PENETAPAN suatu hari sebagai hari nasional menjadi upaya menghadirkan momentum perubahan menuju kebajikan setiap tahun. Alih-alih sekadar merayakan keberhasilan, peringatan hari nasional sering kali justru merefleksikan rasa gundah dan kegelisahan atas berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Hari Pendidikan Nasional yang selalu diperingati alih-alih dirayakan pada 2 Mei adalah salah satu momen sakral dalam mengilhami kembali kondisi pendidikan nasional sepanjang tahun. Kenapa sakral? Jawaban sederhananya adalah karena sektor pendidikan adalah fondasi peradaban.
Kesakralan pendidikan muncul sebagai usaha, harapan dan perjuangan dari suatu bangsa untuk membebaskan diri dari belenggu keterbelakangan dan ketertinggalan. Suatu peradaban dikatakan maju apabila sektor pendidikannya berkembang dengan baik.
Yuval Noah Harari dalam Sapiens: A Brief History of Humankind (2011) menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang berkat kemampuan manusia dalam membangun sistem pengetahuan bersama (shared knowledge) yang disebarluaskan melalui pendidikan.
Lantas, bagaimana cara mengukur sektor pendidikan suatu bangsa itu berkualitas? Pendidikan yang baik tidak hanya diukur dari angka partisipasi sekolah atau tingkat kelulusan semata, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya.
Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang kritis dalam berpikir, kreatif dalam bertindak, memiliki karakter luhur, serta mampu berkontribusi aktif dalam masyarakat.
Selain itu, pemerataan akses terhadap pendidikan bermutu, keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, budaya dan semangat kebangsaan juga menjadi indikator penting bagi kemajuan suatu bangsa.
Indikator lain dapat dilihat dari bagaimana sistem pendidikan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri dan identitas kebangsaannya.
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mengejar pencapaian akademis, tetapi juga membentuk kepribadian, kepedulian sosial, serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara dan bagian dari umat manusia.
Baca Juga: May Day, Kesejahteraan Pekerja, dan Jalan Menuju Indonesia Emas 2045, Opini oleh Basuki Kurniawan
Pendidikan berkelindan erat dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Pendidikan yang baik akan mendorong kemajuan di sektor-sektor lainnya. Sebaliknya, kegagalan dalam membangun pendidikan yang bermutu dapat menjadi akar berbagai persoalan sosial, ketimpangan ekonomi, hingga ketidakstabilan politik.
Ketika pendidikan dijalankan dengan visi yang jelas dan merata, akan lahir generasi yang cerdas, kritis, berintegritas, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Mereka tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga memperkokoh sendi-sendi demokrasi dan memperhalus kehidupan sosial masyarakat di masa yang akan datang.
Baca Juga: Kurikulum Pendidikan Indonesia Kembali Berubah, Siswa Dikhawatirkan Jadi “Kelinci Percobaan”
Stakeholder Pendidikan
Dalam ekosistem pendidikan nasional, peserta didik, guru dan pembuat kebijakan membentuk tiga pilar utama yang saling berkaitan dan menentukan arah kemajuan pendidikan nasional.
Peserta didik adalah pusat dari seluruh proses pendidikan. Mereka adalah subjek aktif yang utama. Tidak hanya menerima ilmu, tetapi juga membentuk karakter, sikap dan kompetensi yang akan menjadi modal sosial dan ekonomi bangsa di masa depan.
Di sisi lain, guru berperan sebagai fasilitator, pendidik, sekaligus inspirator bagi peserta didik.
Menurut Paulo Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas (2020), guru bukan sekadar pengajar, melainkan sosok yang membimbing, menanamkan nilai dan menghidupkan semangat belajar dalam diri peserta didik. Tanpa guru yang kompeten, berdedikasi dan adaptif, mustahil bagi peserta didik mampu mencapai potensi terbaiknya.
Sementara itu, pembuat kebijakan — baik di tingkat lokal maupun nasional — bertugas menciptakan kerangka kerja, regulasi dan dukungan sistematis yang memungkinkan proses pendidikan berjalan optimal.
Kebijakan pendidikan yang tepat akan memberikan ruang bagi inovasi pembelajaran, menjamin keadilan akses pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta melindungi hak-hak peserta didik.
Korelasi ketiga elemen ini bersifat dinamis dan saling menguatkan. Pembuat kebijakan perlu memahami kebutuhan riil guru dan peserta didik di lapangan agar kebijakan yang dilahirkan relevan dan aplikatif.
Guru perlu menerjemahkan kebijakan tersebut dalam praktik pembelajaran yang kreatif dan bermakna. Sementara peserta didik perlu diberi ruang untuk aktif, berkembang dan menjadi agen perubahan.
Tidak hanya itu, peran orang tua peserta didik juga sangat penting dalam pengembangan pendidikan nasional. Orang tua adalah pendidik pertama dan yang paling utama dalam kehidupan anak. Mereka menanamkan nilai-nilai dasar, membentuk karakter, serta mendukung proses belajar yang berlangsung di sekolah.
Keterlibatan aktif orang tua — baik melalui dukungan moral, perhatian terhadap perkembangan belajar anak, maupun kerja sama dengan pihak sekolah — akan memperkuat pencapaian pendidikan yang lebih holistik. Pendidikan sejati tidak hanya dibangun di ruang kelas, tetapi juga dibentuk dalam lingkungan keluarga.
Sinergi antara orang tua, guru, peserta didik, dan pembuat kebijakan menjadi fondasi kokoh untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.
Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan sebuah gerakan moral untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya — yang berkarakter, berdaya cipta dan berbudi pekerti luhur.
Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita merefleksikan kembali api semangat yang dinyalakan oleh Ki Hadjar Dewantara, sang bapak pendidikan nasional kita bahwa pendidikan harus memerdekakan jiwa, membentuk kemandirian dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sesama.(*)
*Penulis adalah Dosen Ilmu Sejarah, Universitas Jember.
Editor : Sidkin