KERIUHAN Muktamar ke-35 NU yang akan dilaksanakan akhir Agustus 2026 nanti mulai ramai diperbincangkan bahkan jauh sebelum lokasi Muktamar ditentukan. Bukan tanpa alasan, Muktamar NU kali ini sangat tampak dan nyata polarisasi konflik yang terjadi. Struktural NU terbelah, mulai dari yang pro status quo hingga kelompok yang menginginkan perubahan dan pembaharuan. Warga NU dipertontonkan perseteruan di tubuh PBNU hingga meruncing ke tingkatan PW dan PC. Berbagai pihak menanggap perseteruan ini sangat memalukan.
Terpecahnya tubuh PBNU kali menimbulkan bias dan ditarik ke berbagai kepentingan. Banyaknya pengurus yang menjabat di kabinet semakin menambah konflik kepentingan. PBNU menjadi bancaan dan muktamar sebagai arena perebutan kekuasaan. Yang semula PBNU diisi oleh para kyai yang diharapkan menjadi peredam perbedaan. Kini malah diisi oleh banyak politisi yang justru menyulut api pertikaian dan perpecahan.
“Kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam, betul-betul meriam. Tapi digoncangkan oleh propaganda luar yang menghasut seolah-olah senjata itu bukan meriam, tetapi hanya gelugu alias batang kelapa sebagai meriam tiruan.” Apa yang disampaikan oleh Mbah Wahab Hasbullah ini setidaknya bisa menjadi bekal PBNU sebelum berangkat ke Muktamar. Agar menjadi senjata tatkala ada pihak luar yang mencoba merusak NU. Mengingat politisasi di tubuh PBNU hari ini sudah menjadi bagian yang susah untuk dipisahkan.
Awal Mula Konflik
Ketegangan di tubuh NU mencuat satu tahun pasca PBNU yang dipimpin Gus Yahya dilantik. Berbagai keputusan PBNU selalu menuai kontroversi. Mulai dari pemecatan pengurus tanpa tabayun, amburadulnya tata kelola organisasi, pengabaian kepada prinsip-prinsip NU, penerimaan konsesi tambang, masuknya agen zionis di tubuh PBNU, sampai muncul agenda MLB dari bawah. Ini hanya sebagian dari banyaknya rangkaian kontroversi di PBNU baik itu oknum pengurus maupun organisasi.
Beberapa pakar menyebut, Pesantren adalah NU kecil, dan NU adalah pesantren besar. Demikian karena pesantren menjadi akar kekuatan NU. Jika pesantren rusak bisa dipastikan NU goyah. Begitupun sebaliknya. Sepanjang tahun 2026 publik dikejutkan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Dan yang paling menyita perhatian publik kasus yang dilakukan oleh Ashari, pengasuh asrama Ndholo Kusumo di Pati yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual kepada 50 santriwati. Citra pesantren waktu itu rusak, diserang berbagai pihak. Dan masyarakat mulai ragu kepada pendidikan di pesantren.
PBNU sebagai bagian dari entitas pesantren nyatanya tidak bisa berbuat banyak. Seolah-olah dibiarkan dan bergulir tanpa ada counter. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan para kyai dan pengasuh pesantren besar waktu itu tatkala berbagai pihak menyerang dan ingin melemahkan pesantren. Wajar jika banyak yang menyayangkan jika PBNU tidak perlu ndakik-ndakik ngurus peradaban dunia jika akar kekuatan keislaman yang ada di pesantren masih banyak yang perlu dibenahi.
Menyedihkannya lagi, di tempat lain PBNU menerima konsesi tambang Batu Bara 26 ribu hektare di Kalimantan Timur. Susah dicerna akal sehat, walaupun dengan alasan kemandirian ekonomi NU bukan berarti menghalalkan kerusakan lingkungan. Atas keputusan itu, elit PBNU mengalami ketegangan yang cukup serius. Bahkan disebut-sebut menjadi awal terpecahnya pengurus PBNU yang terus berlanjut sampai muktamar nanti. Persoalannya sederhana, perebutan uang dan kekuasaan.
Keresahan Warga NU
Muktamar semestinya menjadi agenda penting untuk merumuskan berbagai kebijakan NU di masa yang akan datang. Namun yang muncul jauh-jauh hari bukan rekomendasi dan keputusan. Tapi bursa calon, penggalangan dukungan, konsolidasi, bahkan ada yang sudah memberikan DP pemenangan. Kondisi ini yang dirasakan di tingkatan struktural bawah. Yang pada akhirnya mereka mau tidak mau juga ikut membicarakan, mengkonsolidir, dan menggalang dukungan. Siapa yang bertanggung jawab atas polarisasi ini ?
Jika pengurus sebelumnya tidak terlalu membuat kontroversi mungkin polarisasi seperti ini tidak akan terjadi. Setidaknya sebelum muktamar para peserta membawa bekal rekomendasi organisasi untuk kebaikan NU ke depan, digodok sebelum berangkat ke arena muktamar. Dan di muktamar yang terjadi adalah pertukaran gagasan dan ide.
Tidak bisa dibayangkan jika Muktamar sebagai forum tertinggi di NU justru kehilangan ruhnya. Bukan tidak mungkin muktamar kali ini menjadi awal polarisasi konflik di tubuh PBNU yang akan diwariskan kepada pengurus di masa-masa yang akan datang. Dan jika itu benar-benar terjadi forum muktamar tidak bisa berharap lahir pemimpin yang baik karena pemimpin yang baik hanya akan lahir dari proses pemilihan yang baik.
Muktamar tahun ini adalah penentuan nasib NU ke depan. Tentu para kyai dan pendiri NU tidak ingin NU menjadi alat untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Berbagai kontroversi di periode sebelumnya tidak boleh diulang kembali. Pengurus NU di tingkat ranting dan MWC harus menanggung malu kepada para jamaah tatkala pengurus PBNU bertengkar. Pertarungan di arena Muktamar harus menjadi pertarungan ide dan gagasan. Karena PBNU adalah payung besar, orang tua dari para kader NU. Sebagaimana orang tua harus mengayomi dan memberi teladan. Bukan mewariskan konflik berkepanjangan.
*) Penulis adalah Wakil Sekretaris MWCNU Kecamatan Panti Kabupaten Jember.