WAJAH pendidikan kita di tahun 2025 tampak seperti sebuah panggung megah yang sedang dibangun di atas tanah yang masih labil. Di atas panggung itu, kita dengan gagah membicarakan coding, kecerdasan artifisial, dan mimpi besar "Indonesia Emas 2045". Namun, jika kita mau sedikit menepi dari sorot lampu panggung dan menengok ke belakang layar, kita akan menemukan wajah pendidikan yang sedang kelelahan.
Ada paradoks yang menyesakkan: saat jemari anak-anak kita semakin lincah menyentuh layar gawai, batin mereka justru kian rapuh dalam kesunyian. Tahun 2025 bukan sekadar pergantian kurikulum, melainkan sebuah masa di mana ambisi teknologi sedang bertaruh dengan realitas kemanusiaan yang sedang tidak baik-baik saja.
Kita sedang menghadapi krisis karakter dan kesehatan mental yang bersifat sistemik, sebuah "pandemi sunyi" yang merayap di sela-sela jam pelajaran. Bayangkan, di tengah gegap gempita digitalisasi, statistik menunjukkan bahwa sekitar 61 persen anak muda kita di rentang usia 15-24 tahun terdeteksi mengalami gejala depresi.
Sekolah yang seharusnya menjadi oase persemaian budi pekerti justru sering kali berubah menjadi arena yang mencemaskan.
Kompleksitas ini kian bertambah saat kita bicara soal prioritas kebijakan dan anggaran yang sering kali berbenturan di lapangan. Ada ketegangan yang nyata antara memenuhi kebutuhan fisik dasar dan kebutuhan mutu akademis yang substantif.
Peluncuran program makan siang gratis dengan anggaran raksasa mencapai $28 miliar menjadi simbol keberpihakan pada gizi, namun pada saat yang sama, muncul pertanyaan kritis tentang nasib 60.000 sekolah yang rusak dan jutaan guru yang masih berjuang dengan upah di bawah standar hidup layak.
Kita seolah dipaksa memilih antara "perut yang kenyang" atau "atap sekolah yang tidak bocor". Dialektika ini mencerminkan betapa pendidikan kita hari ini masih terjebak dalam kebijakan yang sering kali kehilangan pijakan pada kebutuhan paling mendasar di akar rumput.
Kabut Literasi dan Retakan di Balik Statistik Pendidikan
Jika kita melihat data dengan mata yang lebih jujur, angka-angka tahun 2025 memberikan peringatan yang cukup keras. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan bahwa meski akses SD sudah hampir tuntas (96,85 persen), kita mengalami "kebocoran" besar di jenjang menengah. Sekitar sepertiga remaja usia SMA/SMK justru berada di luar sistem sekolah formal atau tidak berada di jenjang yang seharusnya, yakni hanya sekitar 66,35 persen.
Ini adalah kehilangan bakat nasional yang luar biasa besar, yang sering kali dipicu oleh himpitan ekonomi yang membuat pendidikan tinggi tampak seperti kemewahan daripada hak dasar. Sekolah menengah kita hari ini sedang bertarung melawan angka putus sekolah yang dipicu oleh rasa skeptis terhadap masa depan.
Lebih getir lagi saat kita membedah hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 sebagai pengganti Ujian Nasional. Skor rata-rata nasional untuk Matematika yang hanya sebesar 36,10 adalah sebuah tamparan bagi kualitas numerasi kita. Bahasa Indonesia pun, yang merupakan jantung dari literasi, belum mampu menyentuh skor 60 secara nasional.
Capaian ini bukan sekadar kegagalan siswa, melainkan kegagalan sistem pengajaran yang mungkin terlalu padat materi namun dangkal dalam pemahaman. Kita melahirkan generasi yang bisa membaca kata, namun kesulitan menangkap makna; generasi yang bisa menghitung angka, namun gagap dalam memecahkan masalah nyata.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan menilai hasil ini sebagai cerminan bahwa kualitas pendidikan menengah kita memang sedang dalam kondisi buruk.
Tragedi ini kian nyata jika kita menilik laporan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mencatat 60 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang 2025, melonjak drastis dari 36 kasus di tahun sebelumnya.
Kekerasan fisik dan seksual bukan lagi sekadar berita singkat, melainkan hantu yang menghuni koridor sekolah. Ketika delapan nyawa siswa melayang akibat kekerasan fisik, dan 37,5 persen korban kekerasan psikis memilih tindakan nekat untuk mengakhiri hidup, kita harus bertanya dengan tajam: apa gunanya koding dan algoritma canggih jika rasa aman saja gagal kita jamin?
Menghapus Kasta Digital dan Memerdekakan Martabat Guru
Di balik angka-angka itu, ada sosok guru yang kian meredup sinarnya akibat beban yang tak manusiawi. Analisis menunjukkan bahwa hanya sekitar 20 persen guru yang saat ini dianggap memenuhi syarat profesionalitas secara penuh.
Rendahnya kesejahteraan membuat banyak guru tidak bisa memberikan energi terbaiknya untuk merancang pembelajaran yang kreatif karena harus mencari tambahan penghasilan di luar jam sekolah. Persoalan ini diperparah oleh beban administratif yang kian mencekik, di mana guru lebih mirip petugas administrasi daripada pendidik. Guru seolah "tersandera" oleh aplikasi laporan, sementara interaksi yang menyentuh hati dengan siswa kian terpinggirkan.
Digitalisasi yang kita agungkan sering kali justru memperlebar jurang keadilan. Laporan dari World Bank dan UNICEF mengonfirmasi bahwa kualitas internet di sekolah-sekolah luar Jawa, terutama di daerah 3T, masih tertinggal jauh.
Di saat anak-anak di Jakarta mulai belajar menggunakan AI, anak-anak di pelosok masih harus bertaruh nyawa menyeberang sungai atau berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai sekolah yang bahkan belum tentu memiliki sinyal internet stabil.
Ketimpangan ini menciptakan kasta baru dalam penguasaan teknologi. Jika tidak dikelola dengan prinsip inklusi, kehadiran mata pelajaran koding dan AI di tahun 2026 justru berisiko menjadi tembok diskriminasi baru.
Kedaulatan digital harus dimulai dari pemerataan infrastruktur, bukan sekadar peluncuran aplikasi baru di tingkat pusat. Kita harus memastikan bahwa teknologi hadir sebagai "rekan mengajar" yang memanusiakan guru, bukan ancaman yang menggantikannya.
AI harus mampu memangkas waktu guru dalam urusan teknis administrasi agar mereka bisa kembali ke khitahnya: mendidik dengan otak dan hati. Tanpa perbaikan martabat guru, segala inovasi teknologi hanya akan menjadi hiasan dinding yang mahal namun sunyi makna.
Memulangkan Hati ke Ruang Kelas: Kompas Pemulihan 2026
Menyongsong tahun ajaran 2026, kita butuh lebih dari sekadar jargon "ganti menteri ganti kurikulum". Kebijakan Deep Learning (pembelajaran mendalam) yang sedang digagas harus menjadi momentum untuk memulangkan kembali hati dan kemanusiaan ke dalam ruang kelas.
Deep learning bukan soal menambah materi, melainkan soal keberanian untuk mengurangi muatan agar guru memiliki waktu untuk mendengarkan dan memahami setiap keunikan siswa. Fokusnya bukan lagi pada kuantitas hafalan, melainkan pada kedalaman pemikiran yang kritis dan kontekstual.
Kompas pemulihan 2026 harus bertumpu pada tiga pilar yang sangat manusiawi: Mindful (kesadaran penuh akan potensi siswa), Meaningful (pembelajaran yang relevan), dan Joyful (penciptaan ruang belajar yang menggembirakan tanpa rasa takut). Kita harus berani mengubah wajah sekolah dari tempat "penghakiman" nilai menjadi tempat "persemaian" potensi.
TKA tahun 2026 tidak boleh lagi dijadikan alat untuk menakuti siswa, melainkan harus difungsikan murni sebagai alat diagnosa untuk memperbaiki mutu layanan di sekolah-sekolah yang masih tertinggal.
Akhirnya, ziarah pendidikan kita menuju 2026 adalah soal konsistensi dalam memuliakan manusia. Rencana Presiden Prabowo untuk merevitalisasi 60.000 sekolah dan peningkatan tunjangan guru honorer menjadi Rp 400.000 adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, pelaksanaannya harus diawasi agar tidak ada satu rupiah pun anggaran yang dikorupsi.
Menanam jiwa di ladang angka berarti kita harus mulai melihat siswa bukan sebagai deretan digit di buku rapor, melainkan sebagai manusia utuh yang memiliki impian. Tahun 2026 adalah kesempatan kita untuk menenun kembali harapan yang sempat koyak.
Masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita punya, melainkan oleh seberapa teguh karakter dan seberapa jernih nurani anak-anak yang kita didik hari ini. Tabik!
*) Penulis adalah dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember.
Editor : Sidkin