ENTAH sejak kapan Republik ini bertransformasi dari negara hukum menjadi negeri dongeng. Yang jelas, ketika bendera bajak laut One Piece mulai dikibarkan di atap sekolah, tiang rumah warga, sampai pojok lapangan upacara, kita tidak sedang bercanda.
Ini realitas, sekaligus sinyal kuat bahwa rakyat sudah mulai bosan dengan narasi " Indonesia Emas " tapi hidup tetap tembaga, bahkan besi tua.
Mari kita bahas perlahan. Ketika seorang anak SMA memasang bendera tengkorak di puncak gedung sekolahnya, apakah itu bentuk ketidaktahuan? Mungkin.
Tapi lebih dari itu, ia sedang menyampaikan pesan: kami lebih percaya Luffy daripada lembaga-lembaga negara yang katanya wakil rakyat, tapi kerjaannya malah wakili diri sendiri.
Sementara anak-anak muda belajar tentang keadilan, kesetiaan, dan keberanian dari kru Bajak Laut Topi Jerami, kita justru digempur tontonan absurd dari DPR, aparat, elite, dan buzzer-buzzer.
Bendera One Piece bukan sekadar kain hitam bergambar tengkorak. Ia adalah simbol. Dan, ketika simbol itu dikibarkan dengan penuh bangga oleh anak-anak bangsa, jangan buru-buru bilang mereka tidak nasionalis.
Jangan buru-buru menuduh mereka tidak hormat pada Merah Putih. Justru lewat bendera itulah mereka sedang berteriak.
Sebuah teriakan tanpa suara yang nyaringnya mampu menampar kesadaran: “Kami muak!”
Mereka lelah disuruh upacara tiap Senin, menghafal Pancasila dan UUD 1945, tapi setiap kali buka berita, yang muncul cuma korupsi, kolusi, nepotisme, dan akrobat politik.
Mereka muak disuruh patuh aturan, sementara pejabat yang harusnya jadi contoh justru jadi headline karena skandal dan proyek fiktif.
Baca Juga: Geliat Statistik di Desa Sidomulyo: Menuju Surganya Kopi Robusta di Dunia , Opini Oleh: Rizqi Elviah
Sementara kurikulum gonta-ganti seperti gaya hidup selebritas, sekolah tetap kekurangan guru, fasilitas rusak, dan siswa stres karena beban yang tak seimbang.
Jadi, jangan heran kalau anak-anak muda ini lebih memilih bajak laut sebagai panutan. Setidaknya Luffy punya prinsip, meskipun dia kriminal di mata Pemerintah Dunia.
Setidaknya bajak laut One Piece tahu bedanya kawan dan lawan.
Tidak seperti kita yang sering dibingungkan siapa sebenarnya yang berpihak pada rakyat dan siapa yang berpura-pura.
Dan lucunya, alih-alih memahami ini sebagai kritik sosial, banyak orang dewasa langsung menyebut tindakan ini sebagai ancaman terhadap nasionalisme.
Padahal, yang mengancam nasionalisme itu bukan bendera fiksi, tapi realitas yang semakin absurd.
Bagaimana tidak? Kita hidup di negara di mana wakil rakyat bisa tidur saat rapat paripurna, sementara rakyat disuruh melek pajak. Kita hidup di tanah di mana nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan bahan pidato, tapi tidak masuk ke hati.
Pengibaran bendera One Piece menjadi simbol ironis dari betapa jauhnya harapan rakyat terhadap negaranya sendiri. Ini seperti berkata, “Kalau pemimpin negeri ini tidak mampu memberi harapan, maka izinkan kami menggantungkan harapan pada fiksi.” Tragis, tapi nyata.
Mari kita jujur. Hari ini, kata "negara" makin kabur maknanya. Ia hadir ketika rakyat salah, tapi lenyap ketika pejabat korup.
Ia galak pada yang lemah, tapi lembek pada yang kuat. Maka jangan salahkan kalau anak-anak muda lebih memilih Nika si Dewa Matahari daripada tokoh-tokoh dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan.
Lalu ada yang bilang, “Ini karena anak-anak terlalu banyak nonton anime.” Serius? Jadi solusinya sensor anime? Blokir internet? Atau lebih ekstrem, sweeping bendera bajak laut dari sekolah ke sekolah? Kalau itu yang dilakukan, maka kita sedang mengubur kemerdekaan berpikir.
Padahal, kalau negara mau jujur, anime bukan penyebab masalah—ia hanya cermin.
Cermin dari betapa rakyat Indonesia sudah kehabisan tokoh nyata yang bisa diteladani. Cermin dari betapa sulitnya menemukan pemimpin yang tak cuma bicara, tapi juga benar-benar memimpin.
Maka wajar, ketika tokoh fiksi seperti Luffy, Naruto, atau bahkan Eren dari Attack on Titan, lebih hidup dan inspiratif dibanding para elite yang hanya muncul saat pemilu.
Dan ironisnya, negeri ini begitu cepat mengadili simbol, tapi lambat menangani substansi. Kita buru-buru mengecam anak SMA yang kibarkan bendera bajak laut, tapi diam saat pejabat memamerkan kekayaan tak wajar di medsos.
Kita cepat marah kalau ada siswa salah hormat, tapi pura-pura tuli saat rakyat miskin diusir dari tanah mereka sendiri atas nama investasi.
Lalu di mana letak masalah sebenarnya?
Masalahnya ada pada krisis keteladanan, kehampaan arah, dan defisit kepercayaan. Bendera One Piece bukan masalah. Ia hanya gejala.
Seperti demam yang muncul saat tubuh diserang virus. Jika kita hanya mengobati demamnya tanpa membunuh virusnya, maka gejala itu akan terus muncul dengan bentuk lain.
Jadi, para pejabat, guru, orang tua, dan siapa pun yang masih waras—berhentilah panik terhadap simbol. Mulailah panik terhadap kenyataan.
Paniklah ketika siswa tidak percaya guru. Paniklah ketika rakyat tidak percaya pemerintah. Paniklah ketika anak-anak lebih hafal nama-nama kru bajak laut daripada nama-nama menteri. Karena itulah krisis sesungguhnya.
Lantas, solusi apa yang bisa ditawarkan?
Bukan pelarangan. Bukan pemblokiran. Tapi pendekatan. Ajarkan nilai-nilai yang sama dengan yang mereka kagumi dari tokoh fiksi—tapi lewat tokoh nyata.
Tunjukkan bahwa di dunia ini masih ada pemimpin yang jujur, guru yang ikhlas, pejabat yang melayani, bukan dilayani.
Biarkan anak-anak mencintai anime, tapi jangan biarkan mereka kehilangan cinta pada negeri ini.
Karena nasionalisme bukan tentang siapa yang kamu hormati, tapi tentang siapa yang kamu perjuangkan.
Dan jika negara ini ingin diperjuangkan oleh generasi muda, maka berikan mereka alasan yang masuk akal untuk bertahan, bukan sekadar simbol yang kosong makna.
Akhirnya, jika hari ini negeri ini terlihat seperti kapal yang kehilangan nakhoda, jangan heran jika rakyat mencari Luffy-nya sendiri.
Karena dalam dunia di mana keadilan bisa dibeli dan kebenaran bisa dipelintir, mungkin hanya tokoh fiksi yang bisa diandalkan untuk menjaga idealisme tetap hidup.
*) Penulis adalah Guru SMAN 1 Kencong.
Editor : Dwi Siswanto