PEMERINTAH Republik Indonesia (RI) mendapat penilaian publik. Kecaman, kritik dan ungkapan kekesalan mewarnai media massa akhir-akhir ini. Bukannya tidak berdasar, praktik berbangsa dan bernegara yang menyulut pergunjingan dan gejolak merasuk ke setiap lapisan masyarakat.
Awal tahun 2025 nampak awan mendung penuh huru-hara menyelimuti istana negara. Di samping penetapan kebijakan yang kontradiktif, pola penarikan kebijakan senantiasa terulang.
Kali ini masyarakat yang jenuh dan geram berusaha mengembalikan marwah pemerintah. Marwah yang menampilkan kesan wibawa, cerdas dan bijaksana itu seakan lenyap tak terlihat.
Orang yang dipercaya menjalankan tampuk pemerintahan pun cenderung mengedepankan egosektoral. Terbukti dengan berbagai penetapan kebijakan yang terburu-buru dan akhirnya dicabut kembali.
Sejatinya pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pemerintah terdiri dari orang-orang yang secara kolektif memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.
Dengan begitu, pemerintah merupakan pihak yang melaksanakan tata kelola untuk terciptanya perkembangan dan kemajuan suatu negara.
Pemerintahan yang baik dan ideal telah menjadi bahan pemikiran para filsuf zaman kuno. Di suatu kota di Yunani Kuno, tepatnya di Athena, rakyat berkumpul untuk berdiskusi tentang pemerintahan.
Mereka percaya bahwa kekuasaan tidak boleh hanya berada di tangan seorang pemimpin atau kelompok bangsawan, melainkan harus melibatkan setiap warga masyarakat.
Dari sanalah demokrasi lahir—sebuah gagasan yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Sosok pemimpin yang didambakan mampu melaksanakan pemerintahan dengan ideal, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Kendati demikian, tidak semua filsuf setuju dengan sistem ini. Socrates, seorang filsuf tua yang gemar mempertanyakan banyak hal, sering mengkritik cara rakyat memilih pemimpin.
Baginya, memilih pemimpin bukanlah perkara suara terbanyak, tetapi tentang kebijaksanaan dan keutamaan moral.
Namun, kritiknya membuat para pemimpin marah, hingga ia dihukum mati dengan meminum racun.
Muridnya, Plato melanjutkan pemikirannya dan menuliskan sebuah gagasan dalam bukunya Republic (2017). Dalam buku itu, Plato membayangkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin sekaligus filsuf—seorang pemimpin yang tidak hanya berkuasa tetapi juga bijaksana dan adil.
Baginya, demokrasi bisa berbahaya jika rakyat yang tidak berpendidikan memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara tetapi tidak memiliki kebijaksanaan sejati.
Sementara, Aristoteles melihat bahwa tidak ada satu bentuk pemerintahan yang sempurna. Murid Plato itu mengamati berbagai bentuk pemerintahan—monarki, aristokrasi, dan demokrasi—dan menemukan bahwa setiap sistem bisa mengarah pada kebaikan atau sebaliknya tergantung bagaimana kekuasaan digunakan. Ia percaya bahwa pemerintahan terbaik adalah yang seimbang, tidak hanya satu kelompok yang berkuasa, tetapi terdapat keseimbangan antara pemimpin, elitis, dan rakyat.
Gagasan para filsuf ini tidak hanya berhenti di Yunani Kuno. Ribuan tahun kemudian, gagasan mereka terus dikembangkan dan menginspirasi sistem pemerintahan modern yang berlandaskan keadilan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan rakyat.
Apa yang mereka pikirkan di jalanan Athena kini menjadi fondasi bagi negara-negara modern di seluruh dunia dalam mencari pemerintahan yang baik dan ideal.
Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Gelombang kritik dan demonstrasi kian mengemuka. Menandakan bahwa masyarakat tidak tinggal diam menghadapi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Pemerintahan, yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, justru kerap mendapat sorotan karena dianggap lebih berpihak kepada elite dibandingkan kepada mereka yang hidup dalam kesulitan.
Jika Socrates hidup di masa kini, mungkin ia akan bertanya kepada para penguasa: Apakah kalian memerintah demi rakyat atau demi kepentingan sendiri? Ia akan mengkritik bagaimana demokrasi yang seharusnya menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama malah menjadi ajang bagi mereka yang pandai berbicara tetapi minim kebijaksanaan untuk berkuasa.
Plato pun akan kecewa melihat bagaimana kekuasaan dijalankan oleh mereka yang lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan kebijaksanaan dalam memimpin. Sementara Aristoteles akan melihat kondisi Indonesia dengan perspektif yang lebih luas.
Baginya, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar—ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dan kecenderungan oligarki dalam sistem politik masih menjadi isu yang menghambat kemajuan negara.
Di tengah kekalutan kritik dan demonstrasi, satu hal yang tetap hidup dan perlu disyukuri adalah semangat rakyat untuk mempertahankan hak mereka.
Seperti warga Athena yang berkumpul ribuan tahun lalu untuk mengutarakan aspirasinya, rakyat Indonesia tetap lantang bersuara, menuntut keadilan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa.
Ini adalah perwujudan dari demokrasi itu sendiri—sebuah perjuangan panjang untuk mencapai pemerintahan yang benar-benar baik dan ideal. (*)
*) Penulis adalah dosen Ilmu Sejarah Universitas Jember.
Editor : Halo Jember