BARU-BARU ini, beredar kabar di masyarakat bahwa Jembatan Sentong Bondowoso, yang berada di Jalan Mastrip, di mana jembatan tersebut menghubungkan jalur utama Bondowoso–Jember, baru akan selesai setidaknya pasca Hari Raya Idul Fitri tahun 2027. Tentu saja, kabar ini membuat saya kesal. Bagaimana tidak, pasca Jembatan Sentong ambruk pada tanggal 23 Februari 2026, tidak lama kemudian muncul kabar bahwa jembatan akan diperbaiki selama delapan bulan. Mendengar bahwa akan selesai delapan bulan saja saat itu, tidak terbayang dikepala saya bagaimana kemudian saya harus melewati jalan alternatif untuk setiap harinya selama delapan bulan.
Saya tidak ingin berdebat apakah delapan bulan tersebut masuk kategori lama atau cepat atau justru tepat. Tetapi saya ingin melihat sebuah upaya yang tepat yang bisa menggantikan “cost of waiting” dari masyarakat.
Sebelumnya, saya ingin flashback sebentar. Jembatan Sentong mulai ditutup total pada tanggal 23 Februari 2026 dengan alasan keselamatan pengguna jalan. Tidak lama kemudian pemerintah menyampaikan bahwa rencana pembangunan jembatan baru akan memakan biaya Rp 17,5 miliar dengan estimasi waktu pengerjaan selama delapan bulan. Kemudian baru pada bulan April 2026 pembangunan fisik mulai dijalankan.
Pada bulan Juli 2026, dilaporkan bahwa progres pembangunan mencapai 21,91 persen dan dinyatakan masih sesuai dengan target. Memasuki bulan Agustus, disampaikan bahwa jembatan akan selesai pada bulan November, tepatnya 6 November 2026. Bulan ini, September, pembangunan memasuki tahap pemasangan girder. Artinya, sampai dengan saat ini masyarakat masih harus terus menggunakan jalan alternatif sampai dengan jembatan kembali berfungsi. Konstruksi pembangunan tetap berjalan, dan aktivitas masyarakat juga terus berjalan. Selama jembatan belum berfungsi, artinya ada jarak tambahan yang harus ditempuh, ada waktu lebih yang terbuang, ada biaya yang ikut bertambah dan tentunya produktivitas yang dikorbankan.
Para pekerja harus meluangkan waktu lebih agar bisa sampai di tempat kerja sebelum jam kerja dimulai. Mereka berjuang melawan kemacetan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Anak-anak sekolah harus berangkat lebih pagi, tentu dengan energi yang lebih besar. Mereka harus berjuang melawan lelah agar sampai di sekolah tepat waktu. Belum lagi mereka semua harus melawan debu yang berpotensi mengganggu kesehatan. Mereka harus konsentrasi penuh melewati jalan-jalan yang berlubang. Belum lagi efektivitas para pekerjaan lain yang semestinya mereka bisa antar barang ke 5 atau 6 tempat sekaligus tetapi karena harus menambah waktu tempuh, mereka hanya mendapatkan 2 atau 3 tempat saja. Tentu ini sangat mengganggu.
Dalam ekonomi, setiap waktu yang terpakai untuk sesuatu berarti ada kesempatan lain yang dikorbankan. Ketika masyarakat harus menempuh perjalanan lebih jauh, menghabiskan waktu lebih lama, dan mengeluarkan biaya lebih besar karena sebuah akses utama terputus, sesungguhnya ada biaya lain yang ikut muncul. Bukan hanya biaya perjalanan, tetapi juga biaya atas waktu dan kesempatan yang hilang. Sungguh terasa betul bagi saya. Itulah yang saya sebut “cost of waiting” sebelumnya, biaya yang harus saya bayar selama menunggu sebuah pelayanan publik kembali normal.
Mari kita coba dengan hitungan sederhana. Sebelumnya, saya cukup 10 menit saja mengantarkan anak ke sekolah, sekarang saya membutuhkan 30 menit. Jika saya harus antar dan jemput maka saya harus menyisihkan 40 menit lebihnya. Jika kita anggap 25 hari dalam sebulan, maka ada 1.000 menit setiap bulan atau 16,7 jam. Kalau satu orang saja kehilangan hampir 17 jam produktif selama sebulan, bagaimana jika dikalikan dengan ribuan orang yang terimbas. Itu pun kita masih bicara satu variabel, antar anak sekolah. Belum lagi jika setelah antar anak, kemudian harus masuk kerja, atau harus ke pasar mungkin, bisa juga harus mengunjungi tempat-tempat tertentu misalnya. Tentu akan sangat berlipat hilangnya angka produktifitas itu.
Jika saya dan sebagian orang kehilangan waktu produktif, bagaimana dengan pelaku usaha. Jelas terlihat beberapa pelaku usaha harus menutup usahanya. Ada juga yang kemudian pindah lokasi. Terlihat hanya sebagian kecil saja yang berusaha untuk tetap bertahan. Berapa nilai ekonomi yang harus dikorbankan dari sisi itu. Saya bukan pengamat ekonomi yang bisa menghitung biayanya, tetapi bisa merasakan betapa ruginya mereka karena kehilangan pelanggan, kehilangan omzet, menghitung ulang jam operasional, memikirkan ulang jalur distribusi, dan lain sebagainya. Artinya ada biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk membayar biaya selama jembatan belum berfungsi.
Saya memahami bahwa pembangunan jembatan bukan hal yang sederhana. Dalam proses pengadaan, berbagai macam prosedur rumit harus dilalui. Dalam proses pelaksanaan, kekuatan dan keselamatan tentu jadi hal utama. Tidak boleh ada fraud sedikitpun agar pembangunan jembatan justru tidak merugikan masyarakat. Beberapa hal teknis tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun, waktu yang tidak singkat tersebut juga harus dibayar mahal oleh masyarakat.
Saya teringat sebuah karya Samuel Beckett, Waiting for Godot. Dalam karya tersebut, dua tokohnya terus menunggu seseorang bernama Godot yang tidak kunjung datang. Menunggu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tentu saja kondisi Jembatan Sentong tidak persis sama. Kita tahu apa yang sedang ditunggu dan kita tahu bahwa jembatan tersebut sedang dibangun. Tetapi ada satu hal yang menurut saya memiliki kemiripan: ketika seseorang menunggu, waktu tetap berjalan.
Bagi saya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan bahwa pembangunan Jembatan Sentong berjalan sesuai jadwal konstruksi. Pemerintah juga perlu memiliki ukuran keberhasilan dari sisi pemulihan masyarakat. Jalan alternatif harus dipastikan tetap layak, aman dan terpelihara. Arus lalu lintas perlu dikelola agar waktu tempuh tidak semakin panjang.
Saya membayangkan pemerintah daerah memiliki sebuah dashboard sederhana bernama, misalnya, “Sentong Recovery Dashboard”. Isinya bukan hanya persentase pembangunan jembatan, tetapi juga indikator dampaknya bagi masyarakat: rata-rata tambahan waktu tempuh, kondisi jalan alternatif, jumlah UMKM terdampak, perubahan omzet yang dilaporkan, gangguan distribusi, serta berbagai keluhan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti.
Data tersebut diperbarui secara berkala dan dibuka kepada publik. Dengan cara seperti ini, pemerintah tidak hanya dapat mengatakan bahwa pembangunan jembatan berjalan sesuai target, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa selama jembatan belum selesai, negara sedang bekerja menghitung dan mengurangi biaya yang harus ditanggung masyarakat. Menurut saya, inilah bentuk pelayanan publik yang lebih utuh. Meskipun, mungkin sudah sangat terlambat.
Jadi, kapan Jembatan Sentong selesai? Bulan November 2026, atau pasca Hari Raya Idul Fitri 2027?
*) Penulis adalah Lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan ASN di KPU Kabupaten Bondowoso.
Editor : Sidkin