PERDEBATAN mengenai rencana pinjaman Kabupaten Jember seolah-olah menempatkan masyarakat pada dua pilihan ekstrem. Jika pinjaman disetujui, pembangunan jalan, penerangan jalan umum, dan rumah sakit dapat segera dilakukan. Jika pinjaman ditolak, pembangunan dianggap akan berhenti.
Dikotomi tersebut tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan angka dalam KUA-PPAS 2027, APBD Jember tetap dapat disusun tanpa pinjaman. Konsekuensinya, pemerintah harus mengubah strategi pembangunan dari pelaksanaan serentak menjadi bertahap.
Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,521 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp5,508 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit sekitar Rp987,046 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp200,473 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp786,573 miliar. Dengan demikian, pinjaman menjadi angka penyeimbang agar seluruh rencana belanja dapat dilaksanakan.
Jika pinjaman ditiadakan, kemampuan belanja Jember menjadi Rp4,721 triliun. Angka tersebut berasal dari pendapatan Rp4,521 triliun ditambah proyeksi SiLPA Rp200,473 miliar.
Artinya, APBD tanpa pinjaman tetap dapat disusun dalam posisi seimbang. Defisit sebesar Rp200,473 miliar ditutup sepenuhnya dengan SiLPA. Namun, belanja harus dikurangi sebesar Rp786,573 miliar dari rancangan semula.
Apakah pengurangan sebesar itu akan melumpuhkan pelayanan publik?
Dalam KUA-PPAS terdapat belanja bunga sekitar Rp37,636 miliar. Apabila seluruh belanja bunga tersebut berkaitan dengan pinjaman baru, penghapusan pinjaman sekaligus menghilangkan kewajiban bunga. Setelah bunga dikeluarkan, kebutuhan pengurangan program lain menjadi sekitar Rp748,937 miliar.
Pilihan paling logis bukan memotong belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, transfer kepada desa, atau pelayanan dasar. Pengurangan seharusnya dilakukan terhadap ekspansi belanja modal yang semula melonjak menjadi sekitar Rp1,197 triliun.
Jika belanja operasional selain bunga, belanja transfer, dan belanja tidak terduga dipertahankan, Jember masih memiliki ruang belanja modal sekitar Rp447,571 miliar. Nilai ini tidak kecil. Bahkan, besarnya tidak terlalu jauh dari rancangan RKPD yang sebelumnya mengalokasikan belanja modal sekitar Rp507,199 miliar.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa APBD tanpa pinjaman tidak berarti APBD tanpa pembangunan. Pemerintah masih dapat memperbaiki jalan, memasang PJU, dan memperkuat rumah sakit. Perbedaannya terletak pada jumlah kegiatan dan waktu pelaksanaannya.
Paket pembangunan yang dikaitkan dengan pinjaman terdiri atas perbaikan jalan sekitar Rp400 miliar, PJU Rp200 miliar, RSD dr. Soebandi Rp130 miliar, dan RSD Balung sekitar Rp56,58 miliar. Totalnya mendekati Rp786,573 miliar.
Jika paket tersebut dibagi selama empat tahun, kebutuhan anggaran rata-ratanya sekitar Rp196,643 miliar per tahun. Jika dilaksanakan selama lima tahun, kebutuhan tahunannya turun menjadi sekitar Rp157,315 miliar.
Ruang fiskal tersebut dapat dibentuk melalui kombinasi efisiensi dan peningkatan pendapatan. Dalam skenario empat tahun, misalnya, penghapusan bunga menyediakan ruang sekitar Rp37,636 miliar. Efisiensi lima persen dari belanja barang dan jasa dapat menghasilkan sekitar Rp106,819 miliar. Rasionalisasi 15 persen belanja hibah menghasilkan sekitar Rp16,436 miliar. Peningkatan PAD sebesar tiga persen menambah sekitar Rp38,838 miliar.
Total ruang fiskalnya mencapai sekitar Rp199,729 miliar. Angka tersebut secara matematis cukup untuk membiayai proyek sebesar Rp196,643 miliar per tahun tanpa pinjaman.
Tentu saja, simulasi ini bukan perintah untuk memotong seluruh belanja barang dan jasa secara seragam. Di dalam belanja tersebut terdapat kebutuhan penting seperti obat, pemeliharaan, pelayanan pendidikan, dan kegiatan pemerintahan. Efisiensi harus diarahkan pada perjalanan dinas, rapat, honorarium, publikasi, sewa, seremoni, serta kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pelaksanaan bertahap juga mengharuskan pemerintah menyusun prioritas. Jalan yang menghubungkan sentra produksi, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan harus didahulukan. PJU perlu diprioritaskan pada wilayah rawan kecelakaan dan kriminalitas. Investasi rumah sakit harus diarahkan pada fasilitas yang paling mendesak dan benar-benar siap digunakan.
Skenario tanpa pinjaman memang memiliki kelemahan. Manfaat pembangunan diterima lebih lambat dan harga konstruksi dapat meningkat. Dengan asumsi kenaikan biaya lima persen per tahun, paket yang dibagi selama empat tahun dapat berkembang dari Rp786,573 miliar menjadi sekitar Rp847,557 miliar.
Namun, skenario pinjaman juga memiliki biaya. Pemerintah menyebut total pembayaran dapat mencapai sekitar Rp865 miliar. Selain beban bunga, terdapat risiko keterlambatan proyek, penurunan pendapatan, dan menyempitnya ruang APBD selama masa pembayaran.
Karena itu, pilihan antara berutang dan tidak berutang harus dibandingkan secara jujur. Pemerintah perlu menghitung nilai manfaat percepatan pembangunan dan membandingkannya dengan bunga, biaya pinjaman, serta risiko fiskal.
Ada satu catatan penting dalam skenario tanpa pinjaman: proyeksi SiLPA Rp200,473 miliar belum merupakan uang yang sepenuhnya pasti. Jika SiLPA aktual hanya Rp100 miliar, kemampuan belanja turun menjadi Rp4,621 triliun dan kebutuhan pengurangan belanja meningkat menjadi sekitar Rp887,046 miliar.
Pemerintah harus membuktikan bahwa SiLPA tersebut realistis dan dapat digunakan secara bebas. APBD tidak boleh menggantungkan program pada uang sisa yang belum terbentuk.
Dengan demikian, Jember sebenarnya memiliki pilihan ketiga. Daerah tidak harus memilih antara berutang besar atau menghentikan pembangunan. Jember dapat mempertahankan pembangunan melalui prioritas, efisiensi, penguatan PAD, dan penjadwalan proyek selama empat atau lima tahun.
Utang menawarkan kecepatan, tetapi pembangunan bertahap menawarkan keluwesan fiskal. Keputusan akhirnya bergantung pada hal yang hendak didahulukan: menyelesaikan banyak proyek sekarang dengan mengikat APBD masa depan, atau membangun secara bertahap dengan mempertahankan kemandirian anggaran.
APBD tanpa pinjaman bukan tanda ketidakberanian. Dalam kondisi tertentu, ia justru mencerminkan keberanian pemerintah untuk menetapkan prioritas, mengendalikan belanja, dan membangun sesuai kemampuan nyata daerah.
*) Penulis adalah Kaprodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember.
Editor : Sidkin