SEDERETAN kiamat buatan manusia akhir-akhir ini mengguncang beberapa daerah kota sampai pelosok desa yang ada di Indonesia. Mulai dari erupsi Gunung Semeru yang memang asli bagian dari kiamat sugra, hingga banjir yang memakan banyak nyawa di Sumatra yang salah satu faktor penyebabnya manusia yang tamak akan dunia.
Deretan peristiwa ini seolah menjadi alarm keras bahwa kondisi alam kita sedang tidak baik-baik saja. Namun ironisnya, tokoh publik ataupun tokoh pemerintahan sering kali beralibi untuk menutupi dosa besarnya dan hanya melihatnya sebagai takdir atau sekadar fenomena alam yang datang tiba-tiba, tanpa menengok lebih dalam akar persoalannya.
Padahal sebagian besar bencana kali ini tidak datang sendiri. Melainkan hadir akibat ulah mereka yang tamak, serakah, bahkan mengabaikan reboisasi ekosistem awal. Pembabatan hutan secara liar, pengerukan tanah yang sangat dalam, pembangunan yang serampangan, hingga tidak memanusiakan manusia dengan mempersekusi masyarakat lokal dari tempat asalnya.
Ketika hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, dan manusia dengan hewan menjadi semata hubungan eksploitasi, maka tidak heran jika bumi ini akhirnya membalas dengan cara yang paling menyakitkan.
Dalam kajian akademik, berbagai peneliti Indonesia telah lama memperingatkan bahwa perilaku eksploitatif tersebut merupakan inti dari krisis ekologis. Daryanto (2019) menyebutnya sebagai fenomena antropo-eksploitatif, yakni kecenderungan sistematis manusia menempatkan alam sebagai objek produksi yang boleh dipakai tanpa etika.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan Indonesia kerap terjebak pada paradigma antroposentris ekstrem, yang memandang keberhasilan hanya dari pertumbuhan ekonomi jangka pendek, bukan keseimbangan ekologis jangka panjang.
Sementara itu, Khaeruddin (2020) menunjukkan bahwa seluruh proses perusakan lingkungan di Indonesia memiliki pola yang sama. Ada aktor ekonomi yang dominan, ada negara yang lemah (atau pura-pura lemah), serta ada masyarakat lokal yang kehilangan ruang hidup.
Pola ini semakin terlihat dalam banyak kasus, mulai dari industri sawit, tambang, hingga proyek infrastruktur yang mengabaikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Semua berlangsung dengan narasi demi pembangunan. Padahal, jika memang dilakukan untuk pembangunan bukan untuk menghancurkan rumah bersama, maka penggundulan hutan dan pengerukan tanah amat sangat dalam dan ilegal itu tidak akan terjadi.
Di tengah situasi krisis tersebut, kehadiran aktivis lingkungan seharusnya menjadi hal yang disyukuri. Mereka adalah pihak-pihak yang berupaya mengingatkan, mengedukasi, bahkan menghadang laju perusakan alam.
Namun justru muncul pendapat sinis dari tokoh publik seperti Gus Ulil Abshar Abdalla, yang pernah menyebut aktivis lingkungan sebagai wahabisme. Istilah yang menggambarkan kelompok yang dianggap terlalu puritan, rigid, atau moralistik dalam urusan ekologis.
Sekilas terdengar satir, tetapi secara substantif pernyataan itu sangat problematis. Pertanyaannya sederhana, jika mereka yang menjaga bumi dianggap ekstremis, lalu bagaimana dengan mereka yang merusaknya?
Dalam persoalan ini, ironi tersebut perlu dikritisi. Sebab, mereka yang mempertahankan paradigma pembangunan destruktif-lah yang lebih pantas disebut puritan dalam arti sesungguhnya. Tamak, keras kepala, dan menolak berubah.
Mereka kaku memegang dogma pertumbuhan ekonomi yang tak mempertimbangkan kehidupan makhluk lain (manusia, tumbuhan & hewan) di bumi. Mereka fanatik pada industrialisme tanpa batas, bahkan ketika bukti ilmiah menunjukkan bahwa bumi sedang berada di ambang keruntuhan.
Kritik ini sejalan dengan argumentasi Rahayu (2021), yang menyebut bahwa ekstremisme ekologis bukanlah pada orang-orang yang memperjuangkan pelestarian alam, tetapi justru pada mereka yang menormalisasi perusakan dan menolak seluruh kritik ilmiah atasnya.
Rahayu menegaskan bahwa menjaga bumi adalah tindakan moral paling rasional dalam masyarakat modern. Yang irasional adalah mereka yang tetap memaksakan paradigma pengerukan tanpa batas dengan dalih pembangunan dan anugerah Tuhan.
Jika umat Islam sungguh membaca ulang kitab suci mereka, sesungguhnya kritik terhadap mentalitas destruktif ini telah lama ada. Alquran memberikan gambaran tajam melalui QS. Al-Baqarah: ayat 11 yang artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi!’ mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan”.
Ayat ini seolah diturunkan untuk menggambarkan sikap sebagian elite, birokrat dan tokoh umat hari ini. Mereka merusak hutan atas nama investasi. Mereka mengizinkan tambang atas nama pertumbuhan ekonomi.
Mereka membiarkan pabrik mencemari sungai atas nama lapangan kerja. Semua dikemas dengan retorika manis perbaikan, padahal praktiknya menghasilkan kerusakan yang menelanjangi generasi.
Di sinilah letak relevansi ayat tersebut, kerusakan tidak selalu dilakukan oleh orang jahat yang mengaku merusak, tetapi sering dilakukan oleh mereka yang mengaku sedang membangun.
Sebagaimana dikatakan Hafid (2018) bahwa ayat ini bukan sekadar kecaman, tetapi juga peringatan tentang fenomena krisis moral ekologis, yaitu ketika manusia tak lagi mampu membedakan antara pembangunan dan perusakan.
Kalau kita refleksikan pada kondisi Indonesia hari ini, terlihat jelas bahwa bencana-bencana yang muncul bukanlah kemarahan alam semata, melainkan hasil langsung dari kebijakan, keserakahan, dan ketidakpedulian mereka yang berkuasa.
Banjir yang menelan banyak ratusan nyawa di Sumatra terjadi karena drainase buruk, pohon-pohon ditebang, dan sampah yang menutup aliran sungai. Semua ini adalah hasil keputusan mereka yang tamak, bukan fenomena alam yang muncul tiba-tiba.
Maka dari itu, ketika aktivis lingkungan menyuarakan kebenaran ekologis, mereka bukanlah ekstremis. Mereka hanyalah minoritas waras dalam dunia yang sedang menuju Kiamat Kubra. Mereka berusaha menyelamatkan masa depan yang sedang terancam oleh tangan-tangan tamak. Mereka adalah pihak yang merealisasikan pesan QS. Al-Baqarah: 11, mengingatkan agar manusia tidak mengaku membangun sambil merusak.
Sesungguhnya, kita sekarang hidup pada masa ketika keberpihakan pada alam menjadi tuntutan rasional sekaligus moral. Kerusakan lingkungan yang kian nyata menunjukkan bahwa menjaga bumi bukan lagi tugas segelintir aktivis, melainkan kewajiban setiap manusia.
Setiap langkah kecil dalam keseharian hingga kebijakan besar pada level negara harus diarahkan pada keberlanjutan. Sebab ketika alam menagih kelalaian kita, tidak ada satu pun yang mampu mengembalikan kerusakan yang terjadi dan tidak hanya yang salah terkena imbasnya. Oleh karena itu, memilih berpihak pada bumi adalah satu-satunya cara memastikan masa depan yang masih layak dihuni.
*) Penulis adalah Mahasiswa UIN Khas Jember.
Editor : Sidkin