AKHIR tahun 2024 lalu, publik dikejutkan oleh kabar meninggalnya seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Ia diduga mengakhiri hidup nya di lingkungan kampus.
Peristiwa itu bukan hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga pertanyaan besar: apakah kampus kita sudah cukup ramah terhadap kesehatan mental mahasiswa?
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bunuh diri merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di kelompok usia 15–29 tahun.
Di Indonesia, laporan Kementerian Kesehatan memperlihatkan kecenderungan peningkatan kasus serupa pada generasi muda dalam lima tahun terakhir.
Angka ini tentu bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari kondisi sosial yang mendesak untuk ditangani.
Faktor pemicu krisis mental di kalangan mahasiswa sangat kompleks. Tekanan akademik yang tinggi, tuntutan untuk berprestasi, serta biaya pendidikan yang semakin mahal, menambah beban.
Tak sedikit mahasiswa yang harus bekerja sambil kuliah demi menopang kebutuhan hidup. Kondisi tersebut membuat kelelahan fisik dan psikis menjadi tak terhindarkan.
Pandemi COVID-19 yang baru saja berlalu pun meninggalkan dampak panjang: keterbatasan interaksi sosial, menurunnya kualitas hubungan antarindividu, serta meningkatnya rasa kesepian.
Dari sisi sosial-budaya, kita masih hidup dalam masyarakat yang memandang masalah mental sebagai kelemahan pribadi.
Mahasiswa yang berani mencari bantuan kerap dicap “tidak kuat” atau “kurang bersyukur”.
Budaya “tahan banting” memang membentuk pribadi tangguh, tetapi juga membuat banyak orang memilih diam daripada dianggap lemah. A
kibatnya, gejala awal gangguan mental sering luput terdeteksi, bahkan oleh orang terdekat.
Di sekitar kita, tidak jarang ada mahasiswa yang perlahan menjauh dari lingkaran sosialnya. Mereka menjadi lebih pendiam, sering absen, atau terlihat kelelahan.
Tanda-tanda seperti ini kerap dianggap sepele, padahal bisa jadi merupakan sinyal bahwa mereka sedang membutuhkan pertolongan.
Sayangnya, masih banyak dari kita yang belum terbiasa merespon hal tersebut dengan empati, melainkan dengan cibiran atau penilaian negatif.
Pencegahan bunuh diri jelas tidak bisa hanya dibebankan pada individu.
Perguruan tinggi perlu berperan aktif dengan menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, gratis, dan bebas stigma.
Konselor bukan sekadar “pemadam kebakaran” saat kasus terjadi, melainkan mitra jangka panjang dalam membangun kesehatan mental mahasiswa.
Program literasi kesehatan mental juga bisa dimasukkan dalam orientasi mahasiswa baru, agar sejak awal mereka memahami bahwa meminta bantuan bukanlah kelemahan.
Selain kampus, media massa pun memiliki tanggung jawab.
Pemberitaan mengenai kasus bunuh diri seharusnya berfokus pada edukasi dan pencegahan, bukan detail sensasional yang berisiko menimbulkan imitasi.
Media dapat berperan sebagai ruang literasi publik, mengajak masyarakat untuk lebih peduli, serta membuka ruang diskusi tentang solusi kolektif.
Kasus yang terjadi di akhir tahun lalu seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap mahasiswa adalah manusia dengan mimpi, rasa lelah, dan luka yang kadang tak terlihat.
Baca Juga: Dikabarkan Wafat, Hakim Frank Caprio Sempat Kibarkan Bendera Merah Putih untuk Indonesia
Kita, baik dosen, keluarga, teman, maupun masyarakat luas, memiliki peran penting dalam menciptakan ruang aman.
Mungkin kita tidak bisa menghapus semua luka, tetapi kita bisa menjadi alasan seseorang untuk tetap bertahan.
Kesehatan mental bukanlah urusan pribadi semata, melainkan isu sosial yang membutuhkan perhatian serius.
Menjadi “tahan banting” tidak harus berarti menanggung semua beban sendirian.
Justru dengan saling peduli, mendengar, dan mendampingi, kita bisa memastikan bahwa kampus bukan hanya ruang belajar, tetapi juga tempat bertumbuh sebagai manusia seutuhnya.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Airlangga
Editor : Dwi Siswanto