PADA 28 Februari 2026, dunia dikejutkan oleh laporan media pemerintah Iran bahwa pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei, telah wafat setelah serangan udara bersama oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap target militer dan pemerintahan di Teheran serta wilayah lain di Iran. Iran kemudian menetapkan 40 hari masa berkabung nasional atas kepergian sang pemimpin yang telah memimpin lebih dari tiga dekade.
Kehadiran Ayatollah Ali Khamenei dalam sejarah global penuh kontradiksi—seorang pemimpin yang menjadi figur religius-politik, simbol perlawanan terhadap kekuatan besar, sekaligus sumber kritik karena caranya memelihara kekuasaan di dalam negeri. Di tengah perdebatan global tentang peran dan warisannya, kita bisa menarik beberapa ibrah penting yang relevan untuk bangsa Indonesia, khususnya dalam menjaga nilai moral sekaligus menjaga keberagaman yang menjadi kekuatan negeri ini.
Pertama, keteguhan nilai sebagai fondasi moral bangsa. Khamenei dikenal karena konsistensinya terhadap prinsip yang dia yakini meskipun menghadapi tekanan besar dari luar. Bagi Indonesia, keteguhan nilai itu terwujud dalam komitmen pada Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika—yang menjamin keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa. Keteguhan ini penting dalam menghadapi tantangan zaman dengan tetap menjaga integritas moral dan semangat kebangsaan.
Kedua, kemandirian dalam pengembangan masyarakat. Pengalaman Iran sepanjang masa kepemimpinannya menunjukkan bahwa kemandirian bangsa adalah tuntutan strategis dalam menghadapi tekanan global.
Bagi Indonesia, kemandirian tidak berarti isolasi atau menutup diri dari dunia internasional, melainkan kemampuan membangun kekuatan internal melalui pendidikan yang berkualitas, ekonomi inklusif, serta penguatan lembaga sosial seperti pesantren dan koperasi umat. Di sinilah letak urgensi paradigma pemberdayaan: masyarakat tidak membutuhkan sekadar “umpan” yang habis dalam sekali konsumsi, tetapi “kail” yang memungkinkan mereka mandiri dan berdaya secara berkelanjutan.
Bantuan yang bersifat karitatif memang penting dalam kondisi darurat, namun untuk jangka panjang yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas, akses modal produktif, literasi keuangan, serta pendampingan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, ketahanan sosial-ekonomi dapat dibangun tanpa mengorbankan keragaman, bahkan justru memperkuat solidaritas kebangsaan.
Ketiga, peran ulama sebagai penjaga moral dan perekat umat. Dalam sejarah Iran, ulama mengambil peran politik yang sangat dominan. Di Indonesia, tradisi ulama lebih luas: mereka adalah pendidik, pengayom, dan mediator sosial. Ulama Indonesia, terutama melalui jaringan seperti Nahdlatul Ulama, memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan, meredam polarisasi, dan memperluas dakwah yang mendidik, bukan hanya menggerakkan massa.
Keempat, persatuan sebagai sumber kekuatan sosial. Pengalaman konflik dan perpecahan di berbagai belahan dunia memperlihatkan bahwa perubahan besar hanya mungkin terjadi saat komunitas bersatu. Indonesia yang majemuk perlu terus menegaskan bahwa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah bukan sekadar istilah tetapi praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Kelima, agama sebagai energi sosial yang konstruktif. Agama memiliki daya mobilisasi luar biasa dan dapat menjadi inspirasi untuk perubahan positif. Namun di tangan yang salah, agama juga dapat memperuncing konflik. Dakwah yang mengarah pada penguatan literasi sosial, ekonomi umat, dan penanggulangan kemiskinan jauh lebih produktif dibanding penggunaan agama sebagai alat emosi politik yang memecah belah.
Keenam, tata kelola yang adil dan partisipatif adalah kunci membangun kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung demokrasi konstitusional, pengelolaan negara harus transparan dan akuntabel. Agama dan etika spiritual harus berperan sebagai kompas moral yang mengarahkan kebijakan pada kemaslahatan umat, bukan sekadar legitimasi simbolis.
Ketujuh, pemahaman konteks kebangsaan sangat penting dalam setiap upaya pembangunan. Model politik yang lahir dalam satu konteks sejarah tidak selalu langsung cocok dengan negara lain. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan mengambil nilai-nilai universal—seperti integritas dan keberpihakan kepada rakyat—tanpa mengabaikan realitas sosial dan kebinekaan Indonesia.
Kedelapan, institusi sosial keagamaan seperti masjid dan pesantren menjadi pusat transformasi sosial. Masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi ruang pendidikan, dialog, dan pemberdayaan. Pesantren menjadi benteng budaya, pendidikan moral, dan pengembangan ekonomi komunitas.
Kesembilan, menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan komitmen kebangsaan adalah seni menjaga harmoni. Indonesia bukan negara agama, tetapi nilai keagamaan berperan besar dalam etika sosial. Keteguhan iman harus seiring dengan toleransi dan semangat inklusif yang menguatkan persatuan nasional.
Akhirnya, ibrah terbesar dari peristiwa sejarah ini bukan sekadar tentang figur tertentu, tetapi tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola nilai-nilai spiritual dan moral untuk menjadi kekuatan etis dalam kehidupan bernegara. Indonesia tidak memerlukan revolusi ideologis, tetapi revolusi moral—yakni revolusi integritas, keadilan, dan persatuan dalam bingkai kebinekaan.
*) Penulis adalah Pengurus RMI NU Jawa Timur & Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam (IAI) At Taqwa Bondowoso
Editor : Sidkin