COBA bayangkan sebuah panggung teater di mana para pemerannya dibayar mahal oleh penonton untuk menyelesaikan sebuah krisis besar. Di tengah panggung, saat naskah bicara soal nyawa manusia dan kemiskinan, salah satu pemeran utamanya justru duduk di pojok, asyik bermain ponsel sambil mengepulkan asap rokok, seolah penonton dan naskah itu hanya angin lalu.
Itulah potret muram yang baru-baru ini viral menimpa Achmad Syahri As Sidiqi, anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Gerindra, tertangkap kamera asyik bermain gim (game) dan merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Padahal, agenda yang dibahas bukan main-main: gizi buruk.
Komedi di Meja Rapat
Dunia memang tempat "permainan dan senda gurau" (la'ibun wa lahwun), sebagaimana sering diingatkan dalam literatur keagamaan. Namun, ketika ayat tersebut ditarik ke dalam ruang sidang wakil rakyat, maknanya bergeser menjadi horor. Rapat tersebut sejatinya adalah mekanisme sakral demokrasi untuk membela kaum mustadafin (masyarakat bawah). Namun, alih-alih menjadi pelayan rakyat, sang legislator justru menampilkan perilaku yang mencerminkan "Republik Main-Main".
Video berdurasi singkat tersebut sejatinya merekam tiga lapis dosa etika yang berdampak panjang bagi marwah institusi legislatif. Pertama, adanya sikap abai terhadap substansi, di mana tindakan bermain gim saat membahas isu krusial seperti gizi buruk merupakan bentuk pengabaian nurani. Rapat tentang gizi buruk yang menyangkut nyawa dan masa depan bangsa yang dicampuradukkan dengan hiburan pribadi adalah bentuk penghinaan terhadap konstituen.
Kedua, terjadi pelanggaran norma ruang yang sangat mendasar, karena merokok di dalam ruangan ber-AC saat rapat resmi bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan cerminan rendahnya etika dalam menghargai rekan kerja serta martabat institusi. Ketiga, fenomena ini menunjukkan kegagalan fungsi pengawasan yang fatal bagi seorang anggota Komisi D, sebagai pemegang mandat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mustahil fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran dapat dijalankan secara optimal jika mata dan pikiran sang wakil rakyat justru terpaku pada layar gim daripada substansi rapat.
Efek Viral Political Misconduct
Kasus ini adalah purwarupa dari viral political misconduct (pelanggaran politik yang menyebar dengan cepat). Di era digital, perilaku menyimpang pejabat publik tidak lagi bisa disembunyikan di balik pintu jati ruang rapat yang mewah. Kini segala bentuk gerak-gerik mereka diawasi dalam berbagai panopticon digital.
Menurut Andrew Chadwick dalam bukunya The Hybrid Media System: Politics and Power (2017), kita hidup di era di mana informasi politik menyebar secara real-time dan menciptakan reaksi publik yang masif melalui narasi visual. Video sang anggota dewan bermain gim adalah "senjata" visual yang lebih mematikan daripada seribu kolom opini di koran. Mengapa? Karena ia langsung menghantam emosi publik.
Dampaknya? Meledaknya political cynicism (sinisme politik), terutama di kalangan Gen Z. Sinisme politik bukan sekadar rasa benci, melainkan "ketidakpercayaan yang mendarah daging". Sven Pattyn, dkk., dalam risetnya berjudul “Stripping the Political Cynic” menjelaskan bahwa sinisme politik bukan sekadar tidak percaya, tapi keyakinan bahwa sistem politik digerakkan oleh kepentingan pribadi (self-interest). Paparan terus-menerus terhadap perilaku buruk elite politik melalui media sosial memperkuat keyakinan masyarakat bahwa sistem politik pada dasarnya korup, dan tidak efektif.
Bagi Gen Z, yang merupakan digital natives, melihat anggota dewan bermain gim saat rakyat lapar adalah sinyal merah bahwa politik hanyalah panggung sandiwara untuk memanipulasi janji kampanye. Jelas ini berbahaya. Jika kaum muda sudah sinis, mereka akan memilih untuk apolitis atau bahkan antipati terhadap proses demokrasi.
Krisis Kepercayaan
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Indikator Politik Indonesia per 8 Februari 2026 merilis hasil survei bahwa lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah di mata masyarakat Indonesia adalah DPR/DPRD dengan angka hanya 56 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh rakyat Indonesia meragukan integritas wakilnya. Kasus "Gim dan Rokok" di Jember ini hanyalah bensin yang menyiram api ketidakpercayaan tersebut.
Dalam Islam, kepemimpinan adalah beban, bukan mainan. Sebagaimana dalam kaidah fikih: "Tasharruful imam ala’raiyyah manuthun bil maslahah" (Kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan). Bagaimana mungkin kemaslahatan rakyat bisa tercapai jika pemimpinnya saja tidak memiliki hudhurul qalb (kehadiran hati) dalam merumuskan solusi?
Meminta maaf adalah langkah paling mudah, namun tidak cukup. Dalam filsafat politik, Hannah Arendt menulis The Human Condition (2013), ia berargumen bahwa ruang publik adalah tempat untuk bertindak dan berbicara demi kepentingan bersama. Ketika seseorang menggunakan ruang publik untuk kenyamanan pribadi (bermain gim), ia telah "membunuh" makna ruang publik tersebut.
Kita membutuhkan rekonstruksi sikap. Perilaku ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam rekrutmen politik kita. Partai politik sering kali hanya mementingkan popularitas, nasab, atau logistik, tanpa membekali kadernya dengan etika publik yang mumpuni. Seperti yang ditulis oleh Pippa Norris dalam Democratic Deficit (2011), ketika ada kesenjangan antara harapan rakyat terhadap demokrasi dan kinerja nyata para politisi, maka lahirlah "warga negara yang kritis" yang jika tidak dikelola akan menjadi "warga negara yang sinis".
Menuju Politik Berintegritas
Kasus Achmad Syahri As Sidiqi harus menjadi titik balik. Tidak boleh ada lagi pembiaran terhadap "Republik Main-Main". Langkah rekonstruksi sikap ke depan harus dimulai dengan penegakan sanksi etik yang tegas melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD yang tidak boleh mandul. Perlu adanya sanksi nyata yang memberikan efek jera, melampaui sekadar teguran lisan yang sering kali hanya dianggap angin lalu.
Selain itu, aspek digital accountability perlu diperkuat, di mana publik harus terus aktif mengawasi karena viralitas telah terbukti menjadi instrumen kontrol sosial baru yang sangat efektif dalam memaksa lembaga negara untuk bertindak lebih responsif. Terakhir, partai politik, dalam hal ini Gerindra, memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan pendidikan politik berbasis etika melalui evaluasi internal yang mendalam terkait kapasitas mental serta integritas para wakil rakyat yang mereka usung agar benar-benar siap menjadi pelayan rakyat.
Menjadi pemimpin berarti bersedia menjadi "pelayan" bagi mereka yang suaranya tidak terdengar. Seperti anak-anak dengan gizi buruk di pelosok, para petani yang tercekik harga pupuk, dan buruh yang kehilangan harapan. Jika ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat "bertempur" demi nasib rakyat justru dijadikan tempat bermain gim, maka jangan salahkan jika suatu saat rakyat akan menganggap dewan ini hanyalah sebuah wahana bermain yang tidak perlu lagi didanai oleh pajak mereka.
Mari berhenti bermain-main dengan mandat rakyat. Karena di setiap menit gim yang dimainkan di ruang rapat, ada tangisan rakyat yang luput dari perhatian. Dan itu, bung, bukanlah sebuah senda gurau.
*) Penulis adalah Founder The Indonesian Foresight Research Institute (IFRI), Pemerhati Sosial-Politik.
Editor : Sidkin