SEJARAH Indonesia punya satu luka yang tak terlupakan: 1998.
Sebuah tahun ketika krisis ekonomi menjelma menjadi krisis politik, lalu pecah menjadi kerusuhan sosial yang membakar kota, merobek persaudaraan, dan meninggalkan trauma panjang.
Kita tahu betul siapa yang paling menderita: rakyat kecil. Mereka yang tak pernah ikut rebutan kekuasaan, tetapi selalu jadi korban ketika elite bertikai.
Kini, dua puluh lebih tahun berselang, kita lagi-lagi berada di pusaran krisis yang nyaris sama.
Jalanan dipenuhi demonstrasi, media sosial riuh dengan kemarahan, dan pemerintah kembali jadi sasaran ketidakpercayaan.
Situasi ini mengingatkan kita pada masa lalu.
Pertanyaannya sederhana: apakah kita akan mengulang luka lama, atau belajar dari pengalaman pahit itu?
Luka 1998 mengajarkan satu hal penting: provokasi dan polarisasi adalah bahan bakar kehancuran.
Isu SARA, fitnah, dan hoax kala itu menjalar seperti api liar.
Hasilnya? Bukan keadilan yang lahir, melainkan kekacauan berkepanjangan.
Saat ini, pola yang sama mulai muncul diawali dari dunia digital dan diwujudkan dalam dunia nyata.
Baca Juga: Kecanduan HP Harus Dikurangi Secara Bertahap. Kenalkan Kehidupan Nyata yang Asyik dan Menarik
Bedanya, media sosial membuat api jauh lebih panas dan menyebar jauh lebih cepat.
Jika warga negara tidak waspada, sejarah bisa berulang dalam versi yang lebih brutal.
Kita juga belajar, demokrasi tanpa kedewasaan hanya menghasilkan kekacauan.
Tahun 1998 memang melahirkan reformasi di segala dimensi, tetapi juga meninggalkan banyak agenda yang tak tuntas.
Oleh karena itu, seyogianya warga negara lebih cerdas: kritik boleh keras, tetapi jangan kehilangan arah.
Melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat harus, tapi jangan hancurkan negara.
Tugas warga negara saat krisis politik bukan sekadar marah. Melainkan menjaga akal sehat.
Kita boleh berdiri di barisan kritik, tetapi jangan jadi pion provokator.
Kita boleh menolak kebijakan yang tidak adil, tetapi jangan menjadikan sesama rakyat sebagai musuh.
Karena pada akhirnya, mereka yang duduk di kursi kekuasaan bisa berganti.
Tapi, kita tetap harus hidup bersama sebagai bangsa sampai kapan pun.
Luka lama 1998 seharusnya tidak hanya menjadi trauma, tetapi juga guru besar bagi bangsa ini.
Ingin rasanya melihat anak bangsa yang kritis terhadap pemerintah tapi tidak kehilangan etika.
Menjaga solidaritas tanpa terjebak isu SARA, menjunjung demokrasi tetapi tetap santun dalam beraksi, konsisten menuntut keadilan tanpa mantra sumpah serapah
Sejarah 1998 adalah luka, tapi sekaligus guru.
Dan guru itu sedang bertanya kepada kita hari ini: mau jadi bangsa yang belajar, atau bangsa yang jatuh di lubang yang sama?
*) Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UIJ
Editor : Dwi Siswanto