SEORANG anak berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur memilih mengakhiri hidupnya (Jawa Pos, 04/2). Dugaan sementara menyebutkan, ia tak sanggup membeli buku dan pena untuk sekolah, di samping beban persoalan ekonomi yang harus dia tanggung. Peristiwa ini terlalu kejam untuk sekadar dibaca sebagai kabar duka. Ia bukan hanya tragedi keluarga, melainkan cermin retak bagi wajah bangsa.
Di tengah hiruk-pikuk pidato tentang pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan klaim keberhasilan pembangunan, kematian seorang anak karena alat tulis adalah ironi yang memalukan. Semua angka itu seketika runtuh.
Statistik yang selama ini dibanggakan kehilangan makna, bahkan kehilangan nurani termasuk bonus demografi yang akan kita raih. Sebab, satu nyawa anak yang melayang telah cukup untuk membatalkan seluruh narasi kemajuan dalam bangsa dan Negara ini.
Konstitusi dengan lantang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke-4. Pendidikan bukan hadiah, bukan pula belas kasihan, melainkan hak dasar setiap warga negara.
Namun bagi anak itu, pendidikan justru menjelma beban yang tak tertanggungkan. Sekolah—yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh harapan-berubah menjadi pengingat pahit tentang kemiskinan yang tak mampu ia lawan. Negara hadir di teks undang-undang dan pidato seremonial, tetapi absen di meja belajarnya.
Di mana negara ketika seorang anak harus menimbang hidup dan mati hanya karena buku tulis?
Kita terlalu lama mengukur kemajuan dengan grafik yang menanjak, laporan yang rapi, dan jargon keberhasilan yang diulang tanpa rasa. Namun satu kematian anak telah menghancurkan semua itu. Angka-angka tersebut tak lagi berbicara tentang manusia, melainkan sekadar prestasi administratif yang hampa empati.
Pendidikan kewarganegaraan kerap mengajarkan bahwa negara ada untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun, realitas di lapangan justru memperlihatkan jarak yang menganga antara ajaran dan kenyataan.
Anak berusia 10 tahun itu bukan gagal sebagai pelajar. Ia tidak malas, tidak bodoh, dan tidak pantas disalahkan. Yang gagal adalah sistem dan negara dalam menjalankan fungsi perlindungannya terhadap warga paling rentan.
Tragedi ini seharusnya menjadi cambuk kesadaran, bukan sekadar berita yang berlalu. Kebijakan yang tak menyentuh denyut hidup rakyat hanyalah ilusi kemajuan. Jika negara sungguh hadir, maka tak boleh ada satu pun anak yang merasa hidupnya lebih murah daripada sebuah buku tulis.
Namun, berhenti pada kritik terhadap negara saja adalah sikap yang terlalu mudah di tengah Negara dengan Penganut Dasar Pancasila. Sebab, tragedi ini tidak hanya menampar negara, tetapi juga menegur masyarakat. Keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia wajib kita jalankan sebagai warga Negara.
Pancasila bukan sekadar hafalan di ruang kelas atau slogan dalam upacara. Ia adalah sistem nilai yang seharusnya hidup dalam praktik sehari-hari. Dalam buku Negara Paripurna (2020), Yudi Latif menegaskan bahwa Pancasila bertumpu pada etika sosial yang berakar kuat, salah satunya adalah gotong royong. Bukan sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai prinsip dasar kehidupan kolektif bangsa.
Gotong royong adalah substansi ideologis, bukan ornamen budaya. Ia menuntut kepedulian, kepekaan, dan kesediaan untuk saling menjaga—terutama terhadap mereka yang paling lemah. Tanpa itu, Pancasila tinggal simbol kosong yang kehilangan daya hidup.
Sejauh mana gotong royong masih bekerja di sekitar kita?
Jika kemiskinan ekstrem seorang anak tak terdeteksi oleh lingkungan terdekat—tetangga, sekolah, komunitas—maka ada yang retak dalam jalinan sosial kita. Kita mungkin rajin berbicara tentang nilai-nilai kebangsaan, tetapi abai mempraktikkannya. Kita sibuk menuntut negara hadir, tetapi lupa bahwa masyarakat yang beradab tidak menunggu negara untuk sekadar berempati.
Sekolah seharusnya menjadi simpul kepedulian sosial. Lingkungan seharusnya menjadi sistem peringatan dini atas kemiskinan dan keterpinggiran. Ketika semua itu gagal bekerja, gotong royong telah berubah menjadi slogan tanpa isi.
Negara memang memikul tanggung jawab utama. Namun masyarakat yang kehilangan kepekaan telah kehilangan separuh jiwanya. Gotong royong bukan kerja besar yang menunggu program nasional; ia bermula dari kesediaan untuk melihat, mendengar, dan bertindak terhadap penderitaan yang paling dekat dengan kita (baca: tetangga).
Kematian anak ini harus menjadi parameter keras bagi kita semua. Ia menguji apakah keadilan sosial masih menjadi cita-cita bersama atau sekadar jargon konstitusional. Jika buku dan pena bisa merenggut nyawa seorang anak, maka yang sesungguhnya sedang sekarat adalah komitmen kita terhadap kemanusiaan.
Tanpa kesadaran kolektif hari ini—baik dari negara maupun warga—peristiwa serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang. Dan, jika tragedi ini tidak mengguncang kesadaran kita sebagai bangsa, mungkin yang perlahan sedang bunuh diri bukan hanya seorang anak, melainkan rasa kemanusiaan kita sendiri.
*) Penulis adalah Dosen Pengajar Filsafat Pendidikan Islam dan Ketua LP2M Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah (UNIKHAMS) Jember.
Editor : Sidkin