INDONESIA sedang berada pada persimpangan sejarah. Di satu sisi, pemerintah mengusung agenda besar hilirisasi sumber daya alam sebagai strategi menuju negara maju. Industri pertambangan berkembang pesat, kawasan industri terus diperluas, investasi asing mengalir deras, dan pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Namun di sisi lain, kita menyaksikan ironi yang semakin nyata: hutan berubah menjadi lubang tambang, sungai kehilangan kejernihannya, masyarakat adat kehilangan ruang hidup, dan bencana ekologis datang silih berganti. Kemajuan yang tidak disertai tanggung jawab moral pada akhirnya melahirkan paradoks. Negara tampak semakin modern, tetapi lingkungan justru semakin rapuh. Pertumbuhan ekonomi meningkat, sementara kualitas kehidupan masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi sering kali justru menurun.
Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kondisi ini tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan teknis pembangunan. Krisis lingkungan pada hakikatnya merupakan krisis etika. Sebagaimana ditegaskan dalam materi Restorasi Etika Teo-Ekologis, kerusakan bumi bukan hanya akibat perkembangan teknologi, melainkan akibat hilangnya tanggung jawab moral manusia terhadap alam.
Alquran telah mengingatkan dalam Surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia. Ayat tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekologis sesungguhnya berakar pada cara pandang manusia yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai amanah yang harus dijaga.
Islam tidak pernah menolak kemajuan teknologi. Justru Islam mendorong ilmu pengetahuan, inovasi, dan pembangunan. Akan tetapi, Islam juga memberikan batas yang sangat jelas bahwa kemajuan harus selalu berjalan bersama keadilan.
Teknologi yang kehilangan etika hanya akan melahirkan pertumbuhan yang semu—menguntungkan segelintir pihak, tetapi meninggalkan beban ekologis bagi generasi berikutnya. Materi LK III HMI menegaskan bahwa Islam tidak memilih antara pertumbuhan ekonomi atau kelestarian lingkungan, melainkan memilih keadilan sebagai jalan tengah pembangunan.
Dalam konteks hilirisasi nikel misalnya, Indonesia memang memperoleh nilai tambah ekonomi yang besar. Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat sekitar tambang. Konflik agraria, pencemaran lingkungan, hingga menurunnya kualitas kesehatan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Lebih jauh lagi, paradigma pembangunan yang hanya mengejar angka investasi telah mengaburkan makna manusia sebagai khalifah fil ardh. Dalam Islam, manusia bukanlah penguasa bumi yang bebas mengeksploitasi alam, melainkan penjaga, pengelola, pemelihara, sekaligus penanggung jawab atas keberlanjutan kehidupan. Ketika manusia justru menjadi penyebab utama kerusakan ekologis, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati amanah tersebut.
Perspektif inilah yang seharusnya menjadi pijakan kebijakan publik Indonesia. Pembangunan tidak cukup diukur melalui Produk Domestik Bruto, jumlah smelter, atau nilai investasi semata. Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus mencakup kualitas lingkungan hidup, keberlanjutan sumber daya alam, keadilan antargenerasi, serta perlindungan terhadap masyarakat yang paling terdampak.
Sebagai organisasi kader, HMI memiliki tanggung jawab historis untuk menghadirkan kritik yang konstruktif terhadap arah pembangunan nasional. HMI tidak boleh berhenti menjadi penonton yang hanya membahas politik elektoral. Abad ke-21 adalah abad krisis iklim, ketimpangan sosial, krisis pangan, krisis energi, dan disrupsi teknologi. Karena itu, perjuangan kader harus ikut menjawab persoalan-persoalan tersebut melalui gerakan intelektual yang berpihak pada keadilan ekologis.
Gerakan HMI ke depan perlu melampaui diskursus. Kesadaran ekologis harus diwujudkan melalui kepemimpinan hijau, penguatan riset lingkungan di kampus, pengembangan masjid ramah lingkungan, pengawasan terhadap kebijakan publik, hingga advokasi terhadap masyarakat yang menjadi korban kerusakan ekologis. Agenda tersebut telah digariskan sebagai bagian dari desain gerakan kader yang menempatkan green leadership, green campus movement, digital ethics, dan climate justice movement sebagai arah perjuangan baru.
Indonesia tentu membutuhkan industrialisasi. Namun industrialisasi yang mengabaikan keadilan lingkungan hanya akan memindahkan biaya pembangunan kepada rakyat dan generasi mendatang. Kita tidak boleh mewariskan bumi yang rusak hanya demi menikmati pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
HMI sejak awal lahir sebagai organisasi perjuangan yang mengintegrasikan nilai keislaman dan keindonesiaan. Spirit itu harus diterjemahkan dalam keberanian mengawal pembangunan agar tidak kehilangan orientasi etiknya. Sebab pembangunan sejati bukan sekadar menghasilkan kemajuan material, melainkan menghadirkan kemakmuran yang adil, menjaga keseimbangan alam, serta memuliakan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Pertanyaan terbesar bagi generasi hari ini bukanlah seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang berhasil kita capai, melainkan apakah kelak anak cucu akan mengenang kita sebagai generasi yang menyelamatkan bumi, atau justru generasi yang mewariskan kehancurannya.
*) Penulis adalah Ketua Umum Kohati HMI Cabang Jember.
Editor : Sidkin