PERSOALAN kepemimpinan di tingkat daerah, khususnya posisi Bupati, sering kali terjebak dalam dikotomi yang sempit: apakah ingin menjadi seorang teknokrat yang taat asas atau eksekutor yang mengejar kemegahan fisik. Menjadi pemimpin bukan sekadar perkara adu cepat dalam membangun jembatan, gedung, atau jalan tol. Kecepatan tanpa ketertiban administrasi hanyalah langkah menuju jurang kegagalan hukum di masa depan dan akan menyisakan problem yang kurang baik terhadap pengelolaan tatanan organisasi.
Di sisi lain, organisasi yang tertata rapi namun miskin pembangunan fisik juga merupakan sebuah kegagalan. Birokrasi yang hanya sibuk dengan rapat dan dokumen tanpa hasil nyata bagi rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik. Idealnya, dua hal ini—tata kelola dan pembangunan—harus berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Jika salah satu timpang, maka efektivitas kepemimpinan tersebut akan segera runtuh begitu masa jabatan berakhir.
Bupati adalah nakhoda tunggal yang memegang tanggung jawab penuh atas arah kebijakan daerah. Ia dituntut mampu menyelesaikan masalah yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat. Namun, sering kali para pemimpin terjebak pada syahwat politik untuk terlihat bekerja secara instan. Mereka lupa bahwa membangun daerah bukan soal kecepatan semata, melainkan soal keterukuran dan keberlanjutan. Hal ini banyak yang menganggap kurang penting.
Dalam diskursus ini, kita mengenal gaya Pemimpin Teknokratik. Pemimpin jenis ini bekerja berdasarkan data, perencanaan matang, dan kepatuhan mutlak terhadap regulasi yang berlaku. Bagi seorang teknokrat, setiap paku yang ditanam harus memiliki dasar hukum dan dokumen perencanaan yang kuat. Ia tidak akan melompat ke fase konstruksi sebelum fase administrasi dinyatakan sempurna.
Sebaliknya, ada pemimpin yang bergaya Populis-Akseleratif atau sering disebut sebagai "si pendobrak". Fokus utamanya adalah bagaimana hasil pembangunan segera dinikmati oleh mata masyarakat.
Gaya ini memang sangat disukai publik karena dampaknya terasa langsung. Namun, sering kali gaya ini menabrak prosedur birokrasi yang dianggap sebagai penghambat kemajuan. Keunggulan pemimpin teknokratik terletak pada fondasi organisasi yang kokoh. Kepemimpinannya meninggalkan warisan berupa sistem yang kuat, sehingga siapa pun penggantinya, roda pemerintahan tetap berjalan stabil. Risiko bagi teknokrat adalah ia sering dicap lamban.
Di mata masyarakat yang tidak sabar, pemimpin ini dianggap terlalu teoretis dan tidak berani mengambil risiko untuk perubahan cepat. Sedangkan keunggulan pemimpin akseleratif adalah kemampuannya memutus kebuntuan birokrasi. Ia bisa mengubah wajah kota dalam waktu singkat melalui terobosan-terobosan di luar pakem.
Namun, kelemahan pemimpin akseleratif sangat fatal. Pembangunan yang dilakukan tanpa tata organisasi yang baik sering kali menyisakan masalah maladministrasi yang berujung pada kasus korupsi. Masyarakat sering kali disuguhi dengan narasi bahwa pemimpin yang hebat adalah yang "berani menabrak aturan demi rakyat". Padahal, ini merupakan masalah mendasar dalam budaya hukum kita.
Aturan atau tata organisasi dibuat bukan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut adil, merata, dan tidak merugikan keuangan negara dalam jangka panjang.
Keberlangsungan jangka panjang hanya bisa dijamin oleh kepemimpinan yang menghargai sistem. Pembangunan fisik yang dikebut tanpa perencanaan organisasi hanya akan menghasilkan "monumen bisu" yang tidak berfungsi maksimal. Kita sering melihat fasilitas publik yang mewah namun hancur dalam dua tahun karena sistem pemeliharaannya tidak disiapkan sejak awal. Inilah akibat dari mengagungkan fisik tanpa menata organisasi.
Pemimpin daerah harus menyadari bahwa jabatan bupati hanyalah titipan sementara. Maka, membangun sistem organisasi adalah bentuk pengabdian yang lebih abadi daripada sekadar membangun tembok semen. Untuk mencapai efektivitas maksimal, seorang pemimpin harus mampu mensintesiskan kedua gaya ini. Ia harus menjadi teknokrat saat di meja kerja, namun menjadi eksekutor yang tegas saat di lapangan.
Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang terukur. Artinya, setiap kemajuan fisik yang dicapai harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata. Tanpa keterukuran, pembangunan hanyalah sebuah ilusi kemajuan. Rakyat mungkin senang hari ini, namun anak cucu mereka yang akan menanggung beban hutang atau kerusakan akibat pembangunan yang serampangan.
Problem kepemimpinan saat ini sering kali bersumber dari ketidakmampuan pemimpin dalam mengelola ritme antara birokrasi internal dan harapan eksternal masyarakat. Oleh karena itu, publik perlu diberikan edukasi bahwa kepemimpinan yang baik tidak selalu harus riuh dengan seremoni peresmian. Terkadang, kepemimpinan terbaik adalah yang bekerja dalam senyap untuk memperbaiki sistem dari dalam.
Ikhtitam, kekuatan daerah tidak hanya terletak pada megahnya infrastruktur yang berdiri, tetapi pada integritas dan keteraturan organisasi yang menopangnya. Hanya dengan cara itulah, sebuah kepemimpinan bisa disebut berhasil secara substansial.
*) Penulis adalah Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Researc, Probolinggo.
Editor : Sidkin