Edufun Fact Ekonomi dan Bisnis Fashion Health Hukum dan Kriminal Info Loker Infotainment Jtizen Lifestyle Movie Musik News Opini Otomotif Pemerintahan Plesir & Kuliner Politik Puisi Seni & Budaya Suwar Suwir

Setelah Jember Krisis BBM, Opini Oleh: Maulana, Jurnalis Jawa Pos Radar Jember dan Pengurus AJI Jember

Dwi Siswanto • Selasa, 5 Agustus 2025 | 23:12 WIB

 

Maulana
Maulana

Benjamin Franklin, seorang wartawan yang jenius dan multitalenta asal USA pernah berkata: gagal merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan. Sebagaimana diketahui, krisis bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menyandera seluruh SPBU di Jember belum lama ini, 26-29 Juli 2025, benar-benar menjadi pukulan telak. Efek domino yang ditimbulkan cukup serius.

Mobilitas masyarakat terganggu, distribusi logistik tersendat, sektor usaha lumpuh. Kendatipun ada BBM, harganya meroket. Bahkan anak sekolah sampai pegawai pemerintahan juga kecipratan dampaknya. Mereka diminta belajar daring dan WFH (work from home).

Tentu tidak elok mencari kambing hitam atas terjadinya krisis. Ini murni gangguan distribusi.

Bukan kelangkaan atau pengurangan pasokan. Meski krisis ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi krisis ini bukan bencana akibat kehendak alam. Dengan kata lain, ini sebuah dampak dari kebijakan yang kurang matang.

Semua kekacauan itu menjadi indikasi bahwa krisis ini luput dari prediksi dan mitigasi. Begitu krisis terjadi, semua elemen pemerintahan seketika tersentak.

Mulai dari daerah, provinsi, pusat, kementerian, TNI, Polri, sampai para wakil rakyat di Senayan, langsung gercep dengan kewenangannya masing-masing. Pertamina sampai Hiswana Migas juga tak ketinggalan.

Pengerahan armada tambahan pengangkut BBM dari luar kota dan luar Jawa Timur, menjadi ikhtiar awal untuk bisa keluar dari krisis ini. Namun apakah seketika tertangani? Tentu belum.

Pengalihan distribusi BBM suatu daerah ternyata merembet ke daerah lain karena ada kekhawatiran suplai BBM di daerah penyalur mengalami defisit.

Selain itu, estimasi perjalanan armada sepertinya juga luput diantisipasi. Dari asumsi awal dapat ditempuh dengan waktu normal, ternyata membutuhkan waktu yang abnormal lantaran terjebak macet.

Mau tidak mau, suka tidak suka, distribusi harus terus digeber. Puluhan armada Pertamina pun mulai terlihat wara-wiri mengaspal di jalanan Jember. Perlahan mulai saat itu, sekitar 40 SPBU di Jember mulai punya napas baru.

Butuh waktu sekitar empat hari untuk Jember bisa keluar dari krisis. Terpantau pada Kamis 31 Juli sampai 1 Agustus 2025, mayoritas SPBU di Jember telah melayani pembelian BBM tanpa ada lagi antrean yang mengular.

Semua sepakat, empat hari, merupakan rentang waktu tercepat jika dibandingkan dengan krisis BBM serupa yang terjadi di Bengkulu, Mei 2025 lalu, yang butuh sekitar satu Minggu untuk normal atau pulih dari krisis.

Namun ini bukan soal siapa yang paling cepat dan siapa yang lambat.

Sebelum lebih jauh, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua elemen yang telah terlibat dan mendukung proses pemulihan dari krisis ini.

Meski terkesan terlambat, itu lebih baik daripada harus memakan waktu lebih lama untuk pemulihan.

Namun, pertanyaan besar belum sepenuhnya terjawab. Bagaimana mitigasi dan perencanaan awal, sebelum penutupan Gumitir diberlakukan mulai 24 Juli - 24 September 2025, atau selama 2 bulan lamanya.

Andai saat mitigasi dan perencanaan ini juga dilakukan lebih serius, seperti halnya keseriusan untuk pemulihan dari krisis, mungkin risiko penutupan Gumitir bisa diminimalisir.

Minimal, tidak perlu ada cerita masyarakat antre BBM berjam-jam, tidak perlu ada cerita anak-anak hingga emak-emak harus berjubel demi mendapat jatah BBM. Dan tidak perlu ada cek-cok hingga berujung baku hantam antar masyarakat yang mengantre BBM.

Namun semua telah berlalu. Jember sudah membuktikan bisa pulih dari krisis hanya dalam waktu empat hari. Bagi masyarakat, tidak usah pusing meratapi yang sudah berlalu, yang penting BBM aman.

Selesai. Tetapi bagi pemerintah, ini menjadi alarm keras. Khususnya pemerintah pusat yang berwenang menutup Gumitir. Sekali lagi, krisis ini bukan kehendak alam. Kegagalan mengantisipasi krisis merupakan indikasi lemahnya koordinasi antar elemen pemerintahan.

Sebelum Gumitir ditutup, Pemkab Jember melalui Gedung parlemen Tegalboto sempat bersuara, meminta agar pemerintah pusat mengkaji ulang penutupan Gumitir. Syukur-syukur ada uji coba alternatif distribusi. Namun hal itu sepertinya tidak digubris.

Apalagi, jalur Gumitir itu daerah rawan longsor. Meski jalanan Gumitir nantinya mulus, penutupan Gumitir episode selanjutnya masih sangat terbuka. Artinya, krisis-krisis kecil akibat tersendatnya akses distribusi, bisa kembali terjadi.

Seperti halnya saat situasi kejepit, kadang ide-ide muncul. Begitupula saat krisis BBM kemarin, ada akademisi hingga praktisi ikut bersuara, menyarankan agar Pertamina membuka alternatif distribusi BBM menggunakan kereta api. Cost distribusi jelas akan membengkak.

Pertamina harus merogoh kocek lebih dalam. Boncos jelas bukan pilihan yang tepat bagi bisnis anak BUMN ini. Kemudian, muncul selentingan mengaktifkan Depo Pertamina di Gebang Jember. Namun sepertinya jauh menjadi opsi karena lokasinya yang kini sudah padat di tengah permukiman.

Ada pula yang jauh lebih progresif yakni mendorong pemerintah agar memulai transisi energi, dari energi fosil menuju energi hijau (green energy) yang diklaim lebih ramah lingkungan dan dapat diperbaharui secara berkelanjutan.

Semua opsi alternatif itu mengemuka saat kondisi terjepit. Tidak tercover saat perencanaan dan mitigasi penutupan Gumitir. Tetapi sekarang bukan waktunya berandai-andai. Sekarang waktunya pemerintah mengevaluasi total. Kalam bijak mengatakan: pengalaman adalah guru terbaik.

Dari krisis BBM di Jember, ada pelajaran berharga bahwa keberadaan energi menjadi tumpuan perputaran perekonomian masyarakat. Krisis energi artinya perekonomian lumpuh.

Bahkan juga berdampak ke sektor stategis lainnya. Harapan 2,6 juta penduduk di kota ini tentu sama, krisis kemarin menjadi pertama sekaligus yang terakhir.

Akhir kata, pemerintah harus merasa "tertampar" atas krisis ini. Bahwa mitigasi dan perencanaan matang mutlak dibutuhkan sebelum menghadapi masalah yang jelas-jelas di depan mata (Penutupan Gumitir).

Dalih boleh disampaikan bahwa telah ada kajian dan perencanaan. Namun fakta kekacauan distribusi tidak bisa terbantahkan.

Kompak menghadapi masalah memang penting. Namun kompak melakukan mitigasi setiap masalah jauh lebih penting. Benjamin Franklin, seorang wartawan yang jenius dan multitalenta asal USA pernah berkata: gagal merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan.

*Penulis adalah jurnalis Jawa Pos Radar Jember, Pengurus AJI Jember Divisi SDM, Data, dan Informasi.

Editor : Dwi Siswanto
#jember #Benjamin Franklin #Jawa Pos Radar Jember #krisis bbm #AJI Jember #spbu