PEMBERIAN gelar Pahlawan Nasional sering dipahami sebagai bentuk penghargaan tertinggi negara kepada tokoh yang berjasa. Namun, keputusan pemerintah memberikan gelar tersebut kepada sepuluh tokoh nasional, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, tidak bisa dilihat hanya sebagai acara seremonial.
Bagi mahasiswa dan generasi muda, keputusan ini justru membuka ruang diskusi penting: apakah negara benar-benar sedang menghormati sejarah, atau sedang menormalisasi sosok yang selama ini dianggap kontroversial?
Jika melihat pemberitaan media, pemerintah menekankan bahwa pemberian gelar pahlawan dilakukan untuk menghargai jasa para pemimpin terdahulu. Kata-kata seperti “menghormati” dan “jasa yang besar” digunakan untuk membangun kesan bahwa kebijakan ini adalah sesuatu yang wajar dan pantas. Bahasa yang dipakai terdengar positif dan meyakinkan, sehingga pembaca diarahkan untuk menerima keputusan tersebut tanpa banyak mempertanyakan.
Dalam narasi ini, Presiden Prabowo digambarkan sebagai pemimpin yang menghargai sejarah dan mendengarkan masukan banyak pihak. Soeharto pun ditampilkan sebagai tokoh yang berjasa bagi bangsa.
Namun, ada hal penting yang hilang: pembahasan tentang sisi gelap masa pemerintahan Orde Baru, seperti pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan politik, dan praktik korupsi. Ketika aspek ini tidak disebutkan, publik hanya disuguhi satu sisi cerita.
Sebagai mahasiswa, kita perlu bersikap kritis terhadap cara negara membingkai sejarah. Penekanan pada “jasa” tanpa membahas kontroversi masa lalu berpotensi membuat masyarakat perlahan menerima kembali figur yang sebenarnya masih diperdebatkan.
Lebih dari itu, suara korban dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini menuntut keadilan juga tidak muncul dalam pemberitaan. Diamnya suara mereka menunjukkan bahwa tidak semua perspektif mendapat ruang yang sama.
Media dalam hal ini berperan besar menyebarkan narasi resmi pemerintah. Pernyataan pejabat negara dikutip panjang, tetapi jarang disandingkan dengan pandangan kritis. Akibatnya, berita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat sudut pandang negara. Pembaca pun cenderung melihat keputusan tersebut sebagai sesuatu yang normal, bukan sebagai kebijakan yang layak diperdebatkan.
Perlu diingat, wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hal baru. Usulan serupa pernah muncul sebelumnya dan selalu menimbulkan pro dan kontra. Karena itu, keputusan ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun kembali citra Orde Baru sebagai masa yang penuh stabilitas dan pembangunan. Narasi tentang “penghormatan” menjadi cara halus untuk menggeser ingatan publik dari cerita tentang represi menuju cerita tentang keberhasilan.
Dari sudut pandang sosial, pemberian gelar pahlawan mencerminkan kekuasaan negara dalam menentukan siapa yang pantas dikenang sebagai pahlawan. Masyarakat hanya menerima hasil keputusan tersebut, sementara media membantu menyebarkannya. Bahasa yang digunakan tampak netral dan sopan, tetapi sebenarnya membawa pesan ideologis yang kuat: negara sedang membentuk cara kita mengingat sejarah.
Dampaknya bagi masyarakat cukup besar. Pertama, kebijakan ini bisa memicu perbedaan pandangan antara kelompok yang menerima keputusan pemerintah dan kelompok yang menolaknya.
Kedua, generasi muda berpotensi memahami sejarah secara sepihak, karena simbol “pahlawan” sering dianggap sebagai sosok teladan tanpa cela. Ketiga, pemberian penghargaan simbolik kepada figur kontroversial dapat melemahkan perjuangan untuk mengungkap kebenaran dan keadilan atas pelanggaran masa lalu.
Sebagai mahasiswa, kita tidak harus langsung menolak atau menerima keputusan ini. Yang lebih penting adalah mempertanyakan dan mengkaji secara kritis. Apakah penghormatan terhadap tokoh sejarah harus menghapus kesalahan masa lalunya? Apakah negara berhak menentukan satu versi sejarah dan mengabaikan versi lain?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita tidak hanya menjadi penerima narasi, tetapi juga pembaca sejarah yang aktif.
Menghargai sejarah tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelapnya. Justru dengan mengakui kompleksitas sejarah, kita bisa belajar lebih jujur dan dewasa. Gelar pahlawan seharusnya menjadi ruang refleksi bersama, bukan alat untuk membentuk ingatan publik sesuai kepentingan tertentu.
Pada akhirnya, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menunjukkan bahwa sejarah bukan sesuatu yang netral. Ia selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan.
Tugas mahasiswa adalah terus mengkritisi bahasa yang digunakan negara, membaca makna di baliknya, dan memastikan bahwa sejarah tetap menjadi ruang dialog terbuka, bukan sekadar cerita resmi yang tak boleh dipertanyakan.
*) Penulis adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.
Editor : Sidkin