TAYANGAN Xpose Uncensored memperlihatkan bagaimana media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun konstruksi kebenaran. Dalam kerangka teori kekuasaan-pengetahuan Michel Foucault, setiap produksi pengetahuan selalu terkait relasi kuasa yang menentukan siapa yang boleh berbicara dan versi kebenaran mana yang diakui publik. Melalui framing yang menampilkan kiai menerima amplop, Trans7 menempatkan diri sebagai otoritas epistemik yang mendefinisikan realitas pesantren, seolah-olah sumber kekayaan kiai berasal dari pemberian santri.
Melalui framing yang menampilkan kiai menerima amplop, Trans7 menempatkan diri sebagai otoritas epistemik yang mendefinisikan realitas pesantren. Dari perspektif Foucault, praktik semacam ini mencerminkan kekerasan epistemik: upaya menundukkan cara pandang pesantren di bawah logika modernisme dan sensasionalisme media. Relasi kiai-santri yang sarat makna spiritual dan moral direduksi menjadi relasi ekonomi yang dangkal.
Kekuasaan, dalam pandangan Foucault, bersifat produktif, bukan sekadar menindas. Ia menciptakan wacana dan persepsi. Dalam kasus ini, Trans7 memproduksi citra pesantren sebagai ruang tertutup dan kiai sebagai figur yang layak dicurigai. Publik diarahkan untuk mempercayai konstruksi tersebut sebagai kebenaran obyektif. Padahal, ini adalah dominasi wacana, ketika media menggunakan otoritasnya untuk mengendalikan makna dan menyingkirkan pengetahuan lokal pesantren.
Oleh karena itu, kritik terhadap tayangan tersebut harus melampaui sekadar persoalan etika jurnalistik. Ini adalah persoalan epistemologis: siapa yang berhak mendefinisikan kebenaran tentang pesantren? Dalam logika Foucault, pesantren berhak berbicara atas dirinya sendiri sebagai subjek pengetahuan. Ketika media mengabaikan suara itu, terjadi penghapusan hak epistemik pesantren dan penguatan dominasi narasi media atas realitas keagamaan.
Spiritualitas di Balik Amplop Santri
Dalam tradisi pesantren, ta’zim dan tabarruk menjadi fondasi utama hubungan antara santri dan kiai. Ta’zim dapat dipahami sebagai penghormatan lahir dan batin kepada guru, bukan karena status atau harta, tetapi karena peran spiritual dan intelektualnya sebagai pewaris ilmu dan akhlak Nabi. Santri percaya ilmu tidak akan membawa keberkahan tanpa adab dan penghormatan kepada pemberinya. Segala bentuk sikap hormat—dari tutur kata, perilaku, hingga pemberian kepada kiai—merupakan wujud nyata nilai ta’zim.
Sementara itu, tabarruk berarti mengharap keberkahan dari orang saleh. Pemberian uang atau amplop kepada kiai bukanlah transaksi ekonomi, melainkan ekspresi spiritual dan rasa hormat santri. Amplop dimaknai sebagai ungkapan syukur atas ilmu dan do’a yang diterima, sekaligus harapan agar keberkahan ilmu dan rezeki kiai turut mengalir kepada si pemberi. Dengan demikian, pemberian ini bersifat simbolik dan spiritual, jauh dari tafsir materialistik yang kerap muncul di media.
Penting untuk dicatat bahwa dalam skala yang masif, selalu ada potensi penyimpangan interpretasi oleh oknum tertentu. Namun, logika dasarnya tetaplah spiritual, bukan material. Tayangan media justru mengabaikan logika dasar ini dan langsung menyimpulkannya sebagai penyimpangan.
Di pesantren, pemberian amplop juga memperkuat ikatan emosional antara santri dan kiai. Tradisi ini menjadi bagian dari budaya silaturahim dan ukhuwah, menumbuhkan kehidupan pesantren yang harmonis. Banyak santri datang dari berbagai daerah membawa makanan, hasil panen, atau uang sebagai bentuk bakti, bukan kewajiban. Di sinilah ta’zim dan tabarruk terejawantah menjadi etika timbal balik antara guru dan murid—relasi yang dibangun atas dasar penghormatan, keikhlasan, dan nilai spiritual, bukan logika ekonomi.
Baca Juga: Kronologi Mahasiswi di Balung Jember Jadi Korban Dugaan Kekerasan Seksual, Pelaku Kabur!
Strategi Membangun Liputan Berimbang
Untuk menghindari kesalahpahaman seperti yang muncul dalam tayangan Xpose Uncensored, media massa perlu membangun mekanisme peliputan yang sensitif terhadap konteks budaya dan spiritual pesantren. Jurnalis sebaiknya memahami tradisi ta’zim dan tabarruk, serta makna simbolik pemberian amplop, sebelum menyusun narasi yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Pelatihan etnografi jurnalistik dan kolaborasi dengan narasumber internal pesantren dapat menjadi langkah awal untuk menghasilkan liputan yang lebih berimbang dan akurat.
Selain itu, pesantren perlu aktif menyuarakan perspektifnya kepada publik. Pemanfaatan media digital, portal berita internal, atau forum diskusi yang melibatkan santri dan kiai memungkinkan pesantren menampilkan realitasnya secara utuh. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hak epistemik pesantren, tetapi juga membangun literasi publik agar masyarakat memahami pesantren sebagai ruang pendidikan dan spiritual, bukan sekadar institusi ekonomi.
Pihak regulator dan asosiasi media memegang peran penting dalam menegakkan standar etika jurnalistik, termasuk kewajiban konfirmasi kepada narasumber yang memahami konteks kultural dan keagamaan. Dengan pedoman yang jelas, tayangan investigatif tetap bisa kritis tanpa mereduksi nilai moral dan spiritual yang melekat pada komunitas yang diliput.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra pesantren, tetapi masa depan dialog antarperadaban. Media massa ditantang menjadi jembatan pemahaman yang menghormati kearifan lokal. Dengan kesadaran media, penguatan hak berbicara pesantren, dan regulasi yang mendukung, jurnalisme dan tradisi keagamaan dapat berjalan harmonis, menjaga integritas informasi sekaligus menghormati kearifan lokal
Penulis adalah Santri dan Dosen Filsafat Universitas Nurul Jadid
Editor : Dwi Siswanto