KEBIJAKAN Presiden Trump mengenai tarif impor barang yang ditujukan kepada beberapa negara menuai reaksi dari lingkungan internal maupun eksternal Amerika. Di lingkungan internal banyak warga Amerika memprotes kebijakan Trump. Sebab, naiknya pajak impor berimbas pada harga beli dan ketersediaan barang.
Tidak berhenti di situ saja, bahkan penasihat senior presiden sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, mendesak Trump membatalkan kebijakannya karena sebagian besar bahan material Tesla harus impor dari negara lain. Kontan saja, hal tersebut juga berimbas pada naiknya harga jual produk Tesla yang dapat menurunkan minat konsumen untuk membeli.
Di sisi eksternal, perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok menjadi pembicaraan hangat karena mereka saling menetapkan tarif tinggi. Dan, Tiongkok dengan berani mengambil langkah tegas untuk tidak mengimpor produk Amerika.
Terlebih Tiongkok membentuk poros dagang baru bernama BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok/China, dan Afrika Selatan/South Africa, menjadikannya semakin percaya diri untuk tidak bergantung kepada Amerika.
Imbas tarif Trump berlaku juga untuk Indonesia dengan pengenaan tarif sebesar 32 persen membuat negara ini dibuat pusing sehingga mengutus perwakilannya untuk melakukan negosiasi atas tarif tersebut. Negosiasi memang langkah cukup tepat dilakukan oleh Indonesia supaya Trump bersedia mengurangi tarif impor dari Indonesia. Saat ini, Amerika menjadi negara tujuan ekspor tekstil Indonesia paling besar dan sangat disayangkan apabila tekstil yang masuk dikenakan pajak cukup tinggi oleh Trump.
Tujuan akhir negosiasi ini sudah pasti para pelaku ekspor dapat menjual produknya dengan harga lebih kompetitif dengan para pesaingnya. Pertanyaan besarnya adalah apa daya tawar Indonesia sehingga Trump harus menurunkan tarifnya?. Sebagai seorang presiden berlatar belakang bisnis, tentu Trump akan mempertimbangkan segala tawaran yang diajukan oleh delegasi Indonesia di dalam bernegosiasi.
Daya tawar Indonesia yang sangat menguntungkan bagi Amerika saat ini adalah kerja sama di sektor pertanian, khususnya kedelai. Menurut BPS, nilai impor kedelai dari Amerika yang masuk ke Indonesia tahun 2023 sebesar 2,27 juta ton atau senilai US$ 1,47 miliar. Nilai impor ini sangat menjanjikan dan bisa menjadi bahan pertimbangan Trump untuk menurunkan tarifnya. Terlebih pemerintah Indonesia tengah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan membutuhkan lebih banyak lagi kedelai impor untuk memenuhi gizi seluruh anak Indonesia.
Peluang ini bisa dijadikan alat negosiasi kepada Amerika dalam membahas soal tarif impor. Selain itu, Indonesia banyak mengimpor propana dan butana cair dari Amerika karena kapasitas produksi LPG di dalam negeri terbatas, sedangkan permintaan selalu naik, bahkan tidak jarang sulitnya memperoleh LPG menghiasi pemberitaan nasional. Menteri ESDM juga mengungkap bila pemenuhan LPG dalam negeri harus mengimpor dari Amerika sebesar 54 persen dari total pengadaan impor.
Inilah daya tawar yang diharapkan dapat menggoda Trump supaya mau menurunkan tarifnya.
Di lain sisi, Indonesia juga perlu mempertimbangkan tindakan berani dengan mengalihkan negara yang sebelumnya menjadi mitra kerja utama untuk digantikan posisinya oleh Amerika. Hal ini tidak hanya membutuhkan keberanian, akan tetapi harus disertai alasan rasional yang melatarbelakangi. Sebagai contoh, Indonesia selalu mengimpor minyak dari Arab Saudi dalam jumlah besar dibanding mengimpor dari Amerika.
Lalu, apa imbal balik yang diperoleh Indonesia dengan mengimpor minyak lebih banyak dari Arab Saudi? Paling terlihat adalah kuota haji selalu bertambah atau berbagai layanan istimewa yang bisa diperoleh Indonesia untuk melaksanakan umroh. Dilansir dari Bloomberg News (2025), Arab Saudi lebih memilih Malaysia sebagai lokasi investasi mencapai $100 juta di industri penerbangan. Sebagai pembanding, merujuk data BPS (2024) menyebut Amerika sebagai salah satu investor besar di Indonesia, sedangkan Arab Saudi tidak tercatat di dalamnya.
Artinya, justru porsi Amerika menaruh uang di Indonesia sangat besar dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai infrastruktur maupun meningkatkan SDM yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Di sinilah letak pilihan Indonesia, apakah tetap mempertahankan Arab Saudi atau memilih Amerika sebagai mitra utama di bidang migas dengan pertimbangan nilai investasinya yang besar untuk Indonesia.
Di sisi lain, Indonesia juga harus mengevaluasi aturan dan mengoreksi kembali implementasinya terkait ketentuan impor yang selama ini menghambat eksportir/importir. Keluarnya instruksi presiden dikenal deregulasi menjadi penting dalam rangka mengevaluasi kebijakan maupun penerapannya di lapangan yang menghambat kerja sama antar negara.
Deregulasi pertama mengurangi hambatan dengan menindaklanjuti kembali kebijakan tarif impor Indonesia untuk memperbesar peluang kerja sama perdagangan internasional. Sedangkan bentuk deregulasi kedua bersifat implementatif sebagaimana disampaikan oleh presiden untuk melakukan penghapusan pembatasan kuota dan peningkatan kualitas produk supaya mampu bersaing.
Pengelolaan administrasi secara efisien turut membantu mempercepat rantai pasok produk, sehingga barang bisa segera sampai di konsumen. Pemberantasan mafia, baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah, seperti pungutan yang dilakukan oleh pejabat dan oknum tertentu di lapangan selama proses distribusi barang harus ditindak tegas oleh penegak hukum. Supaya eksportir Amerika maupun negara lainnya tidak mengalami kekhawatiran yang dapat menghambat jalannya bisnis di Indonesia.
Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk membuka pasar baru atau mencari pasar baru. Sebab, opsi tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan waktu yang lama untuk mencari maupun meyakinkan mitra baru agar bersedia bekerja sama dengan Indonesia. Oleh karena itu, membenahi kondisi dalam negeri bisa menjadi opsi utama saat ini. Sesuai cita-cita pemerintah yang menginginkan Indonesia sebagai negara mandiri dan berdiri di kaki sendiri.
*) Penulis adalah dosen Prodi Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember.
Editor : Dwi Siswanto