FENOMENA "alergi politik" di kalangan generasi muda hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Melainkan konsekuensi logis dari tontonan vulgar kekuasaan yang tersaji di ruang publik, yang sering kali mempertontonkan permainan licik dan menggelikan.
Ketidaksukaan pemuda ini juga dilatarbelakangi kejenuhan melihat oknum politikus yang konsisten mempertontonkan perilaku mencederai nalar publik. Praktik korupsi, jual beli jabatan, hingga gaya hidup mewah di tengah kesulitan ekonomi rakyat telah menciptakan dinding pemisah yang tebal antara idealisme pemuda dan realitas politik praktis.
Secara psikologis, sikap apatis ini adalah bentuk protes diam. Para pemuda yang masih memiliki kejernihan nurani merasa bahwa terjun ke politik berarti masuk ke dalam sistem yang korup. Jika pemuda yang memiliki kecerdasan dan integritas memilih menjauh, maka ruang-ruang kekuasaan tersebut akan otomatis diisi oleh mereka yang tidak memiliki beban moral. Bahkan diisi oleh bandit-bandit politik yang hanya mementingkan kepuasan sesaat.
Kehadiran pemuda dalam politik bukanlah sekadar pilihan atau partisipasi musiman, melainkan sebuah keniscayaan sejarah. Kita tidak boleh lupa bahwa fondasi Indonesia merdeka diletakkan oleh tangan-tangan pemuda yang visioner. Mereka tidak menunggu hari tua untuk berkontribusi. Mereka menciptakan momentumnya sendiri melalui organisasi dan pemikiran yang berani dan genuine.
Bangsa ini memiliki banyak tokoh pemuda seperti Mohammad Hatta. Hatta menunjukkan bahwa menjadi politisi tidak harus kehilangan integritas. Beliau tetaplah seorang yang sederhana meskipun berada di puncak kekuasaan, membuktikan bahwa politik dan etika bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan.
Selain Hatta, sejarah mencatat peran Sutan Sjahrir, sosok pemuda yang di usia sangat muda telah menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia membuktikan bahwa pemuda memiliki kemampuan strategis yang tidak kalah dengan para seniornya dalam kancah politik global.
Jangan lupakan pula peran Tan Malaka, yang dengan gagah berani mengonseptualisasikan "Republiek Indonesia" jauh sebelum proklamasi dikumandangkan. Atau Soe Hok Gie, yang meski tidak duduk di kursi jabatan, menunjukkan bahwa keterlibatan politik melalui kritik intelektual adalah bentuk pengabdian. Mereka semua memiliki satu kesamaan: berpolitik bukan untuk mengejar jabatan, melainkan sebagai manifestasi kecintaanya kepada tanah air.
Di era tersebut, politik dipandang sebagai ruang pengabdian, bukan lahan mencari kekayaan. Para pemuda masa itu berebut untuk berkontribusi, bukan berebut jabatan (kursi kekuasaan). Mentalitas inilah yang harus dihidupkan kembali dalam jiwa pemuda hari ini agar politik tidak lagi dipandang sebagai momok yang menakutkan.
Politik, dalam hakikatnya, adalah seni mengelola kekuasaan untuk kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah). Jika politik dianggap kotor, maka itu bukanlah karena wadahnya, melainkan karena aktor-aktor di dalamnya yang kehilangan kompas moral. Menjauhi politik sama saja dengan membiarkan keputusan-keputusan penting mengenai hidup kita diambil oleh orang-orang yang tidak kompeten.
Dalam perspektif agama, keterlibatan dalam urusan publik atau politik bukanlah hal yang dilarang. Selama tujuannya adalah menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran, maka berpolitik bisa bernilai ibadah. Sebaliknya, agama dengan tegas melarang jika politik hanya dijadikan alat untuk melakukan kejahatan dan penindasan. Di sinilah peran pemuda dibutuhkan: sebagai pemberi warna moral dalam kancah politik yang sering kali abu-abu.
Kehadiran pemuda sangat penting untuk memutus rantai patronase dan oligarki. Pemuda yang mandiri secara pemikiran tidak akan mudah didikte oleh kepentingan sempit kelompok tertentu. Mereka memiliki kelenturan untuk beradaptasi dengan teknologi, yang sangat diperlukan untuk mengelola negara di era digital. Banyak kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan masa depan pemuda, seperti isu lingkungan hidup, akses pendidikan, dan lapangan kerja.
Jika pemuda tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan tersebut, maka aspirasi mereka tidak akan pernah terwakili secara maksimal. Berjuang dari luar memang penting, namun mengubah sistem dari dalam sering kali jauh lebih efektif.
Politik adalah wadah paling ideal untuk berjuang secara struktural. Perjuangan melalui jalur sosial-kemasyarakatan memang mulia, namun tanpa dukungan regulasi yang diputuskan melalui proses politik, dampak perjuangan tersebut akan sering menemui hambatan birokrasi yang rumit.
Sebagai bagian dari komunitas riset sosial dan aktivis, kita harus mendorong literasi politik yang sehat. Kita perlu mengedukasi bahwa sikap apatis hanya akan menguntungkan para politisi busuk. Semakin pemuda menjauh, semakin leluasa mereka merampok hak-hak rakyat tanpa pengawasan.
Penting untuk diingat bahwa kekuasaan itu netral; ia menjadi jahat di tangan orang jahat, dan menjadi rahmat di tangan orang baik. Jika pemuda yang berintegritas menjauhi kekuasaan karena dianggap kotor, maka mereka secara tidak langsung membiarkan kezaliman terus berlanjut. Ini adalah tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki kapasitas.
Gerakan pemuda masa kini harus mulai beralih dari sekadar aksi di jalanan menuju aksi nyata dalam ruang-ruang kebijakan. Idealisme harus dibarengi dengan kompetensi teknis mengenai tata kelola negara. Menjadi politisi muda berarti siap untuk belajar tentang hukum, ekonomi, dan sosiologi secara mendalam.
Partai politik pun harus melakukan introspeksi besar-besaran. Mereka harus memberikan ruang bagi kader muda potensial tanpa beban mahar politik yang tinggi. Jika sistem internal partai tetap tertutup, maka harapan untuk melibatkan pemuda secara aktif akan selalu membentur dinding yang kokoh.
Kita merindukan munculnya pemimpin-pemimpin muda dari daerah, yang membawa semangat perubahan berbasis riset dan keberpihakan pada rakyat kecil. Potensi pemuda di daerah sangat besar untuk ikut mengawal isu-isu kemasyarakatan melalui jalur politik formal maupun informal.
Keterlibatan aktif tidak selalu berarti harus menjadi calon legislatif. Aktif dalam memantau kinerja pemerintah, memberikan kritik berbasis data melalui media, hingga bergabung dalam organisasi sosial-politik yang sehat juga merupakan bentuk partisipasi. Yang terpenting adalah hilangnya rasa "alergi" tersebut.
Repolitisasi pemuda harus dimulai dari komunitas-komunitas diskusi dan pendidikan kader. Kita perlu menumbuhkan kembali keyakinan bahwa Indonesia adalah milik kita bersama. Setiap suara pemuda memiliki nilai yang sangat mahal bagi keberlanjutan demokrasi kita. Perjuangan tanpa politik akan pincang karena tidak memiliki legitimasi formal untuk melakukan perubahan besar. Sebaliknya, politik tanpa idealisme akan buta karena kehilangan arah. Integrasi antara idealisme pemuda dan instrumen politik adalah kunci bagi kebangkitan bangsa.
*) Penulis adalah Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton & Anggota Community of Critical Social Research Probolinggo
Editor : Sidkin