SEDANG ramai pembahasan pembukaan jalur pendakian Gunung Argopuro melalui Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Jember. Ini tentu disambut gembira bukan saja oleh para pendaki, tapi juga masyarakat lokal. Namun, pada sisi lain ada kekhawatiran dengan rencana ini.
Diketahui Gunung Argopuro mencakup wilayah Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Jalur pendakian dapat melalui Baderan, Situbondo, dan jalur Bremi, Probolinggo. Namun, sejak 2024, jalur Bremi ditutup sementara karena masih dalam masa pertimbangan, kajian, dan evaluasi. Dan hingga sekarang belum ada kejelasan pembukaan lagi.
Memang, Argopuro dikenal memiliki keunikan. Sebut saja padang savana Cikasur, Danau Taman Hidup, dan tentu saja puncak gunung (summit) yang jumlahnya tidak hanya satu. Tidak salah jika gunung ini dikenal memiliki track terpanjang di Pulau Jawa. Diperlukan waktu 7–10 hari untuk dapat menikmati semua atraksi menggunakan track Baderan–Bremi atau sebaliknya.
Potensi
Pada dasarnya jalur pendakian dapat dilakukan pada wilayah yang memiliki kontur punggungan. Kontur punggungan dipilih manakala memiliki jalur yang relatif layak setidaknya dari parameter keamanan, kenyamanan dan waktu tempuh.
United Nations Environment Programme (UNEP) mencatat 12 persen populasi penduduk dunia tinggal di daerah pegunungan dan 14 persen di antaranya tinggal di dekat pegunungan yang sangat bergantung dengan sumberdaya.
Bukan saja dari sektor pertanian atau pertambangan namun juga dari sektor wisata dalam hal ini ekowisata. Diakui Food and Agriculture Organization (FAO), ekowisata pendakian gunung jika dikelola dengan baik mampu menjadi pengungkit diversifikasi pendapatan masyarakat lokal, membuka kesempatan kerja, mendukung sistem tradisional serta menguatkan resiliensi konservasi alam dan budaya.
Masuk akal jika kemudian Desa Badean yang tercatat pada BPS (2023) memiliki penduduk 7026, jiwa 38 persen di antaranya bekerja sebagai petani/peternak dan 31 persen di antaranya memiliki status belum/tidak bekerja.
Maka, pembukaan jalur pendakian apabila dikelola oleh masyarakat lokal dengan baik akan mampu memberikan alternatif sumber nafkah.
Belum lagi Badean yang berbatasan langsung dengan pegunungan Argopuro. Desa seluas 21,56 Km2 dengan ketinggian ±49 mdpl memiliki jalur punggungan yang dapat menuju Cikasur, Puncak Hyang, dan bertemu jalur pendakian sebelumnya.
Kondisi tersebut dinilai mampu merespon pasar pendakian apalagi pasca penutupan jalur Bremi. Ini didasarkan pada data statistik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim pada 2018 terdapat 9211 orang yang mengunjungi SM dataran tinggi yang sebagai cakupan Pegunungan Argopuro untuk tujuan wisata terbatas.
Menakar
Perlu dipahami, ekowisata pendakian gunung akan memiliki dampak baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dampak tersebut berkaitan dengan lingkungan, sosio-kultur dan ekonomi.
Lingkungan landscape pegunungan dikenal memiliki tipologi rapuh dan rentan dengan perubahan. Introduksi aktivitas gerak manusia seperti pendakian berpotensi mengubah landscape. Demikian juga, pada 2018 masih tercatat 135 Ha di SM Dataran Tinggi Yang mengalami kebakaran. Tak dipungkiri, pegunungan menjadi habitat flora dan fauna termasuk yang berstatus dilindungi seperti macan tutul.
Aktivitas manusia yang merangsek mengakibatkan gangguan dan bahkan terburuknya akan memudahkan akses pengambilan secara ilegal. Belum lagi aktivitas pendakian sangat berpotensi memunculkan timbulan sampah di gunung.
Masyarakat pegunungan sudah dikenal memiliki nilai, norma dan kelembagaan sosio-kultur unik. Terlebih bukti ditemukannya berbagai situs sejarah di Badean menjadikan masyarakatnya memiliki kultur adiluhung. Kehadiran pendaki dari luar dengan berbagai macam latar belakang sosio-kultur tentu akan menjadi tontonan dan berinteraksi dengan warga setempat yang berefek pada perubahan perilaku.
Ekonomi menjadi efek kentara dari aktivitas ekowisata pendakian. Jika pengelolaannya dilakukan pihak luar bersifat corporate akan menghilangkan ruh peningkatan peluang kerja dan potensi peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pun penataan kelembagaan pengelolaan yang tidak partisipatif justru dapat mengakibatkan konflik internal masyarakat.
Pembukaan jalur pendakian tentu memiliki dua sisi mata pisau yang dapat saja bersifat merusak ataupun membangun. Beberapa hal harus diperhatikan untuk ketercapaian dan sustainability atraksi ekowisata pendakian jalur Badean.
Pertama, keterpenuhan aspek legal formal. Rencana tata ruang Jember baik di Perkab 1/2015 maupun raperdanya masih belum menyebut kegiatan wisata di Desa Badean. Demikian pula jalinan legalitas dengan BBKSDA Jatim selaku pemangku kawasan wajib dilakukan.
Kedua, perlu asesmen jalur pendakian yang komprehensif dan responsible. Ini demi memenuhi kelayakan aspek keamanan dan kenyamanan sebagai syarat utama ekowisata pendakian.
Ketiga, pengkajian lintasan apakah melewati kawasan konservasi baik Cagar Alam maupun Suaka Margasatwa. Merujuk pada Permen LHK P.76/2015, wisata alam terbatas hanya dapat dilakukan di blok tradisional, religi, budaya dan sejarah, pemanfaatan serta blok khusus.
Keempat, keberadaan dan kesiapan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan. Ini menyangkut aspek manajerial dan relasional kelembagaan masyarakat, protokol keselamatan serta tata kelola sampah dan lingkungan.
Perlu kearifan menyikapi hal ini, agar kepentingan ekonomi masyarakat (antroposentris) tidak mengorbankan eksistensi lingkungan (ecosentris). Pun sebaliknya, penjagaan kesejahteraan lingkungan jangan sampai menelantarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
*) Penulis adalah dosen–Peneliti Pembangunan Masyarakat dan Sumber Daya Alam, Fakultas Pertanian Universitas Jember dan Badan Pengawas Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia Koordinator Daerah Jawa Timur (FK3I Korda Jatim).
Editor : Halo Jember