Megah di Bibir Samudra, tapi untuk Siapa? Opini oleh M. Sulthon Arafat

Sidkin • Dipublikasikan Sabtu, 12 September 2026 | 00:00 WIB
M. Sulthon Arafat, Santri Ponpes Nurul Qarnain Sukowono
M. Sulthon Arafat, Santri Ponpes Nurul Qarnain Sukowono

DI ujung selatan Jember, debur Samudra Hindia seolah sedang menyaksikan babak baru pembangunan. Di kawasan Puger, tak jauh dari jalur Jalan Lingkar Selatan (JLS), sebuah Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdiri di tengah lanskap pesisir yang selama ini menyimpan potensi besar sekaligus berbagai persoalan.

Bangunan itu menghadirkan sebuah pemandangan yang mudah menumbuhkan optimisme. Infrastruktur baru, jalan strategis, dan bentang laut yang luas seperti bertemu dalam satu frame pembangunan.

Namun, justru karena berdiri di kawasan yang strategis sekaligus rentan, keberadaannya layak dibaca lebih jauh. Sebab pembangunan bukan semata-mata tentang apa yang berhasil dibangun. Lebih penting dari itu adalah apa yang berhasil diubah. Tetapi pertanyaannya, untuk siapa sesungguhnya pembangunan itu dilakukan?

Di Antara Ombak dan Peluang Ekonomi

Gerai KDMP di kawasan JLS Puger seolah berdiri di antara dua kekuatan besar, yaitu alam dan ekonomi. Di satu sisi, ada Samudra Hindia yang indah, tetapi tidak pernah benar-benar jinak. Gelombang tinggi, abrasi, cuaca ekstrem, serta karakter kawasan pesisir yang dinamis adalah kenyataan yang harus masuk dalam setiap perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, ada arus ekonomi yang mulai bergerak melalui JLS. Jalan tersebut bukan sekadar infrastruktur yang memperpendek jarak dan memperlancar kendaraan. Ia berpotensi menjadi urat nadi baru distribusi barang, mobilitas masyarakat, perdagangan, pariwisata, dan konektivitas kawasan selatan Jember.

Puger memiliki modal yang sesungguhnya sangat besar, yakni laut, nelayan, hasil perikanan, UMKM, kuliner, kawasan pesisir, serta potensi wisata. Oleh karena itu, Gerai KDMP semestinya tidak berhenti sebagai bangunan koperasi. Ia harus menjadi salah satu pintu masuk bagi penguatan ekonomi masyarakat.

Jangan Biarkan Beton Tumbuh Lebih Cepat daripada Kesejahteraan

Gerai koperasi akan memiliki makna apabila nelayan memperoleh akses pasar yang lebih baik. Ia akan berarti jika hasil tangkapan tidak lagi dijual dengan posisi tawar yang lemah. Ia akan strategis apabila UMKM memperoleh akses permodalan, pemasaran, distribusi, dan ruang untuk berkembang.

Jika tidak, kita hanya akan memiliki bangunan yang bagus, tetapi ekosistem ekonomi yang kosong. Masyarakat tidak membutuhkan monumen pembangunan. Mereka membutuhkan manfaat pembangunan.

Maka dari itu, pemerintah harus memastikan setiap proyek memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Bukan hanya berapa bangunan yang selesai atau berapa rupiah yang terserap, tetapi berapa nelayan yang kehidupannya membaik, berapa UMKM yang tumbuh, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan seberapa besar perputaran ekonomi masyarakat meningkat.

JLS Jangan Hanya Menjadi Jalan yang Dilewati

JLS membuka peluang besar bagi Jember untuk menggeser orientasi pembangunan ke wilayah selatan. Selama ini, selatan Jember kerap dipandang sebagai kawasan yang jauh dari pusat aktivitas. Padahal, jika konektivitas semakin terbuka, kawasan tersebut dapat berkembang menjadi simpul ekonomi baru.

Bayangkan jika kendaraan yang melintas JLS tidak hanya melewati Puger, tetapi juga berhenti untuk membeli produk lokal. Bayangkan hasil laut nelayan dapat masuk ke rantai perdagangan yang lebih luas. Bayangkan produk UMKM pesisir tidak hanya berputar di pasar lokal, tetapi mampu menjangkau konsumen dari luar daerah.

Bahkan kawasan pesisir dapat dikembangkan sebagai ruang wisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan aktivitas anak muda. Dengan demikian, laut tidak hanya menjadi pemandangan. Ia menjadi sumber penghidupan.

Namun, semua itu membutuhkan perencanaan yang terintegrasi. JLS, koperasi, kampung nelayan, pasar, UMKM, perikanan, dan pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Anggaran Publik Harus Menghasilkan Manfaat Publik

Pembangunan memang membutuhkan keberanian. Tetapi keberanian tanpa kalkulasi dapat berubah menjadi beban. Maka, setiap proyek strategis harus ditempatkan dalam kerangka kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas pembangunan.

Begitu pula dengan informasi mengenai anggaran pemasangan banner yang disebut mencapai Rp41,7 miliar. Angka sebesar itu tentu layak mendapatkan perhatian publik. Bukan karena masyarakat menolak pembangunan, melainkan karena uang yang digunakan adalah uang publik.

Pertanyaan yang wajar kemudian muncul, apa manfaat yang akan kembali kepada masyarakat? Apakah belanja tersebut benar-benar memberikan dampak yang sebanding? Apakah ada kebutuhan lain yang lebih mendesak? Bagaimana indikator keberhasilannya?

Kampung Nelayan dan Koperasi Harus Menjadi Satu Ekosistem

Rencana hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan JLS juga seharusnya dibaca sebagai bagian dari desain besar pembangunan pesisir. Jangan sampai KDMP dan KNMP menjadi dua proyek yang berjalan sendiri-sendiri. Keduanya justru dapat dirancang sebagai satu ekosistem ekonomi.

Nelayan menangkap ikan. Hasil tangkapan dikelola dan dipasarkan. Koperasi memperkuat transaksi serta distribusi. UMKM mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah. JLS memperlancar distribusi. Wisata menghadirkan konsumen. Pada akhirnya, masyarakat memperoleh lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Jika rantai tersebut benar-benar berjalan, pembangunan akan menghasilkan efek berlipat. Tetapi jika yang dibangun hanya gedung demi gedung, sementara aktivitas ekonominya tidak hidup, kita hanya sedang mengumpulkan bangunan, bukan membangun kesejahteraan.

Pembangunan Harus Tahan terhadap Alam dan Kritik

Ada dua hal yang semestinya menjadi syarat pembangunan di kawasan pesisir: tahan terhadap alam dan tahan terhadap kritik. Tahan terhadap alam berarti pembangunan memperhitungkan abrasi, gelombang ekstrem, tata ruang, keselamatan, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan.

Tahan terhadap kritik berarti pemerintah siap menjelaskan perencanaan, sumber anggaran, target manfaat, serta ukuran keberhasilan setiap proyek. Masyarakat tidak cukup hanya diminta percaya. Mereka harus diberi alasan untuk percaya. Sebab pemerintah yang transparan tidak akan takut terhadap pertanyaan publik.

Pembangunan Harus Kembali kepada Rakyat

Gerai KDMP di selatan Jember pada akhirnya adalah simbol. Di satu sisi, ada Samudra Hindia dengan ombak yang tak pernah berhenti. Di sisi lain, ada JLS dengan kendaraan yang terus bergerak. Di antara keduanya, manusia sedang mencoba membangun masa depan.

Keberanian membuka pusat pertumbuhan baru di selatan tentu patut diapresiasi. Jember memang membutuhkan terobosan. Tetapi keberanian harus berjalan bersama kehati-hatian.

Jika Gerai KDMP mampu menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan nelayan, koperasi, UMKM, pariwisata, dan pasar, maka kawasan selatan Jember tidak lagi sekadar halaman belakang. Ia bisa menjadi wajah baru pertumbuhan ekonomi Jember.

Tetapi jika tidak, bangunan megah itu hanya akan berdiri gagah di bibir samudra, menjadi saksi bahwa ambisi pembangunan pernah datang, tetapi kesejahteraan belum tentu ikut serta. Dari itu, pertanyaan “untuk siapa pembangunan ini?” harus selalu diletakkan di depan setiap kebijakan. Sebab pembangunan yang paling layak dikenang bukanlah pembangunan yang paling megah, melainkan pembangunan yang paling nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

 

*) Penulis adalah Santri Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember, asal Situbondo.

Editor : Sidkin
Opini Radar Jember Samudra Hindia KDMP JLS