PELAKSANAAN Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Indonesia tahun 2026 diwarnai fenomena yang kurang mengenakkan. Sebagaimana diberitakan media massa nasional, baik cetak, elektronik, maupun media online, disebutkan bahwa berdasarkan evaluasi SNPMB 2025, daya tampung awal PTN tercatat sebanyak 627.957 kursi. Namun, hingga akhir proses daftar ulang, jumlah mahasiswa yang benar-benar melakukan registrasi hanya mencapai 567.826 orang atau sekitar 90,42 persen.
Makna komunikasinya, terdapat sekitar 60.131 peserta yang telah dinyatakan lolos, tetapi tidak melakukan daftar ulang. Pesan yang terungkap dari angka tersebut merupakan data pelaksanaan PMB 2025 yang berasal dari akumulasi seluruh jalur seleksi, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), SNBT, dan Seleksi Mandiri.
Ungkapan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Eduart Wolok perlu dicermati secara komprehensif. Pihaknya mengamati bahwa angka peserta yang tidak melakukan daftar ulang juga perlu dilihat bersama kondisi daya tampung PTN yang masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah peminat. Daya tampung PTN hanya 600 ribu sementara peminat mencapai 1,8 juta, tetapi 60 ribu kursi kosong karena calon mahasiswa mundur. Fenomena ini tidak boleh dianggap sepele, Ada beberapa fenomena yang perlu dikritisi dari peristiwa ribuan calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang ke perguruan tinggi pilihannya.
Pertama, sebagaimana dilaporkan sejumlah media massa mengungkapkan bahwa faktor ekonomi ditengarai masih menjadi penyebab terbesar di balik banyaknya calon mahasiswa baru (camaba) yang batal melakukan registrasi ulang. Kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk membuat sebagian keluarga akhirnya mengurungkan niat menguliahkan buah hatinya ke perguruan tinggi.
Tentu saja, ini adalah ironi! Sebab, dalam perkuliahan, beban mahasiswa tidak hanya berasal dari UKT. Kebutuhan penunjang seperti kebutuhan akses jaringan internet dan laptop juga tak bisa dianggap kecil. Dengan harga minimal sekitar Rp7,5 juta, biaya tersebut menjadi beban tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Data ini selaras denga apa yang disampaikan Mantan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Prof Nizam, kepada sejumlah media bahwa setiap tahun ada 3,6 juta lulusan SMA. Dari jumlah itu, 50 persen alias separuhnya sekitar 1,8 juta punya keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. “Sementara yang masuk ke PTN itu hanya 568 ribu. Secara data begitu ya, kira-kira ada 3,1 juta lulusan SMA yang belum tertampung di perguruan tinggi negeri," jelas Nizam sebagaimana dikutip dari DetikEdu, Kamis (2/7/26).
Kedua, harapan pengetahuan yang lebih tinggi tidak bisa dicapai. Padahal, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu pintu masuk membangun kecerdasan adalah dengan memperkuat basis keilmuan hingga perguruan tinggi. Jika hal ini gagal dicapai oleh generasi, maka harapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan menghadapi kendala.
"KIP Kuliah hanya menjangkau UKT dan biaya hidup terbatas saja. Artinya biaya hidupnya itu pas-pasan. Dan itu pun sering terlambat transfernya sehingga menyulitkan mahasiswa yang tidak mampu," demikian penegasan pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, sebagaimana dilaporkan Tirto, Senin (29/6/2026).
Strategi Komunikasi Mencari Solusi
Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan tanpa solusi agar keinginan generasi meningkatkan pengetahuan yang lebih tinggi bisa dicapai. Setidaknya, beberapa strategi komunikasi yang penting diperhatikan dapat ditindaklanjuti. Pertama, mendesain ulang skema UKT yang menjadi beban bagi calon mahasiswa baru dalam memilih perguruan tinggi. Jika biaya menjadi beban, maka negara layak untuk meringankan.
Penulis sepakat dengan beberapa pihak yang mendorong agar negara hadir memberikan biaya murah–syukur-syukur bisa gratis seperti yang banyak diimpikan oleh keluarga tidak mampu di Indonesia. Tentu saja dalam pelaksanaan PMB dengan banyaknya yang tidak daftar ulang, dapat direncanakan ke depan dalam mengatasi biaya tinggi di perguruan tinggi.
Kedua, pentingnya kampus memberikan edukasi yang lebih massif lagi kepada para calon mahasiswa agar tidak keliru dalam memilih kompetensi keilmuan yang akan diraihnya. Sejumlah kasus menunjukkan, tidak daftar ulangnya camaba itu diakibatkan pilihan prodinya mbleset alias tidak sesuai dengan keinginan. Gambaran mengenai masa depan prodinya tidak tergambar dengan baik oleh para pendaftar PMB.
Ketiga, kampus perlu melakukan strategi yang lebih taktis dalam penentuan prodi yang ditawarkan, utamanya melalui jalur mandiri. Dalam hal ini, kampus “dituntut” mampu menawarkan distingsi (kekhususan/keunikan) keilmuan yang akan dijadikan “garansi” bagi mahasiswa yang memilih kuliah di prodi yang diinginkan.
Fenomena jumlah lulusan kampus yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang pasti, ikut membangun wacana realistis bagi pelajar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Padahal, kampus diharapkan mampu menjawab kegelisahan mengenai pengangguran yang masih terhampar di dunia kerja. Jika kampus gagal menjawab tantangan ini, maka penurunan jumlah camaba pada tahun-tahun berikutnya kemungkinan kecil akan naik peminatnya.
Keempat, perluas jangkauan beasiswa. Berdasarkan pengalaman penulis di kampus dalam menangani PMB, banyak diantara calon mahasiswa yang berharap kepastian adanya beasiswa sebagai kepastian untuk membiayai dana pendidikan di kampus. Tidak sedikit yang mundur ketiga gagal meraih beasiswa.
Hal ini selaras dengan penyebab pertama, yakni persoalan ekonomi keluarga yang mendera Sebagian peserta camaba yang tidak melanjutkan daftar ulang. Memang beasiswa sudah banyak ditawarkan oleh pemerintah maupun pihak swasta, tetapi jumlahnya belum sepenuhnya menjawab mereka yang gagal mendaftar ulang tersebut. Tentu saja, problematika di dunia akademik tidak bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Butuh strategi khas (khusus) untuk bisa menjawab masalah ini.
Berdasarkan pengalaman penulis, setidaknya ada empat strategi yang perlu di tempuh. Pertama, kolaborasi diantara warga kampus (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dalam membangun dunia akademik yang menawarkan prodi-prodi unggulan prospektif dalam menjawab tantangan zaman.
Kampus berbasis beasiswa dan kedinasan menjadi salah faktor camaba tidak mendaftar ulang karena sudah diterima di kampus lain yang dianggap “lebih prospektif”. Selain itu, kampus yang menyediakan Unit Pengembangan Karir (UPK) ikut berkontribusi dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja.
Kedua, harmonisasi antara kampus dengan kampung (desa) sebagai basis hubungan antara masyarakat dengan dunia pendidikan yang perlu dijalin melalui berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga posisi kampus semakin membumi di kampung, sehingga mendorong Masyarakat untuk bergerak menyiapkan diri memperkuat cita-cita buah hatinya ke jenjang perguruan tinggi.
Kampus memberikan kontribusi besar dalam menjawab problematika Masyarakat melalui kegiatan KKN, PKL, PPL, dan kegiatan akademik lainnya. Ketiga, Adaptasi berbagai peluang beasiswa untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pembiayaan. Ribuan camaba yang tidak mendaftar ulang ke kampus negeri, mereka berpindah ke kampus swasta yang lebih “menjanjikan”, baik dari sisi pembiayaan, maupun kredibilitas kampusnya sendiri. Keempat, Sinergi kampus dengan stakeholder, baik lembaga swasta dan institusi donatur yang bersinergi dalam memberikan beasiswa yang lebih besar kepada camaba untuk menjawab alasan keterbatasan dana/faktor ekonomi untuk kuliah.
*) Penulis adalah Kapus Informasi Data & PMB LPM UIN KHAS Jember, Pengurus ICMI Orda Jember.
Editor : Sidkin