ADA satu kisah lama yang relevan untuk direnungkan, kala Ali ibn Abi Talib mengutus Malik al-Asytar menjadi penguasa Mesir. Tidak ada seremoni besar. Tidak ada pidato panjang. Hanya sebuah surat yang ditulis, bahwa yang akan dihadapi Malik bukan hanya pengelolaan politik wilayah, tapi godaan kekuasaan. Mesir, waktu itu bukan tempat untuk orang yang ingin nyaman. Ia baru saja melewati gejolak. Kekuasaan di sana bukan soal duduk di kursi, tapi bertahan dari rasa berhak, rasa lebih tahu, rasa ingin dihormati tanpa ditanya.
Ali tahu itu, maka ia tidak memberi Malik daftar program. Ia tidak bicara soal target atau capaian. Ia menahan semuanya, hanya meletakkan satu kalimat yang seperti mengunci pintu dari dalam: “Jabatanmu bukan santapan untukmu, melainkan amanah yang tergantung di lehermu.”
Amanah itu tidak pernah ringan. Ia menggantung. Mengikuti. Tidak bisa ditaruh, tidak bisa dihindari. Kalimat ini, kalau dipikir-pikir, agak “tidak enak”. Ia seperti menolak semua kemungkinan menikmati jabatan. Tidak ada ruang untuk merasa memiliki. Bahkan untuk merasa nyaman pun seperti tidak diberi izin. Ali seperti sedang berkata pelan: “Kalau kau datang ke sana untuk menikmati kekuasaan, dari sekarang sebaiknya kau mundur saja.”
Berabad kemudian, Lord John Dalberg-Acton, seorang sejarawan dan filsuf besar Inggris, menulis dalam sepucuk surat kepada seorang uskup Anglikan: “Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan yang absolut akan merusak secara absolut.”
Jika Ali berbicara dari kedalaman etika profetik, Acton menulis aforismenya berdasar getir historik. Keduanya bertemu di satu titik, bahwa kekuasaan itu licin, tidak pernah aman, serta cenderung melenceng ketika tidak dikoreksi. Orang sering tergelincir bukan karena ia jahat sejak awal, tapi karena ia merasa aman.
Di cermin, kita melihat dua potong hikmah ini tak lagi menjadi kisah lama. Ia adalah kita dalam fenomena sosial hari ini. Kita hidup di lingkungan yang sangat percaya pada asal-usul. Kita menghormati latar, menjaga sanad, serta percaya bahwa dari tempat yang baik akan lahir orang yang baik.
Pesantren, bukan semata lembaga. Ia adalah rasa percaya. Orang tua menitipkan anaknya dengan keyakinan, masyarakat memercayai lulusannya tanpa banyak tanya. Maka, ketika seorang pemimpin lahir dari pesantren, ia tidak memulai dari nol. Ia sudah memanggul kepercayaan, jauh sebelum bekerja.
Lalu, titik rawan muncul. Masalah menggelembung menjadi sengkarut. Bukan karena pesantrennya salah, tapi karena kepercayaan itu jarang sekali diuji. Kepercayaan, jika terlalu lama tidak disentuh, bisa berubah bentuk.
Awalnya terasa ringan. Orang percaya, karena tahu asalnya baik. Lalu, pelan-pelan menebal. Tidak lagi sekadar percaya, tapi juga enggan mempertanyakan. Akhirnya, kepercayaan berhenti sebagai energi, mulai berubah menjadi pelindung. Seorang pemimpin yang lahir dari pesantren, sering berdiri di titik ini. Ia tidak hanya membawa kapasitas, tapi juga privilege yang membuat orang segan. Bahkan sebelum ia mengambil keputusan, ruang kritik seperti menyempit lebih dulu.
Dalam bahasa Max Weber, ini yang disebut sebagai traditional authority. Dalam The Three Types of legitimate Rule, Weber menulis: “Otoritas tradisional berdiri di atas keyakinan pada kesucian tradisi yang diwariskan.”
Masalahnya bukan pada tradisi, namun pada apa yang terjadi setelah itu. Ketika otoritas esoteris ini masuk ke ruang profan modern yang menuntut laporan, transparansi, juga pertanggungjawaban, ia sering tidak siap. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak terbiasa. Ia terbiasa dipercaya, bukan diuji.
Gesekan pertama pun terjadi. Halus, tapi menentukan. Kita bisa melihatnya dalam hal-hal kecil. Keputusan diambil tanpa penjelasan yang cukup. Bukan karena ingin menutup-nutupi, tapi karena merasa tidak perlu menjelaskan.
Kritik datang, tapi tidak benar-benar didengar. Bukan karena anti kritik secara sadar, tapi karena merasa kritik itu tidak pada tempatnya. Bukan pula karena kritik salah, tapi karena suasana tidak memberi ruang. Pelan-pelan, posisi menggantikan argumen. Orang tidak lagi sibuk menimbang isi, tapi siapa yang berbicara.
Di titik ini, kita perlu masuk sedikit lebih dalam. Apa yang bekerja di sini bukan hanya kekuasaan formal, tapi sesuatu yang lebih halus. Pierre Bourdieu menyebutnya cultural capital. Modal kultural. Status sebagai santri. Kedekatan dengan kyai. Cara bicara. Cara duduk. Bahkan pilihan kata. Semua itu membentuk kepercayaan sosial yang tidak kecil.
Orang tidak hanya melihat jabatan, tapi juga melihat “dari mana ia datang”. Modal ini, dalam banyak kasus, sangat membantu. Ia membuka pintu, membuat orang percaya lebih cepat. Tapi seperti semua modal, ia punya sisi lain.
Seorang pemimpin tidak lagi dinilai dari kerjanya saja, tapi dari simbol yang melekat padanya. Kritik terasa seperti tidak sopan. Evaluasi terasa seperti mengganggu keseimbangan. Padahal, kalau kita kembali ke kalimat Ali tadi, justru di situlah amanah diuji. Bukan ketika semua orang diam, tetapi saat ada yang berani bertanya.
Yang membuatnya lebih rumit, sering kali bukan pemimpinnya yang paling keras menolak kritik. Justru lingkarannya. Orang-orang di sekitarnya. Alumni. Pengikut. Mereka yang merasa punya kedekatan. Mereka bergerak lebih cepat dari pemimpinnya sendiri. Mereka menjaga, membela, bahkan kadang menyerang atas nama loyalitas. Di sinilah, satu pesan lama dalam tradisi kenabian relevan untuk ditadabburi:
“Kun lana zaynan, wa la takun alaina syainan. Jadilah hiasan bagi kami, dan jangan menjadi aib bagi kami.”
Ini adalah nasehat profetik. Pesan guru kepada santri. Prinsip sosial. Karena seorang pengikut tidak berdiri sendiri. Ia adalah representasi, membawa wajah dari tokoh yang diikuti. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit yang gagal memahami ini.
Ada yang masuk ke ruang kekuasaan dengan bekal kedekatan, bukan kapasitas. Ada yang bereaksi terhadap kritik dengan emosi, bukan argumentasi. Ada yang menjadikan simbol sebagai tameng. Padahal, kesalahan mereka tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi memantul. Publik akhirnya tidak memisahkan antara tokoh dan pengikutnya, seperti para pengikut itu memblender fakta dan persepsi.
Dalam perspektif Michel Foucault: “Kekuasaan ada di mana-mana, karena ia datang dari mana-mana.”
Kekuasaan tidak hanya berada pada pemimpin. Ia hidup dalam jaringan. Dalam cara orang bereaksi, suasana yang dibentuk, atau batas yang tidak tertulis. Ketika lingkaran menjadi terlalu protektif, kritik tidak hilang. Ia hanya berpindah, dari forum ke bisik. Dari diskusi ke rumor. Sejarah sosial juga telah menunjukkan kepada kita, kekuasaan yang dikelilingi bisik-bisik selalu menuju krisis legitimasi.
Ironinya, tradisi pesantren justru dibangun di atas keberanian berbeda. Ikhtilaf bukan ancaman, tapi metode. Para ulama besar tumbuh dalam tradisi debat. Mereka menyanggah, dikritik, bahkan ditolak, tanpa kehilangan kehormatan. Karena kehormatan tidak lahir dari ‘tidak dikritik’, tetapi dari kemampuan menerima kritik. Yang hilang hari ini bukan ajarannya. Tapi keberanian mempraktikkannya.
Peter Drucker mengingatkan: “Bahaya terbesar di masa perubahan bukanlah perubahan itu sendiri, tetapi bertindak dengan logika masa lalu.”
Dalam konteks ini, logika lama itu adalah rasa cukup. Rasa, bahwa latar sudah cukup menjadi legitimasi. Padahal dunia telah berubah. Legitimasi hari ini tidak diwariskan, tetapi diuji, dilihat dan dipertanyakan.
Pada akhirnya, semua kembali ke satu kalimat awal. Jabatan bukan milik. Ia amanah. Jika dipahami sebagai hak, ia akan dinikmati. Jika dipahami sebagai amanah, ia akan dijaga. Yang membedakan keduanya hanya satu: keberanian untuk dikoreksi. Tanpa itu, kekuasaan akan selalu tampak baik-baik saja, sampai akhirnya benar-benar tidak baik.
Maka persoalan ini sebenarnya sederhana, meski tidak mudah. Pemimpin perlu diingatkan, bahwa ia tidak memiliki. Pengikut perlu sadar, bahwa mereka membawa nama. Tanpa keduanya, berkah akan melewati ‘garis merah’.
*) Penulis adalah pemerhati sosial-politik Bondowoso.
Editor : Sidkin