JEMBER, Halo Jember – Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tak boleh menjadi celah bagi oknum untuk mencari keuntungan di luar ketentuan. Menyusul dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Perum Bulog memperketat pengawasan distribusi hingga ke daerah.
Langkah penertiban itu tidak hanya dilakukan melalui evaluasi internal, tetapi juga dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Satgas tersebut disiapkan untuk mengawasi jalur distribusi, memeriksa kepatuhan mitra, sekaligus mencegah penyimpangan sebelum berdampak lebih luas.
Baca Juga: Bulog Jember Salurkan 1.273 Ton Jagung SPHP Tahap Ketiga, Peternak Bisa Beli Rp 5 Ribu per Kilogram
Pemimpin Perum Bulog Cabang Jember M Ade Saputra mengatakan, pembentukan satgas menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalian distribusi beras pemerintah.
Pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar seluruh tahapan penyaluran berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran,” kata Ade.
Baca Juga: Direktur Pengadaan Bulog RI Tinjau Langsung Penggilingan hingga Gudang Beras di Jember, Ini Hasilnya
Dia juga mengingatkan seluruh mitra penyalur agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Beras SPHP harus dijual sesuai aturan dan diterima masyarakat sebagaimana tujuan program pemerintah, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
“Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” tegasnya.
Pengawasan di Jember juga diarahkan pada jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK).
Evaluasi dilakukan untuk memastikan mitra mematuhi aturan distribusi, harga jual, serta larangan penyalahgunaan beras SPHP.
Ade menyebut, seluruh jajaran Bulog di wilayah kerjanya terus didorong memperketat pemantauan distribusi.
Pengawasan berjenjang diperlukan agar potensi penyimpangan bisa diketahui lebih awal dan tidak merugikan masyarakat.
“Seluruh jajaran terus kami dorong untuk memperketat pengawasan distribusi agar program SPHP benar-benar terlaksana secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Pengadaan Beras Nasional Capai 4 Juta Ton, Jember Sumbang 98 Ribu Ton dan Jadi yang Terbanyak
Program SPHP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga pasokan sekaligus mengendalikan harga beras di pasaran.
Oleh karena itu, Bulog berkomitmen membenahi mekanisme penyaluran dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
Bulog juga menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang terkait dugaan penyalahgunaan beras SPHP. Perusahaan siap memberikan informasi yang diperlukan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas. (kin)
Editor : Sidkin