ADA satu pertanyaan yang jarang saya dengar diajukan serius setiap 17 Agustus: kalau kemerdekaan itu sudah diraih 80 tahun lalu, kenapa kita masih harus "memperingatinya" seolah-olah belum selesai? Jawabannya sederhana, meski jarang kita akui—karena memang belum selesai. Upacara, lomba panjat pinang, dan lagu kebangsaan hanyalah ritual tahunan yang mengingatkan; yang sesungguhnya sedang diuji adalah apakah kita masih sanggup merawat apa yang dulu direbut dengan darah.
Penjajahan hari ini tidak lagi berwujud tentara asing di depan rumah. Ia hadir lebih halus: dalam bentuk kemiskinan yang diwariskan turun-temurun, dalam informasi palsu yang lebih cepat menyebar daripada klarifikasinya, dalam kita yang saling curiga karena perbedaan pilihan politik. Amartya Sen pernah menulis bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari penjajah, melainkan punya ruang nyata untuk sekolah, bekerja, dan berpendapat tanpa rasa takut. Dengan ukuran itu, banyak dari kita sebenarnya belum sepenuhnya merdeka—meski KTP-nya sudah warga negara merdeka sejak 1945.
Yang menarik, ukuran kemerdekaan semacam ini justru sangat dekat dengan cara pesantren memandang hidup sejak dulu—bahwa ilmu dan pengabdian bukan pelengkap, melainkan syarat seseorang benar-benar merdeka. Di titik inilah pesantren, yang sering dianggap hanya urusan langgar dan kitab kuning, justru punya pekerjaan rumah yang sangat duniawi: memastikan kemerdekaan itu dirasakan sampai ke serambi paling pinggir sekalipun.
Dari Medan Perjuangan ke Medan Pengabdian
KH. Hasyim Asy'ari pernah mengumandangkan Resolusi Jihad—fatwa yang membuat ribuan santri, dengan bambu runcing dan keyakinan, turun ke jalan mempertahankan kemerdekaan yang baru seumur jagung. Itu bukan cerita heroik yang selesai di buku sejarah. Itu preseden: bahwa pesantren, sejak awal, tidak pernah memilih diam di pinggir sejarah bangsanya. Tapi medan juang zaman ini beda rupa. Tidak ada lagi musuh yang bisa ditembak. Musuh sekarang lebih mengendap: kemiskinan yang mewarisi kemiskinan, dan korupsi yang justru lebih sering dilakukan orang berdasi daripada orang bersarung.
Di sinilah pesantren mulai mencoba peran baru—meski jujur saja, hasilnya masih tambal sulam. Beberapa pesantren dengan koperasi dan unit usahanya yang beromzet triliunan, membuktikan pesantren bisa jadi mesin ekonomi mandiri, bukan sekadar lembaga yang bergantung sumbangan. Tapi itu pengecualian, bukan potret umum. Sebagian besar pesantren kecil masih berjuang sekadar menutup biaya listrik bulanan, apalagi bicara Badan Usaha Milik Pesantren yang serius. Kesenjangan ini sendiri adalah pekerjaan rumah—bagaimana model pesantren besar bisa ditularkan, bukan hanya dikagumi dari jauh.
Di ranah literasi, tradisi tabayyun—mengecek sebelum percaya—sebenarnya modal besar melawan hoaks. Tapi modal itu sering berhenti di kelas kitab kuning, tidak diturunkan jadi kebiasaan mengecek berita di linimasa WhatsApp keluarga sendiri. Nalar kritis yang diajarkan di kelas seharusnya juga hidup di luar kelas, di ruang digital tempat sebagian besar disinformasi justru beredar.
Soal moral, pesantren juga tidak bisa berlagak suci. Keteladanan kiai memang masih jadi rem sosial yang kuat, tapi kasus-kasus kekerasan dan minimnya perlindungan santri yang mencuat beberapa tahun terakhir adalah pengingat bahwa lembaga yang mengajarkan adab pun perlu terus diaudit adabnya sendiri—bukan cukup dengan permintaan maaf, tapi mekanisme pengaduan dan pengawasan yang benar-benar bekerja dan bisa diakses santri tanpa rasa takut.
Serambi yang Tak Pernah Sepi
Kemerdekaan, kalau dipikir-pikir, mirip rumah tua yang terus perlu dirawat — bukan sekali dibangun lalu ditinggal begitu saja. Kalau dulu pesantren ikut mendirikan rumah itu lewat perjuangan fisik, tugas hari ini jauh lebih sunyi tapi tak kalah berat: mendidik manusia yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, secara ekonomi, secara nalar, dan secara moral.
Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar lembaga yang mencetak ijazah, tapi ruang yang menumbuhkan warga negara yang tahu malu ketika korupsi, dan tahu peduli ketika tetangganya kelaparan. Pesantren punya modal untuk itu—tapi modal saja tidak cukup kalau tidak dijaga terus terbuka pada kritik dan tidak berhenti membenahi diri. Beberapa pesantren besar di Jawa Timur boleh jadi contoh yang membanggakan, tapi keberhasilan itu baru berarti kalau bisa dirasakan juga oleh pesantren-pesantren kecil yang jauh dari sorotan.
Serambi-serambi pesantren memang tampak sederhana—hanya bangku panjang, kitab kuning, dan bau kopi subuh. Tapi dari ruang sesederhana itu, sejarah bangsa ini pernah ditulis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pesantren masih relevan, melainkan apakah kita—santri, kiai, dan seluruh yang pernah singgah di serambi itu—masih mau merawat kemerdekaan dengan cara yang sama sungguh-sungguhnya seperti dulu ia direbut.
*) Penulis adalah Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember dan Khadim PP. Miftahul Ulum Kalisat.
Editor : Sidkin