MUNIR adalah nama yang setiap kali disebut memantik rasa getir dan harapan. Namanya berarti “cahaya.” Dan memang, hidupnya adalah cahaya bagi banyak orang yang tertindas. Namun cahaya itu dipadamkan dengan cara paling keji racun arsenik di sebuah pesawat, 7 September 2004.
Munir telah tiada secara jasad, tetapi jejaknya tidak pernah hilang. Ia membela buruh, petani, mahasiswa, korban penculikan, korban kekerasan militer, hingga mereka yang tak pernah punya ruang bicara.
Munir memperlihatkan kepada kita bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk mengatasinya. Ia pernah berkata takut itu manusiawi, tetapi diam adalah pilihan yang mematikan.
Banyak orang mengenang Munir hanya sebagai aktivis HAM. Tapi sisi lain yang jarang disorot adalah keyakinan spiritualnya. Ia menolak memisahkan iman dari keberpihakan.
“Ketika saya berani salat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin.” Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi maknanya radikal.
Ia mengajarkan bahwa salat bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan sikap moral. Seperti Nabi Muhammad yang lahir di tengah masyarakat jahiliah lalu menegakkan keadilan sosial, Munir melihat iman sejati adalah keberanian untuk melawan sistem yang menindas. Ibadah tanpa keberpihakan, baginya, hanya ritual kosong.
Di sinilah benang merah antara Munir dan bulan Maulid. Nabi Muhammad lahir bukan sekadar untuk dikenang, melainkan untuk menjadi teladan perlawanan terhadap ketidakadilan. Maulid adalah momen kita diingatkan iman sejati tak bisa dipisahkan dari keberanian sosial.
Dua dekade sejak Munir dibunuh, apakah negeri ini berubah? Banyak yang menjawab dengan gelengan kepala.
Buruh masih hidup dengan upah murah, sebagian bahkan di bawah standar hidup layak.
Perempuan buruh masih mengalami diskriminasi ganda. Petani masih kehilangan tanah demi proyek-proyek besar. Aktivis lingkungan yang menolak tambang justru dikriminalisasi.
Di Papua, suara senapan sering lebih keras daripada suara rakyat. Di kampus, mahasiswa yang kritis dipaksa diam. Media sosial yang semestinya menjadi ruang kebebasan, malah jadi alat baru represi lewat pasal karet.
Ironisnya, kasus pembunuhan Munir sendiri simbol keberanian melawan impunitas belum juga tuntas.
Pelaku lapangan dijatuhi hukuman, tapi aktor intelektual yang merancang pembunuhan tetap bebas. Luka itu dibiarkan menganga, seakan negara ingin kita terbiasa hidup dengan ketidakadilan.
Munir bukan malaikat. Ia seorang manusia dengan segala sisi rapuh. Ia ayah yang kadang khawatir tak punya cukup waktu untuk keluarga.
Ia aktivis yang pernah membuat pilihan politik tak populer. Tapi justru karena sisi manusianya, ia semakin relevan.
Kita tak sedang bicara tentang pahlawan tanpa cacat. Kita bicara tentang manusia biasa yang memilih jalan sulit jalan berpihak. Dan di situlah letak keberanian sejati.
Ia tak hidup di menara gading. Ia tidur di rumah buruh, makan bersama mereka, mendengar keluh kesah mereka. Ia turun langsung ke kampung, ke hutan, ke jalanan. Bagi Munir, membela kemanusiaan bukan pekerjaan kantor; ia adalah panggilan hidup.
Maulid, Pelajaran Keberanian
Bulan Maulid sering kita rayakan dengan gema salawat dan tablig akbar. Tapi, jika hanya berhenti di situ, kita kehilangan inti pesan Nabi.
Rasulullah SAW melawan struktur Quraisy yang kaya, kuat, dan zalim. Beliau menegakkan keberanian moral, meskipun risikonya besar.
Munir, dalam skala zaman kita, berjalan di jalan yang sama. Ia melawan militer yang menindas, aparat yang menyiksa, penguasa yang menyembunyikan kebenaran. Dan sebagaimana Nabi difitnah dan diusir, Munir pun difitnah, diintimidasi, hingga akhirnya dibunuh.
Peringatan Maulid seharusnya menjadi momentum menyalakan kembali keberanian itu. Salawat tanpa keberanian hanyalah lantunan kosong. Munir mengajarkan bahwa keberanian bukan pilihan eksklusif, tapi kewajiban iman.
Munir telah pergi, tapi nyalanya tidak padam. Cahaya itu justru berpindah pada kita semua. Tugas kita bukan sekadar mengenang, tapi melahirkan Munir-Munir baru.
Munir-Munir baru adalah mahasiswa yang kritis di kampus, meski diintimidasi. Adalah buruh yang menuntut haknya, meski diancam. Adalah jurnalis yang tetap menulis kebenaran, meski dibungkam UU. Adalah ulama yang menolak menjual ayat untuk menghalalkan tirani.
Demokrasi tidak tumbuh dari ingatan semata, tapi dari keberanian. Jika kita diam, kita sedang membiarkan demokrasi mati.
Kita sering mendengar jargon “negara tidak boleh kalah dari hukum.” Namun dalam kasus Munir, justru hukum yang dikalahkan oleh negara.
Pelaku lapangan memang dijatuhi hukuman, tapi otak di balik konspirasi tetap bebas. Inilah wajah impunitas kejahatan yang dibiarkan, kebenaran yang dikaburkan, dan rakyat yang dipaksa terbiasa dengan luka.
Padahal, Munir selalu menegaskan bahwa membiarkan impunitas sama saja dengan merestui kekejaman berikutnya.
Jika pelaku pelanggaran HAM tidak pernah benar-benar diadili, maka pesan yang dikirim negara sangat jelas keadilan bisa ditunda, bahkan dibeli. Bukankah ini bentuk jahiliah modern, di mana hukum hanya tajam bagi yang lemah, tapi tumpul bagi yang berkuasa?
Di sinilah Maulid memberi kita kaca benggala. Nabi Muhammad datang membawa misi pembebasan, bukan kompromi dengan tirani. Beliau menolak tunduk pada elit Quraisy meskipun diiming-imingi kekayaan dan kekuasaan.
Teladan ini mestinya menggugah nurani kita bagaimana mungkin kita bersalawat tanpa keberanian, sementara kezaliman di depan mata terus merajalela?
Munir sering berkata bahwa ingatan adalah senjata. Ingatan membuat rakyat menolak melupakan luka, sekaligus menolak berdamai dengan ketidakadilan. Tapi ingatan tanpa tindakan akan menjelma jadi nostalgia kosong.
Oleh karena itu, merawat ingatan Munir harus berarti melanjutkan perjuangannya. Membela buruh yang terjepit upah murah. Membela petani yang tanahnya dirampas.
Membela mahasiswa yang dibungkam di kampus. Membela jurnalis yang dituntut hanya karena menulis kebenaran.
Kita tidak bisa terus menyerahkan masa depan demokrasi pada penguasa. Sejarah menunjukkan, penguasa cenderung melindungi dirinya sendiri.
Maka, demokrasi hanya bisa bertahan jika rakyat berani menjaga dan menagih janji keadilan.
*) Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang dan Alumnus PP Darurrahman, Pangarangan, Sumenep, alumnus PP Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.
Editor : Sidkin