MEMPERINGATI Hari Pendidikan nasional (Hardiknas) haruslah menjadi momentum untuk memotivasi kita berani berkarya di segala bidang guna ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui tema resmi yang telah ditetapkan Kemendikdasmen, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Tema ini berfokus pada kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam transformasi pendidikan, termasuk revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi, dan kesejahteraan guru.
Seyogyanya kita tidak hanya berfokus pada seremonial belaka namun turut berpartisipasi mewujudkan aksi nyata kolaborasi lintas sektor, pemerintah, dan masyarakat untuk pendidikan yang lebih baik.
Momentum Hardiknas sejatinya adalah ikhtiar meningkatkan semangat bela negara melalui bidang pendidikan sebagaimana diteladani oleh Mas Soewardi Soerjoningrat (Ki Hajar Dewantara). Beliau telah mewariskan konsep kepemimpinan nasional yang sangat luar biasa yaitu “ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.
Namun, makna peringatan lebih dalam haruslah memunculkan kesadaran untuk mau dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur perjuangan Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, yaitu semangat belajar sepanjang hayat serta kesadaran atas budaya literasi.
Surat Edaran Kemendikdasmen nomor 8844/T/MDM.A5/HM.01.00/2026 tanggal 27 April 2026 telah memberikan garis jelas bahwa proses pendidikan kita harus menampilkan nilai kepercayaan, kecerdasan, dan profesionalisme. Sementara realitas di lapangan mengharuskan kita mendukung prioritas pada revitalisasi pendidikan, digitalisasi, dan kesejahteraan guru.
Realitasnya bahwa literasi saat ini menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa budaya literasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pendidikan. Sementara Indeks Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menjadi urgen untuk pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter bangsa.
Sudah saatnya pembangunan didesa perlu diintegrasikan untuk program pengembangan perpustakaan, pendirian perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan dengan didanai oleh dana desa
Membahas Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di kabupaten artinya mengukur usaha pemda dalam membina perpustakaan dan budaya literasi. Hasilnya adalah dengan skor bervariasi per wilayah. Berdasarkan Data IPLM Provinsi Jawa Timur tahun 2024, antara lain: Surabaya (100,00), Kota Blitar (97,32), dan Kota Madiun (96,93). Tiga kota tersebut merupakan kategori pencapaian tertinggi IPLM di Jawa Timur dengan komponen utama mencakup layanan perpustakaan.
Sementara tiga kab/kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Lumajang 29,04, Kab. Bangkalan 40,26, dan Kab. Nganjuk 42,08. Indikator yang berkaitan erat dengan IPLM adalah: 1) pemerataan layanan perpustakaan, 2) ketercukupan tenaga perpustakaan, 3) Tingkat kunjungan masyarakat per hari, 4) keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan serta anggota perpustakaan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13, atau meningkat 0,78 poin (1,04 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,35. Kenaikan ini didorong oleh sektor kesehatan dan kesejahteraan sebagai faktor utama.
Namun, kita perlu mencermati Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Dimensi Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2025 menempatkan Banyuwangi (30,52), Situbondo (10,24), Lumajang (7, 29), Bondowoso (6,22), Kab. Probolinggo (15,50), Kota Probolinggo (9,74), dan Jember (5,59). (Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur per 26 Februari 2026)
Membahas IPLM artinya berbicara angka yang menggambarkan usaha pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. Skor IPLM sering didasarkan pada pemerataan layanan perpustakaan, koleksi buku, tenaga perpustakaan, dan tingkat kunjungan/kegemaran membaca.
Selain akses fisik (IPLM), literasi juga mencakup 6 kemampuan dasar: baca-tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya & kewarganegaraan. Mendasarkan pada perincian lengkap capaian IPLM dan TKM untuk 33 provinsi di Indonesia berdasarkan hasil kajian resmi tahun 2025 betapa pentingnya perbaikan regulasi, penajaman program, dan alokasi anggaran yang memihak pada literasi. Perlu dipahami bahwa peningkatan IPLM dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM.
Tiga dimensi utama untuk mengukur IPM adalah kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Sementara literasi, yang diukur oleh IPLM, merupakan bagian inti dari dimensi pengetahuan/pendidikan dalam IPM. Sehingga faktor IPLM tidak dapat dipandang sebelah mata jika ingin mendongkrak IPM.
Realitasnya adalah literasi yang baik (IPLM tinggi) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang secara langsung mendongkrak capaian IPM suatu wilayah. Sehingga strategi menaikkan IPM akan lebih efektif menggunakan program-program literasi. Kualitas hidup yang lebih baik menunjukkan semakin baik ketersediaan, pemanfaatan, dan dukungan terhadap literasi masyarakat, yang merupakan cerminan semakin tingginya IPLM di suatu daerah.
Akhirnya pembahasan ILPM mengerucut pada tujuh unsur utama: pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, pembinaan perpustakaan, keterlibatan masyarakat, dan jumlah anggota perpustakaan. Tanpa itu, perpustakaan hanya menjadi tempat sunyi bagi buku-buku tanpa pembaca.
Koleksi buku haruslah up to date dan menjawab kebutuhan masyarakat sekarang dan Gen-Z. Maka gagasan menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Desa Membaca Digital bisa menjadi solusi tepat. Namun, semuanya berpulang pada goodwill pemerintah, stakeholder pendidikan, dan masyarakat untuk mendongkrak IPLM. Kuncinya “diurus bersama”.
*) Penulis adalah Sekretaris Dewan Pendidikan Lumajang dan Akademisi ITB Widya Gama Lumajang.
Editor : Sidkin