PERNAHKAH kita merasa bahwa angka-angka yang dirilis pemerintah di televisi, media massa, maupun website berbeda jauh dengan isi dompet yang kian mengempis? Di atas kertas, Indonesia sedang "baik-baik saja".
Namun, jika kita menyelam lebih dalam ke balik riuh rendah angka pertumbuhan, kita akan menemukan sebuah paradoks besar: sebuah negeri yang katanya kaya raya, namun hidupnya ditopang oleh tumpukan surat utang dan jeritan rakyat yang terjepit biaya hidup.
Statistik vs. Realitas Meja Makan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebuah "prestasi" pada September 2025. Angka kemiskinan nasional disebut turun menjadi 8,25 persen (23,36 juta jiwa) dari sebelumnya 8,47 persen pada Maret 2025. Sepintas, berkurangnya 500 ribu orang miskin adalah kabar baik. Namun, mari kita bersikap kritis. Penurunan persentase ini sering kali hanyalah permainan garis kemiskinan yang tidak sanggup mengejar laju inflasi riil.
Ketika garis kemiskinan ditetapkan di angka Rp3,05 juta per rumah tangga, pertanyaannya adalah: apakah uang tiga juta rupiah cukup untuk menghidupi keluarga dengan gizi layak, biaya sekolah, dan kesehatan di tahun 2026? Jawabannya jelas: tidak.
Inilah yang oleh sosiolog Herbert Gans dalam teorinya tentang The Positive Functions of Poverty disebut sebagai kemiskinan yang "dipelihara" secara struktural untuk menjaga roda ekonomi kelas atas tetap berputar.
Kemiskinan bukan sekadar deretan angka, melainkan luka yang menganga di ruang tamu masyarakat. Sepanjang 2025-2026, faktor ekonomi tetap menjadi hulu ledak utama kehancuran institusi keluarga. Data menunjukkan bahwa masalah ekonomi memicu 20-24 persen kasus perceraian secara nasional. Bahkan, di wilayah seperti Kabupaten Bandung, angkanya melonjak drastis hingga 71,2 persen.
Penyebabnya bukan lagi sekadar "tidak mampu beli beras", melainkan fenomena baru yang lebih mengerikan: judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Ketika akses modal formal tertutup bagi si miskin, pinjol hadir sebagai "pahlawan palsu" yang berakhir dengan teror dan penyitaan.
Dampak lanjutannya sangat memilukan: anak-anak putus sekolah karena biaya operasional yang tak terjangkau, hingga kasus bunuh diri akibat depresi ekonomi. Fenomena ini mengonfirmasi teori Oscar Lewis tentang Culture of Poverty, di mana kemiskinan menciptakan lingkaran setan keputusasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kaya Alamnya, Milik Siapa?
Presiden Prabowo Subianto sering berapi-api menyebut Indonesia sebagai negara kaya. Memang benar, kita punya segalanya. Namun, kekayaan itu tampaknya sedang mengalami "kebocoran" sistematis. Alih-alih mengalir ke piring rakyat, kekayaan alam kita lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit dan korporasi asing melalui skema konsesi yang tidak adil.
Bukti paling telanjang dari kegagalan pengelolaan kekayaan ini adalah tumpukan utang. Per 31 Desember 2025, Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko merilis utang pemerintah telah menyentuh angka fantastis: Rp9.637,90 triliun.
Mayoritas utang ini (87,02 persen) berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.387,23 triliun. Sisanya Rp1,250,67 triliun berasal dari pinjaman. Kita terjebak dalam logika "gali lubang tutup lubang". Pendapatan negara dari pajak dan sumber daya alam habis hanya untuk membayar bunga utang, bukan untuk membangun sekolah berkualitas atau rumah sakit gratis.
Indonesia Mau Dibawa ke Mana?
Kita harus bertanya dengan jujur: apakah Indonesia akan selamanya menjadi "Negara Berkembang yang Gemar Berutang"? Jika terus begini, maka Indonesia akan selalu mengalami middle-income trap yang diperparah oleh ketergantungan pada utang luar negeri.
Thomas Piketty menulis artikel menarik "Capital and Ideology" (2020). Ia menegaskan bahwa jika sebuah negara tidak mampu melakukan redistribusi kekayaan secara radikal melalui kebijakan pajak dan pendidikan, maka ketimpangan akan terus melebar secara permanen.
Di Indonesia, data per 2025 menunjukkan bahwa 1 persen orang terkaya masih menguasai hampir 50 persen aset nasional. Inilah alasan mengapa meski angka kemiskinan turun secara statistik, rakyat tetap merasa miskin: karena jurang antara si kaya dan si miskin semakin curam.
Efek dari kemiskinan yang tidak teratasi dan utang yang menggunung adalah hilangnya kedaulatan masa depan. Utang sebesar Rp9.637 triliun adalah beban yang akan dipikul oleh anak-anak yang hari ini bahkan belum lahir. Jika kebiasaan buruk ini berlanjut, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk asing dan buruh murah di tanah sendiri.
Sebagai solusi, pemerintah harus berani melakukan langkah-langkah di luar kebiasaan (extraordinary). Pertama, audit utang dan reprioritasi anggaran: hentikan proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung pada daya beli rakyat. Fokuskan anggaran pada hilirisasi yang benar-benar melibatkan UMKM, bukan hanya investasi besar yang padat modal namun minim tenaga kerja.
Kedua, Reformasi Kebijakan Sosial: Mengubah paradigma bansos dari sekadar bantuan konsumtif menjadi pemberdayaan produktif yang melindungi masyarakat dari jeratan pinjol dan judi online.
Terakhir, Kedaulatan Fiskal: Mengurangi ketergantungan pada SBN dengan memperkuat basis pajak bagi kelompok super-kaya (wealth tax), sesuai dengan saran riset terbaru dari Oxfam International (2024) mengenai ketimpangan global.
Hidup di negeri yang kaya utang menuntut kita untuk tetap terjaga dan kritis. Kita tidak boleh terlena oleh angka-angka persentase yang mempercantik wajah statistik, sementara di gang-gang sempit rakyat sedang bertarung nyawa demi sesuap nasi.
Pilihan ada di tangan pembuat kebijakan: apakah ingin dikenang sebagai generasi yang mewariskan kejayaan, atau generasi yang mewariskan tumpukan tagihan yang tak terbayar?
*) Penulis adalah Founder The Indonesian Foresight Research Institute (IFRI), Pemerhati Sosial-Politik.
Editor : Sidkin