SDN Supiturang 02, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang tinggal kenangan. Sekolah ini luluh lantak hanya menyisakan pondasi bangunan pasca dihantam Erupsi Gunung Semeru, Kamis (20/11/2025). Pada Erupsi serupa tahun 2021, SDN Supiturang mengalami rusak berat. Hal ini mengakibatkan para siswa mengungsi di tempat yang lebih aman (Jawa Pos, 22/11/2025).
Pendidikan adalah hak asasi setiap anak, bahkan di tengah krisis dan bencana. Namun, realitas pasca-bencana sering kali menghadirkan tantangan luar biasa, mulai dari hilangnya infrastruktur fisik hingga trauma psikologis yang mendalam pada siswa dan guru. Bukan hanya itu, keberlangsungan pendidikan pasca bencana bagi penyintas bencana menjadi hal ancaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Tragedi dan dampak dari bencana alam ini ini membuka pemikiran akan urgensi penerapan inklusi dan diskresi dalam layanan pendidikan bagi para penyintas bencana. Dalam konteks ini, inklusi tidak hanya berarti menerima semua siswa tanpa diskriminasi, tetapi memastikan mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan, di mana pun mereka berada, termasuk di tenda-tenda pengungsian.
Berbagai langkah perlu segera dilakukan untuk menekan dampak bencana bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar dalam hal inklusi. Langkah-langkah tersebut adalah yaitu : Pertama,
penyediaan ruang belajar sementara yang aman dan fungsional.
Pascaerupsi Semeru yang menghancurkan lembaga pendidikan, pendirian sekolah darurat sering kali menjadi solusi instan. Namun, ruang ini harus dirancang agar kondusif untuk belajar, dengan dukungan fasilitas dasar seperti penerangan yang memadai, sanitasi, dan alat tulis.
Hal ini memerlukan koordinasi cepat antara pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, dan relawan pendidikan untuk memetakan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, memastikan tidak ada hambatan fisik yang menghalangi partisipasi anak.
Kedua, dukungan psikososial menjadi komponen penting. Banyak siswa dan guru mengalami kecemasan, ketakutan, dan stres pasca-trauma. Program pemulihan yang terintegrasi, seperti konseling atau aktivitas bermain yang terapeutik, perlu diarusutamakan dalam kurikulum darurat.
Ketiga. Metode pembelajaran yang adaptif, yang mengedepankan empati dan kesabaran, akan membantu memulihkan rasa aman siswa, sehingga mereka secara bertahap siap kembali fokus pada materi pelajaran formal. Inklusi sejati berarti mengakui dan menangani kebutuhan emosional ini sebagai bagian integral dari proses pendidikan.
Keempat. Kemitraan multi-pihak yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal sangat vital, baik dalam penyediaan infrastruktur baru yang lebih tahan bencana maupun dalam memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Dengan pendekatan holistik ini, maka akan dapat menjamin bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama, memungkinkan anak-anak penyintas bencana Semeru untuk kembali merajut asa di tengah realitas geografis yang penuh tantangan.
Sementara urgensi diskresi pendidikan bagi penyintas bencana bisa terimplementasikan pada: Pertama, kebutuhan akan fleksibilitas kebijakan untuk merespons situasi darurat yang kacau secara efektif. Ketika bencana terjadi, infrastruktur hancur dan kondisi psikologis siswa tidak memungkinkan penerapan kurikulum standar.
Kedua, memberikan wewenang kepada otoritas lokal, seperti Dinas Pendidikan setempat, untuk sementara waktu mengesampingkan aturan kaku dan menerapkan solusi adaptif, seperti sekolah darurat, penyesuaian materi ajar, atau metode penilaian yang tidak konvensional.
Ketiga, penyesuaian kurikulum yang realistis memaksakan target kurikulum nasional yang padat saat siswa dan guru berada di tenda pengungsian, berjuang dengan ketidakpastian hidup.
Keempat, memberikan ruang kepada pemerintah daerah, melalui musyawarah dengan pemangku kepentingan pendidikan setempat, untuk memprioritaskan materi esensial, seperti literasi, numerasi, dan yang terpenting, pendidikan mitigasi bencana lokal.
Fokus pada keterampilan hidup (life skills) dan pemulihan psikologis menjadi lebih relevan daripada mengejar target akademik standar, memastikan relevansi pendidikan dengan realitas yang dihadapi penyintas.
Kelima metode penilaian dan evaluasi. Ujian nasional atau formatif yang kaku menjadi tidak adil bagi siswa yang kehilangan buku pelajaran, seragam, atau bahkan anggota keluarga.
Pihak berwenang dapat menggunakan diskresi untuk menunda ujian, menggantinya dengan penilaian berbasis portofolio, atau memberikan kelonggaran dalam kriteria kelulusan.
Kebijakan ini menunjukkan empati sistem pendidikan terhadap kondisi luar biasa yang dialami siswa, menjaga motivasi mereka untuk terus belajar tanpa merasa tertekan oleh standar yang tidak mungkin dicapai dalam situasi darurat.
Keenam dalam manajemen sumber daya manusia. Pasca bencana, banyak guru yang mungkin menjadi korban atau harus mengungsi, menyebabkan kekurangan tenaga pengajar. Diskresi memungkinkan rekrutmen cepat guru honorer, relawan pendidikan, atau bahkan pemindahan sementara guru dari daerah yang tidak terdampak untuk mengisi kekosongan.
Proses birokrasi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan dapat dipersingkat melalui kebijakan darurat ini, memastikan kehadiran guru yang konsisten di ruang kelas darurat.
Inklusi dan diskresi pendidikan bukan sekadar respons kemanusiaan sesaat, melainkan investasi strategis untuk membangun ketahanan masyarakat di daerah rawan bencana secara jangka panjang.
Tragedi berulang di lereng Semeru dan di daerah lain sejatinya membuka pemikiran tentang "sekolah aman bencana". Tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki sistem operasional yang tangguh dan fleksibel.
Pengalaman dari erupsi 2021 dan 2025 harus menjadi momentum untuk mentransformasi kebijakan pendidikan darurat, menjadikannya lebih responsif, empatik, dan berkelanjutan bukan hanya di tingkat lokal namun dalam wilayah yamg lebih luas.*
* Penulis adalah Dosen ITB Widya Gama Lumajang dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kampus Mengajar Angkatan 03 tahun 2021 di SDN 02 Supit Urang, Pronijwo, Lumajang.
Editor : Sidkin