding, agar tambahan areal kurang lebih 300 hektare. Karena saat ini, jumlah pensiun yang bertambah juga semakin banyak,” kata Mansyur, beberapa hari lalu.
Berkurangnya lahan tersebut bukan sekadar persoalan luas hamparan. Bagi para petani tebu, lahan menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan untuk menopang kebutuhan setelah tidak lagi bekerja sebagai karyawan aktif perkebunan.
Mahsyur menyebut manfaat pensiun yang diterima sebagian peserta belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pengelolaan lahan menjadi salah satu jalan untuk menjaga kesejahteraan.
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian DPN FKPPN karena model pengelolaan lahan di Jawa Timur dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Sekjen DPN FKPPN Ir Baginda Panggabean mengatakan, kegiatan bertani memberi kesempatan kepada mereka untuk tetap produktif sekaligus memanfaatkan pengalaman panjang mereka di sektor perkebunan.
Karena itu, pihaknya mendukung upaya mempertahankan dan memperluas lahan agar semakin banyak petani tebu rakyat dapat memperoleh manfaat ekonomi. “Ini bisa direplikasi. Apa yang dilakukan oleh DPW Jawa Timur ini memberikan motivasi dan semangat bagi DPW-DPW lain,” kata Baginda.
DPN FKPPN selanjutnya akan membawa usulan tambahan lahan tersebut ke tingkat holding.
Tambahan yang diajukan mencapai sekitar 300 hektare, seiring dengan bertambahnya jumlah peserta yang membutuhkan lahan untuk dikelola. Selain berkomunikasi dengan holding, FKPPN juga berharap mendapat dukungan dari Ditjenbun Kementan agar usulan tersebut memiliki jalan yang lebih luas untuk direalisasikan.
Dorongan untuk mempertahankan lahan tebu juga datang dari Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Pabrik Gula (PG) Glenmore Siswanto. Menurutnya, lahan yang selama ini menjadi ruang produksi petani tebu rakyat perlu dijaga agar tidak terus menyusut. Apalagi pengelolaan tersebut dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat.
Ia berharap perjuangan mempertahankan lahan tidak berhenti pada luasan yang ada, tetapi justru membuka peluang penambahan areal sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak peserta. “Lahan perkebunan tebu harus dipertahankan, jangan sampai berkurang. Kalau bisa ditambahkan. FKPPN berjuang, saya juga berjuang melalui partai,” kata Politisi Gerindra tersebut. (kin/nur)
Editor : Yulio Faruq Akhmadi