ADA dua hal yang tengah menguras perhatian rakyat Indonesia sekarang ini: tendangan bebas Kylian Mbappé di layar kaca dan pertanyaan besar yang belum terjawab—apakah anak-anak kita sudah makan dengan benar hari ini? Di satu sisi, euforia Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko memenuhi warung kopi, ruang keluarga, hingga lapangan desa dari Sabang sampai Merauke. Di sisi lain, program Kuliner Bergizi yang lebih dikenal di panggung kebijakan dengan sebutan Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan daftar panjang persoalan yang belum tuntas.
Ironisnya, dua isu ini saling bersilang dalam satu benang merah yang sama: tubuh. Piala Dunia adalah perayaan tubuh manusia pada puncak kemampuannya yang gesit, terlatih, terawat, dan bergizi. Sementara program Kuliner Bergizi adalah pengakuan resmi negara bahwa jutaan tubuh anak Indonesia belum terpenuhi haknya atas makanan yang layak. Pertanyaannya: bisakah kita merayakan keduanya sekaligus tanpa merasa ada yang janggal?
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk menjalankan program Kuliner Bergizi sepanjang 2025. Realisasinya hingga Desember 2025 mencapai Rp51,5 triliun, atau sekitar 72,5 persen dari target APBN. Program ini telah menjangkau 56,13 juta penerima di 38 provinsi, disalurkan melalui 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Angka-angka itu terdengar heroik. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan menyebut bahwa untuk membiayai program ini secara penuh sepanjang tahun, dibutuhkan dana hingga Rp420 triliun—sebuah angka yang membuat ruang fiskal negara sesak napas.
Namun di balik statistik yang berkilap itu, ada kenyataan lain yang tidak kalah keras: sejak awal 2025 hingga awal 2026, jumlah kasus keracunan akibat konsumsi MBG sudah mencapai lebih dari 21.000 orang, tersebar di 177 kejadian luar biasa (KLB) di 127 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Hanya dalam lima hari—antara 26 hingga 30 Januari 2026—tercatat 1.471 korban keracunan massal. Kepala Badan Gizi Nasional sampai harus meminta maaf. Nama program yang mulia nyaris berganti julukan di kalangan warganet: dari 'Makan Bergizi Gratis' menjadi 'Makan Beracun Gratis'.
Akar masalahnya jelas. Dari 11.592 unit dapur MBG yang beroperasi, hanya 198 yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Artinya, lebih dari 98 persen dapur beroperasi tanpa jaminan standar keamanan pangan yang terukur. Belum lagi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa 89 dari 102 yayasan pengelola SPPG yang disurvei terafiliasi dengan partai politik atau kerabat pejabat. Program gizi anak berubah menjadi arena bagi-bagi proyek. Niat mulia bertabrakan dengan tata kelola yang setengah matang.
Kembali ke Piala Dunia. Dengan 48 tim berlaga dalam 104 pertandingan, turnamen ini adalah festival terbesar yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. TVRI ditunjuk sebagai official broadcaster eksklusif dengan nilai hak siar Rp1,3 triliun—dan seluruh laga bisa disaksikan rakyat secara gratis. Ini satu kebijakan yang hampir tidak menuai protes.
Ada sesuatu yang menusuk dalam kontras ini. Di negara yang sama, dalam waktu yang sama, anak-anak sekolah dasar masuk berita karena keracunan makanan yang disediakan oleh negara, sementara di layar TV yang sama kita menyaksikan para pesepak bola kelas dunia yang tubuhnya dijaga dengan standar gizi paling ketat di planet ini. Pemain seperti Mbappé tak makan sembarangan. Mereka punya ahli gizi pribadi, menu terukur, dan jadwal makan yang diawasi setiap hari. Ironisnya, program yang seharusnya membawa standar gizi itu kepada jutaan anak Indonesia justru menghadapi masalah mendasar di dapur-dapur yang tidak bersertifikat.
Jawa Pos pernah menulis bahwa Indonesia adalah negara dengan basis penggemar sepak bola terbesar di dunia—tapi belum pernah lolos ke Piala Dunia. Paradoks ini bukan sekadar soal teknik bermain bola. Ia berbicara tentang fondasi: apakah generasi yang kita harapkan menjadi pemain kelas dunia itu tumbuh dengan asupan gizi yang memadai? Stunting masih mengancam sekitar 21,5 persen anak balita Indonesia (Riskesdas 2023). Program Kuliner Bergizi hadir untuk menjawab krisis itu. Tapi jika implementasinya rapuh, maka kita hanya membangun mimpi di atas fondasi yang retak.
Tentu saja, program Kuliner Bergizi tidak boleh dihentikan. Justru sebaliknya—ia harus diperkuat, diperbaiki, dan diawasi lebih ketat. Momentum Piala Dunia bisa menjadi pengingat kolektif yang tepat: bahwa fisik yang prima, yang kita kagumi ketika menonton Erling Haaland atau Vinicius Jr. berlari di lapangan, adalah produk jangka panjang dari gizi yang konsisten dan berkualitas sejak kecil. Tidak ada pemain kelas dunia yang lahir dari piring makan yang tercemar bakteri.
Pemerintah perlu belajar dari model-model negara yang sudah lebih dulu sukses. Di Jepang, program makan siang sekolah (shokuiku) telah berjalan lebih dari 70 tahun dengan standar gizi yang terukur, pengawasan yang sistematis, dan pelibatan komunitas lokal. Di Brasil, program gizi sekolah dikelola langsung oleh dinas kesehatan daerah dengan kontrol berlapis. Tak perlu meniru mentah-mentah, tapi prinsip dasarnya sama: kecepatan ekspansi harus seimbang dengan kualitas tata kelola.
Dalam konteks Piala Dunia 2026, ada satu pesan yang paling relevan untuk dibawa pulang: kebesaran sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa riuh ia merayakan kemenangan tim lain, tetapi dari seberapa serius ia merawat generasi yang suatu hari nanti bisa berdiri di lapangan itu sendiri. Euforia boleh—bahkan perlu—untuk menjaga semangat kebersamaan. Tapi euforia tanpa pembenahan nyata adalah hiburan yang mahal.
Maka, ketika peluit wasit berbunyi malam ini dan kita bersama-sama berteriak mendukung tim favorit di layar TVRI, ada baiknya kita sisihkan sedikit energi itu untuk bertanya: apakah makanan yang diterima anak-anak kita di sekolah benar-benar aman, bersih, dan bergizi?
Piala Dunia mengajarkan bahwa tim terbaik bukan yang paling banyak berteriak, melainkan yang paling disiplin dalam latihan dan detail dalam persiapan. Program Kuliner Bergizi pun demikian. Visinya sudah benar. Anggarannya sudah besar. Yang kurang adalah kedisiplinan dalam eksekusi dan keberanian untuk mengevaluasi tanpa tedeng aling-aling. Rakyat tidak butuh pembelaan program—rakyat butuh program yang benar-benar berjalan.
Di antara sorak-sorai menyambut gol dan riuh rendah stadion yang dipancarkan dari negeri Paman Sam, semoga ada satu resolusi yang kita buat bersama: bahwa Piala Dunia 2030 nanti atau 2034 dirayakan oleh generasi Indonesia yang tubuhnya tumbuh sehat, pikirannya tajam, dan perutnya tidak pernah diisi oleh makanan yang membuat mereka terbaring sakit. Itu adalah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada trofi manapun.
*) Penulis adalah Founder The Indonesian Foresight Research Institute, Assistant Professor at Uinsa, LP Ma'arif Jatim Book Writing Team.
Editor : Sidkin