BEBERAPA hari terakhir, warga Jember dipaksa kembali ke zaman antre. Bukan antre sembako, bukan antre bansos, tapi antre bensin. SPBU-SPBU penuh sejak subuh, jalanan sekitar pom bensin macet oleh kendaraan yang menunggu giliran, dan sebagian warga bahkan harus rela tidur di jok motor demi beberapa liter bensin.
Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mereka yang hendak bekerja atau sekolah, tapi juga membuat urusan logistik harian terganggu. Taksi daring berhenti beroperasi, warung-warung sulit belanja ke pasar, dan warga pelosok makin terisolasi.
Penyebab utamanya jelas: penutupan Jalur Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi dan Jember. Jalur ini bukan sekadar jalan, tapi nadi distribusi utama, termasuk suplai BBM. Ketika jalur itu ditutup karena perbaikan atau longsor, distribusi BBM ke Jember otomatis terganggu.
Namun, yang mencengangkan adalah bagaimana pemerintah daerah merespons, dengan menerbitkan surat edaran yang memperbolehkan anak sekolah belajar daring dan ASN bekerja dari rumah.
Bupati bilang ini solusi untuk mengurangi konsumsi BBM. Tapi, publik yang sehari-hari hidup dalam antrean dan ketidakpastian layak bertanya: ini solusi, atau justru pelampiasan?
Secara teknis, kebijakan work from home (WFH) dan sekolah daring bisa dipahami sebagai upaya darurat. Tapi secara substansi, ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan minimnya antisipasi atas krisis logistik.
Mengapa tidak ada buffer stock BBM untuk kondisi darurat seperti ini? Mengapa distribusi energi kita begitu bergantung pada satu jalur utama tanpa alternatif yang siap? Dan mengapa yang diminta beradaptasi selalu rakyat kecil, bukan sistem distribusi dan logistik itu sendiri?
Kita seperti terbiasa menyalahkan rakyat atas kekacauan struktural. Ketika listrik padam, yang diminta irit. Ketika air langka, disuruh mandi dua menit. Ketika bensin habis, anak-anak disuruh sekolah daring.
Ini pola pikir yang menggeser tanggung jawab negara ke pundak warga. Padahal, tugas pemerintah bukan sekadar merespons krisis, tapi mencegah krisis sejak awal.
Warga tidak punya kuasa atas jalur distribusi, atas depot BBM, atau atas koordinasi antar-instansi. Warga hanya ingin hidup wajar: berangkat kerja, antar anak sekolah, dan pulang dengan tenang.
Antrean panjang di SPBU bukan hanya soal bensin, tapi soal tata kelola. Mengapa stok bisa habis serempak di hampir semua SPBU? Di mana peran pengawasan agar tidak terjadi panic buying atau penimbunan?
Apa rencana jangka panjang jika jalur utama seperti Gumitir kembali ditutup sewaktu-waktu karena kondisi geografis yang rawan longsor? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan selembar surat edaran.
Ironisnya, kebijakan WFH dan sekolah daring pun tidak bisa dinikmati semua orang. Banyak siswa di pelosok belum punya akses internet stabil. Banyak pekerja informal tidak bisa bekerja dari rumah karena memang pekerjaannya tidak bisa dipindahkan ke layar Zoom.
Di sisi lain, sektor layanan publik tetap harus bekerja penuh. Jadi, kebijakan ini akhirnya hanya menguntungkan segelintir golongan, dan tidak menyelesaikan masalah pokok yaitu kelangkaan BBM.
Apa yang seharusnya dilakukan? Pertama, siapkan jalur distribusi alternatif sebelum krisis datang. Jember tidak bisa terus bergantung pada satu jalur distribusi dari timur.
Harus ada jalur dari utara atau selatan yang bisa diandalkan saat situasi genting. Kedua, pemerintah daerah harus punya cadangan BBM untuk kondisi darurat, minimal cukup untuk seminggu distribusi.
Ketiga, transparansi soal stok, jadwal pengiriman, dan SPBU mana yang tersedia harus dibuka ke publik agar tidak muncul kepanikan. Dan yang paling penting, bangun sistem logistik energi yang tangguh, bukan hanya kebijakan yang tambal sulam.
Kita tentu tidak menuntut semuanya berjalan mulus. Tapi kita berhak menuntut perencanaan yang cermat, komunikasi yang jujur, dan kebijakan yang berpihak. Karena krisis energi bukan sekadar masalah teknis, tapi ujian bagi kepemimpinan dan keberpihakan.
Jangan sampai, di tengah kelangkaan, rakyat hanya disuguhi solusi instan yang tidak menyentuh akar persoalan. Saat BBM langka, kita tidak butuh jargon, kita butuh sistem.
Saat antrean makin panjang, kita tidak perlu edaran WFH, tapi butuh kehadiran negara dalam wujud yang konkret. Karena rakyat tidak bisa hidup dari harapan, mereka butuh bensin, dan butuh jaminan bahwa hari esok tidak akan seburuk hari ini.*
*) Penulis adalah pengajar di Universitas Moch. Sroedji Jember, peneliti di Center for National Defense and Security Studies
Editor : Sidkin